Pesan itulah yang dibawa anak-anak muda Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan, saat tampil memukau di malam Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) Saraso Fest 2026, Rabu (30/9/2026).

Tergabung dalam Komunitas Sinuruk Mentawai, mereka sejatinya dijadwalkan tampil Selasa (29/9/2026). Namun jarak jauh dari Siberut membuat rombongan yang berangkat dengan Kapal Mentawai Express tak terkejar waktu pentas. Mereka pun meminta panitia untuk tampil sehari kemudian.

Keterlambatan itu terbayar lunas. Di atas panggung Taman Budaya Sumatera Barat, mereka mempersembahkan Turuk Lagai, tari warisan leluhur Mentawai yang terinspirasi dari gerak-gerik satwa di hutan.

Salah seorang penari, Ardi Surinosakulo, menjelaskan Turuk Lagai mengisahkan tentang Uliat Manyang dan Bilou. Para penari menirukan karakter dan gerakan hewan seperti burung dan monyet khususnya bilou, primata endemik Mentawai melalui gerakan tubuh yang khas dan ekspresif.

“Penampilan yang kami tampilkan tadi adalah bagaimana menirukan keadaan alam, tata cara hewan bebas di alam liar. Seekor burung dan seekor monyet bercengkrama di dalam hutan yang asri, di hutan yang tidak dirusak, hutan yang kita jaga. Hutan Mentawai adalah tempatnya hewan endemik dan juga rumah kita orang Mentawai,” ujar Ardi.

Turuk Lagai, kata Ardi, tidak sekadar tontonan. Tarian ini memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan, kepercayaan, dan hubungan masyarakat Mentawai dengan alam. Gerakan tari menjadi bentuk ungkapan syukur dan penghormatan terhadap lingkungan tempat mereka hidup berdampingan.

Iringan musiknya pun khas, menggunakan alat musik tradisional Gajeuma yang berbentuk panjang, serta Sinai. Karena keterbatasan alat yang bisa dibawa dari Siberut, mereka berkreasi menggunakan botol kaleng sebagai pengganti Sinai.

Yang istimewa, seluruh penari dan pemusik adalah anak muda. Bagi mereka, naik panggung bukan soal popularitas, melainkan soal tanggung jawab menjaga warisan.

“Motivasinya adalah mari kita menjaga budaya kita, karena budaya adalah identitas kita orang Mentawai,” tegas Ardi.

Ia berharap generasi muda tidak tergerus arus teknologi, melainkan justru memanfaatkannya sebagai corong untuk menyuarakan adat istiadat.

“Harapan kami untuk anak muda, mari kita mengenal budaya kita lebih dalam lagi. Jangan terbawa suasana oleh teknologi, mari kita jadikan teknologi itu sebagai sarana bagaimana kita menyuarakan adat istiadat kita,” katanya.

Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kebudayaan, Komunitas Sinuruk Mentawai berharap tidak ditinggalkan. Mereka ingin terus dirangkul agar budaya Mentawai bisa terus dipentaskan dan menjadi bekal untuk keturunan di masa depan.

“Mari kita bersama-sama menjaga hasil karya kita, hasil alam kita, hasil budaya kita. Kami berharap jangan meninggalkan kami, terutama Mentawai. Mari Sumatera Barat memakai kami lebih lanjut agar budaya ini senantiasa terpancar sampai ke belahan dunia,” pungkasnya.

Artikel Turuk Lagai dari Maileppet: Pesan Sakral Anak Muda Mentawai untuk Menjaga Identitas dan Alam di Panggung Saraso Fest Sumbar 2026 pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan tim peneliti dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, atau UPI Serta para perwira siswa dari Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, SeskoAD.

Tujuannya untuk melakukan kajian mendalam terhadap dampak pembangunan terhadap masyarakat.

Tim peneliti UPI yang terlibat terdiri dari Prof. Dr. rer. nat. Nandi, , M.T., M.Sc., Riko Arrasyid, M.Pd., dan Dadi Mulyadi Nugraha, M.Pd.

Mereka berkolaborasi dengan personel SeskoAD, yakni Letkol Inf Mansur Kole, S.Ag., M.M., Mayor Arh David Afriliansyah, S.Than., dan Mayor Inf Gafa Aditya Siswanto, S.Than.

Sinergi ini bertujuan memastikan setiap pembangunan infrastruktur tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

“Tim peneliti dari UPI dan SeskoAD Mereka turun langsung ke lapangan.
Melakukan peninjauan dan wawancara mendalam kepada masyarakat pengguna serta yang terdampak pembangunan.

Lokasi yang ditinjau antara lain 2 unit jembatan beton. Yang pertama di Dusun Katiet, Desa Bosua, dan yang kedua di Dusun Gobik, Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan.

Selain itu ada juga 1 unit jembatan gantung di Desa Beriulou, Kecamatan Sipora Selatan.

Keberadaan jembatan-jembatan ini sangat strategis. Karena berhasil membuka akses transportasi antar dusun dan desa yang selama ini terisolasi.

Sekaligus memperlancar mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Selain jembatan, program ini juga membangun 4 unit sumur bor di titik-titik strategis.

Ada di Kecamatan Sipora Selatan dan Sipora Utara. Seperti di Yayasan Santo Yosef Dusun Sioban, SDN 27 Beriulou, Kantor Desa Bosua, sampai pemukiman warga di Nemnem Leleu Utara.”

“Keterlibatan akademisi dalam program ini membuat pengukuran dampak pembangunan jadi lebih ilmiah.
Seperti yang disampaikan Prof. Dr. rer. nat. Nandi, S.Pd., M.T., M.Sc., selaku ketua tim peneliti dari UPI.
‘Kami tidak hanya melihat hasil fisik, tetapi juga perubahan sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat.’

Dan hasilnya memang nyata.
Hasil penelusuran lapangan menunjukkan respons positif dari masyarakat atas pembangunan yang dilakukan Satgas Karya Bakti TNI AD.

Salah satu warga penerima manfaat sumur bor di Yayasan Santo Yosef, Dusun Sioban, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam.
‘Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh jajarannya khususnya TNI AD atas bantuan yang diberikan melalui Satgas Karya Bakti TNI AD untuk Rakyat.
Dengan adanya sumur bor, kami merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan air yang ada di lingkungan gereja.'”

“Sementara itu, pembangunan Jembatan Penghubung di Desa Bosua juga mendapat sambutan hangat dari warga.
Bapak-bapak dan ibu-ibu desa mengaku sangat terbantu dengan adanya akses transportasi yang lebih aman dan nyaman.

Salah satu warga Desa Bosua mengatakan,
‘Jembatan ini sangat membantu kami. Sekarang kami tidak perlu memutar jalan jauh. Anak-anak sekolah juga lebih aman.’

Komandan Kodim 0319/Mentawai sekaligus Dansatgas Karya Bakti, Letkol Inf Bambang Budi Hartanto, menegaskan bahwa jembatan ini adalah kebutuhan vital masyarakat.
‘Jembatan ini bukan sekadar penghubung dua wilayah, melainkan jembatan kemajuan ekonomi dan kemudahan akses warga untuk keperluan pendidikan, kesehatan, maupun perdagangan hasil bumi.’

“Di lokasi Sumur Bor Desa Beriulou, TIM Peneliti juga meninjau langsung fasilitas yang telah selesai dibangun.
TIM bersama para murid SD tampak mencoba fasilitas tersebut dengan mencuci tangan dan membasuh wajah menggunakan air yang mengalir dari sumur bor.

Kolaborasi antara akademisi UPI dan perwira SeskoAD menjadi nilai tambah bagi Program Karya Bakti TNI AD.
Tim peneliti tidak hanya mendokumentasikan hasil pembangunan, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program.
Termasuk tingkat partisipasi masyarakat dan kearifan lokal yang masih terjaga.

‘Kami melihat semangat gotong royong yang kuat antara TNI dan masyarakat. Ini adalah modal sosial yang sangat penting untuk keberlanjutan program ke depan,’
tambah Riko Arrasyid, http://M.Pd., anggota tim peneliti UPI.

*Hasil Pembangunan Karya Bakti TNI AD 2026*
Selama 50 hari di Kabupaten Kepulauan Mentawai, TNI AD berhasil merealisasikan 10 titik sumur bor dan 10 unit MCK untuk air bersih dan sanitasi.
Dibangun juga 6 unit jembatan, terdiri dari 5 jembatan beton dan 1 jembatan gantung. Ditambah pengerasan jalan 300 meter.
Tak hanya itu, ada rehab 10 Rumah Tidak Layak Huni, 1 mushola, 1 gereja, dan 1 sekolah.

Program nonfisik juga dilaksanakan, seperti operasi katarak, sunatan massal, pengobatan gratis, pembagian 1500 paket sembako, dan sosialisasi bela negara.

Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, menyambut baik program ini dan mengapresiasi kontribusi TNI AD.
Dengan kolaborasi TNI, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat, Program Karya Bakti 2026 menjadi contoh nyata pembangunan yang tidak hanya fisik, tetapi juga berbasis riset dan berkelanjutan.”

“Program Karya Bakti TNI AD untuk Rakyat yang digelar di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 50 hari pada tahun 2026 telah menorehkan hasil pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan dan menyeluruh.

Di sektor air bersih dan sanitasi, prajurit TNI AD berhasil merealisasikan 10 titik sumur bor serta 10 unit fasilitas MCK, Mandi, Cuci, Kakus.
Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kebersihan masyarakat.

Untuk membuka akses dan mobilitas antar wilayah yang selama ini terkendala geografis, dikerjakan 6 unit jembatan.
Terdiri dari 5 jembatan beton kokoh dan 1 jembatan gantung. Ditambah pengerasan jalan sepanjang 300 meter untuk memperlancar arus transportasi darat.

Perhatian besar juga diberikan pada peningkatan kualitas hunian dan fasilitas sosial.
Dibuktikan dengan rehabilitasi 10 unit Rumah Tidak Layak Huni, 1 unit mushola, 1 unit gereja, dan 1 unit sekolah.

Selain itu, program nonfisik juga dilaksanakan. Seperti operasi katarak, sunatan massal, pengobatan gratis, pembagian 1500 paket sembako, serta sosialisasi pembinaan kesadaran bela negara dan rekrutmen TNI.

Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, menyambut baik program ini dan mengapresiasi kontribusi TNI AD.
Dengan melibatkan tim peneliti dari UPI dan perwira SeskoAD, Karya Bakti 2026 menjadi contoh nyata kolaborasi yang menghasilkan pembangunan tidak hanya fisik, tetapi juga berbasis riset dan berkelanjutan.”

Artikel Karya Bakti TNI AD di Mentawai: Kolaborasi Akademisi UPI dan SeskoAD Perkuat Pembangunan Berbasis Riset pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

Pertunjukan yang berlangsung selama 7–10 Juli 2026 ini menghadirkan rangkaian ritual adat yang meliputi meramu obat tradisional, obatan, pembersihan desa, persembahan adat, ritual Liat Pulaggaijat, hingga pertunjukan Turuk Laggai, tarian sakral yang menjadi representasi hubungan harmonis antara manusia, alam, dan roh leluhur dalam budaya Mentawai.

Acara puncak pada Selasa (8/7) secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Jakop Saguruk. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata pelestarian budaya daerah yang melibatkan masyarakat secara langsung serta memperkuat identitas budaya Mentawai di tengah perkembangan zaman.

Sambutan juga disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Nelsen Sakerebau, yang menegaskan bahwa keberlangsungan budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, komunitas budaya, dan generasi muda agar nilai-nilai warisan leluhur tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Ketua Yayasan Kirekat Indonesia Mentawai, Agustinus Dwi Harry, mengatakan bahwa Liat Pulaggaijat bukan sekadar pertunjukan budaya, melainkan ruang belajar bersama untuk menghidupkan kembali pengetahuan tradisional yang diwariskan oleh para Sikerei.

“Budaya Mentawai tidak cukup hanya didokumentasikan, tetapi harus terus dipraktikkan, dipelajari, dan diwariskan. Melalui Liat Pulaggaijat, kami ingin menghadirkan ruang agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat mengenal sekaligus merasakan langsung nilai-nilai budaya yang menjadi identitas mereka.”

Selain menjadi penyelenggara kegiatan, Agustinus Dwi Harry yang juga menjabat sebagai Direktur Mentawai Eden Journey turut memberikan dukungan melalui penyediaan merchandise bagi peserta dan tamu undangan sebagai bentuk partisipasi dunia usaha dalam mendukung pelestarian budaya berbasis masyarakat.

Semangat kolaborasi juga terlihat dari keterlibatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dipimpin oleh Ibram Paranta. Organisasi kepemudaan tersebut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sekaligus menggerakkan partisipasi pemuda untuk menjaga keberlangsungan tradisi budaya Mentawai.

Puncak pertunjukan ditandai dengan pelaksanaan Ritual Inti Liat Pulaggaijat yang dipimpin oleh para Sikerei, dilanjutkan dengan penampilan Turuk Laggai sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur sekaligus penegasan filosofi kehidupan masyarakat Mentawai yang menjunjung keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas.

Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, KNPI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Mentawai Eden Journey, Sinerik, Macaronis Resort, serta sejumlah mitra lainnya yang bersama-sama berkomitmen memperkuat ekosistem pelestarian budaya di Kepulauan Mentawai.

Melalui Program Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan (FPK) Tahun 2026, Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat terus mendorong lahirnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan Indonesia. Kegiatan seperti Liat Pulaggaijat diharapkan tidak hanya menjadi agenda pertunjukan, tetapi juga menjadi ruang pewarisan pengetahuan, penguatan identitas budaya, dan pengembangan potensi budaya sebagai aset masa depan bangsa.

Artikel Liat Pulaggaijat 2026 Hidupkan Kembali Tradisi Leluhur Mentawai Melalui Kolaborasi Pemerintah, Pemuda, dan Pelaku Budaya pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

Salah satu unit RTLH milik keluarga Bapak Darlius di Dusun BaganLelet Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan dan capaian hasil 100 persen.

“Dilapangan, Satgas tengah melakukan kegiatan pembersihan akhir menandakan proses pekerjaan rampung dikerjakan”, ujar Dandim 0319 Mentawai Letkol Inf Bambang Budi Hartanto. Rabu (17/06/2026)

Dandim Mentawai turut ikut mengapresiasi Satgas Karya Bakti TNI AD tahun ini. Karena jelang penutupan satu persatu sasaran Fisik menunjukkan hasil maksimal.

“Merasa berterima kasih atas kekompakan dan kebersamaan satgas dilapangan yang telah bahu membahu mengejar target penyelesaian pekerjaan dalam program kali ini, semoga apa yang selesai dikerjakan dapat bermanfaat bagi masyarakat penerima manfaat”, ucap Dandim.

Keluarga bapak Darlius juga turut memberikan apresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih terhadap jajaran Satgas Karya Bakti TNI atas bantuan dan pekerjaan rumah yang sudah layak huni.

“Saya mewakili keluarga besar, mengucapkan banyak terimakasih atas pekerjaan dan bantuan rumah yang telah selesai dikerjakan. Semoga bapak bapak TNI diberikan kesehatan dan semangat hidup yang luar biasa”, ujar Darlius penuh harap.

Rumah kami sudah bisa layak huni, yang mana sebelumnya tidak layak untuk dihuni, rumah yang kami miliki saat ini sudah membuat keluarga bahagia, pungkasnya. (Tirman/Pendim)

Artikel RTLH Milik Darlius di Sipora Selatan Rampung 100 Persen, Satgas Bakti TNI AD Tuai Apresiasi Warga pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

Artikel ‎Saka Pramuka Yogaswara KPU Mentawai Resmi Dikukuhkan, Jadi Percontohan se-Indonesia pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

Dandim 0319/Mentawai, Letkol Inf Bambang Budi Hartanto, mengatakan bahwa pembangunan rumah ibadah ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI AD dalam membantu masyarakat mendapatkan sarana ibadah yang layak dan nyaman.

Sementara itu, Pengurus Gereja Elbetel Bapak Dirman atas nama warga Dusun Pogari Desa Goisoinan Kabupaten Kepulauan Mentawai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia H.Prabowo Subianto serta TNI AD atas hadirnya Program Karya Bakti TNI AD untuk Rakyat yang telah memberikan manfaat nyata melalui pembangunan rumah ibadah, jembatan, dan perbaikan rumah warga.

“Terima kasih Bapak Presiden dan TNI AD yang telah hadir, bekerja, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Mentawai,” ujarnya

Artikel Wujud Kepedulian kepada Umat Satgas Karya Bakti TNI AD Genjot Renovasi Gereja Elbetel pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan DPR terhadap pembangunan di wilayah kepulauan yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Walaupun Mentawai telah keluar dari kategori daerah tertinggal sejak 2024, kawasan ini masih masuk dalam wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) sehingga membutuhkan perhatian berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam publikasi Mentawai Dalam Angka 2025, tingkat kemiskinan di daerah tersebut mencapai 13,87 persen, tertinggi di Sumatera Barat.

Pertumbuhan ekonomi tercatat 3,97 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia berada pada angka 66,67. Nilai tersebut menjadi yang terendah di provinsi, dengan PDRB per kapita sekitar Rp67,35 juta.

Zigo menilai capaian keluar dari status daerah tertinggal belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan pembangunan. Ia menekankan perlunya kebijakan afirmatif agar kesenjangan antarwilayah dapat diperkecil.

“Masih banyak sektor yang harus dipercepat, terutama infrastruktur dasar, konektivitas antar-pulau, layanan pendidikan dan kesehatan, serta upaya mitigasi bencana. Mentawai perlu didorong agar mampu mengejar ketertinggalan,” katanya.

Dalam rencana pembangunan nasional 2025–2029, pemerintah pusat menempatkan daerah 3T sebagai prioritas melalui peningkatan layanan publik, penguatan sektor pendidikan dan gizi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, serta penyediaan energi.

Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah merencanakan sejumlah proyek strategis di Mentawai. Di antaranya preservasi jalan dan jembatan ruas Tua Pejat–Rokot–Sioban–Katiet dengan anggaran Rp29,3 miliar, pembangunan pengaman pantai di Sikabaluan senilai Rp11,2 miliar, pengembangan Dermaga Siberut sebesar Rp55,5 miliar yang telah memasuki tahap konstruksi, serta pengembangan Dermaga Sioban senilai Rp20 miliar yang masih dalam proses tender ulang.

Di sektor pendidikan, pemerintah juga menjalankan rehabilitasi dan renovasi MTsN 2 Kepulauan Mentawai serta MAS Mardatillah melalui Satker Pelaksana Prasarana Strategis guna meningkatkan kualitas sarana belajar.

Namun, rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) belum dapat dilanjutkan dalam pembahasan R-APBN 2026.

Hal ini disebabkan belum tersedianya dokumen teknis seperti Review Criteria (RC) dan Detail Engineering Design (DED).

Menurut Zigo, kesiapan dokumen perencanaan menjadi syarat utama agar program dapat segera dijalankan dan tidak kehilangan peluang pendanaan.

Ia mendorong pemerintah daerah segera melengkapi dokumen teknis tersebut, termasuk dengan berkoordinasi bersama BPBPK Sumbar apabila terdapat keterbatasan sumber daya manusia.

“SPAM dan TPST sangat dibutuhkan masyarakat. Perencanaan harus segera diselesaikan agar anggaran bisa kembali diperjuangkan pada pembahasan berikutnya,” ujarnya.

Zigo juga mengingatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Kunjungan kerja itu turut melibatkan perwakilan BPJN Sumbar, BWS V Padang, BPBPK Sumbar, BPTD Sumbar, Satker PPS, KUPP, serta mitra kerja Komisi V DPR RI lainnya yang meninjau langsung kondisi lapangan.

Ia menegaskan Komisi V DPR RI akan terus mengawal pembangunan Mentawai agar program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pembangunan Mentawai harus menjadi perhatian bersama. Kami ingin setiap program benar-benar terlaksana dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya. (***)

Artikel DPR RI Kawal Pembangunan Mentawai, Zigo Rolanda Tekankan Kesiapan Program 2026 pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

Total anggaran yang dialokasikan mencapai puluhan miliar rupiah, mencakup pengamanan pantai, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta revitalisasi pelabuhan utama.

Anggota Komisi V DPR RI, H. Zigo Rolanda, SE, MM, menyatakan bahwa rangkaian program tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi daerah yang dikawal bersama pemerintah pusat melalui skema APBN.

“Sebagai wilayah kepulauan, Mentawai memiliki tantangan tersendiri dalam aksesibilitas dan perlindungan kawasan pesisir. Karena itu, kami memastikan pembangunan yang masuk tetap proporsional dan tidak tertinggal dibanding wilayah daratan lain di Sumbar,” ujar Zigo, dalam keterangan yang diterima, Minggu (2/10/2025).

Tiga Program Prioritas 2026

1. Pengamanan Pantai
Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp14 miliar untuk pembangunan pengamanan pantai. Proyek ini bertujuan melindungi kawasan pesisir Mentawai dari abrasi dan gelombang besar yang kerap mengancam permukiman warga.

2. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Melalui anggaran sekitar Rp31 miliar, pemerintah akan melakukan preservasi pada ruas Tuapejat – Rokot – Sioban – Kaitet. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan ini diharapkan memperkuat konektivitas antarkawasan dan mendukung kelancaran distribusi logistik, layanan publik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

3. Revitalisasi Pelabuhan Tuapejat dan Sioban
Sebagai pintu masuk utama transportasi laut, kedua pelabuhan tersebut akan ditingkatkan melalui perbaikan dermaga, fasilitas sandar kapal, dan infrastruktur pendukung lainnya. Revitalisasi ini diproyeksikan memperkuat peran pelabuhan sebagai simpul logistik dan mobilitas warga di wilayah kepulauan.

Zigo Rolanda menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Mentawai tidak hanya berorientasi pada peningkatan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Sumatera Barat.

“Kami di Komisi V terus memastikan setiap program APBN yang masuk ke Mentawai memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa proyek-proyek tahun 2026 tersebut akan menjadi fokus pengawasan bersama antara DPR RI, pemerintah daerah, dan kementerian teknis agar pelaksanaannya tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

“Mentawai membutuhkan percepatan pembangunan agar mampu berkembang setara dengan wilayah lain di Sumbar,” kata Zigo.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan nasional untuk wilayah kepulauan. Dengan hadirnya infrastruktur dasar yang semakin kuat, diharapkan ekonomi dan konektivitas masyarakat Mentawai semakin tumbuh dan mampu bersaing di tingkat regional. (*)

Artikel Zigo Rolanda Kawal Program Infrastruktur Mentawai Masuk Prioritas APBN 2026 pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

Dalam sambutannya, Lolly Suhenty menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga demokrasi, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pelosok negeri.
“Menjaga Indonesia dan menjaga demokrasi tidak cukup dari kota atau Jakarta saja, tapi harus dimulai dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita yang ada di Mentawai,” ujar Lolly.

Beliau juga mengapresiasi setinggi-tingginya partisipasi masyarakat Mentawai dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, yang mencerminkan kesadaran politik dan tanggung jawab warga terhadap masa depan bangsa. Lolly menekankan bahwa daerah-daerah terdepan, terluar, dan terdalam seperti Mentawai harus menjadi perhatian bersama dalam memperkuat sendi-sendi demokrasi di Indonesia.

Lebih lanjut, Lolly berharap Kampung Pengawasan Partisipatif Desa Matotonan dapat menjadi percontohan bagi kampung-kampung pengawasan lainnya, terutama di wilayah pedalaman dan kepulauan.

“Kampung pengawasan partisipatif di Desa Matotonan mudah-mudahan menjadi percontohan bagi kampung pengawasan lainnya, khususnya di daerah pedalaman. Dari Matotonan, semangat pengawasan partisipatif bisa menginspirasi seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, Lolly juga menyoroti nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki suku Mentawai, salah satu suku tertua di dunia, sebagai sumber inspirasi bagi Bawaslu dalam membangun budaya demokrasi yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan.

“Bawaslu perlu belajar dari Matotonan tentang bagaimana menjaga Indonesia melalui proses demokratisasi yang tidak meninggalkan kebudayaan lokal,” katanya.

Pada kesempatan itu, Lolly juga menyampaikan rasa haru dan kebanggaannya atas penyambutan masyarakat Desa Matotonan.

“Apa yang saya lihat dan saksikan hari ini — mulai dari arian yang menyambut saya, kalung, dan ikat kepala ini — membuat saya merasa sudah menjadi bagian dari Matotonan,” tuturnya.

Dengan deklarasi ini, Desa Matotonan resmi menjadi bagian dari jejaring nasional Kampung Pengawasan Partisipatif, sebuah inisiatif Bawaslu yang bertujuan membangun demokrasi berintegritas berbasis masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

Artikel Bawaslu RI Deklarasikan Kampung Pengawasan Partisipatif di Desa Matotonan, Mentawai: Percontohan dari Pedalaman untuk Indonesia pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

Dalam arahannya, Lolly menekankan pentingnya memperkuat pengawasan partisipatif dengan cara membangun kompetisi sehat di antara para pihak yang berperan dalam proses demokrasi.
“Carilah kompetitor untuk tujuan kuatkan pengawasan partisipatif. Semakin banyak pihak yang ikut mengawasi, semakin kuat pula kualitas demokrasi kita,” ujar Lolly Suhenty dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, Lolly juga menyoroti pentingnya ketepatan dan kecepatan data dalam proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Ia menjelaskan bahwa salah satu aspek yang diuji dalam Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah sejauh mana data dari tingkat kabupaten/kota dapat disampaikan secara cepat dan akurat hingga ke tingkat provinsi dan nasional.

“Ketepatan data di seluruh kabupaten/kota serta kecepatan dalam memberikan informasi dari bawah ke atas menjadi kunci penting. Analisa yang baik membutuhkan waktu yang cukup, dan itu bergantung pada kecepatan aliran informasi,” tegas Lolly.

Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat serta tim dari Bawaslu RI. Tim memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kepulauan Mentawai, terutama dalam memperkuat sinergi antara pengawas di lapangan dengan masyarakat.

Lolly menambahkan bahwa Mentawai memiliki tantangan geografis yang khas, namun semangat dan komitmen jajaran pengawas di daerah ini menjadi modal penting dalam menjaga integritas pemilu.

“Kami hadir untuk memastikan setiap daerah, termasuk wilayah kepulauan seperti Mentawai, mendapat perhatian dan dukungan yang sama dalam mewujudkan pengawasan yang berintegritas,” tutupnya.

Artikel Kunjungi Mentawai, Lolly Suhenty: “Carilah Kompetitor untuk Tujuan Kuatkan Pengawasan Partisipatif pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.