Pembangunan ini merupakan wujud kepedulian dan kebersamaan masyarakat Sunua Raya, baik yang berada di kampung halaman maupun para perantau yang tersebar di berbagai daerah.

Prosesi peletakan batu pertama dilakukan oleh Ketua Umum Ikatan Keluarga Sunua Berdunsanak (IKSB), Usman Pelangi, didampingi Wali Nagari Sunua, H. Efrizal Lstif, Wali Nagari Sunua Tengah, Habibi, Wali Nagari Sunua Barat, Zandi Putra, ST, serta Kepala Desa Pasir Sunua, Andi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut pengurus Masjid Raya Sunua, Zulfahmi, M.Pd., dan H. Fajar, bersama unsur masyarakat yang mendukung pembangunan fasilitas keagamaan tersebut.

Ketua IKSB Usman Pelangi, mengatakan, pembangunan rumah marbot dan rumah singgah ini dimotori oleh para perantau Sunua Raya yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan kampung halaman, khususnya dalam mendukung kegiatan keagamaan dan meningkatkan fasilitas penunjang Masjid Raya Sunua.

“Semangat gotong royong antara masyarakat di kampung dan perantau menjadi landasan utama dalam merealisasikan pembangunan tersebut. Oleh karena itu atas semua bantuan dan perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih,” ucap Usman.

Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat memperlancar proses pembangunan hingga selesai dan bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Keberadaan rumah marbot diharapkan dapat menunjang kenyamanan pengurus masjid yang bertugas menjaga dan merawat rumah ibadah.

Sementara itu, rumah singgah diharapkan menjadi fasilitas pendukung bagi masyarakat maupun tamu yang memiliki keperluan di lingkungan Masjid Raya Sunua.
Pembangunan ini sekaligus menjadi gambaran kuatnya ikatan kekeluargaan masyarakat Sunua Raya. Meski berada jauh dari kampung halaman, para perantau tetap menunjukkan perhatian dan kontribusi nyata untuk pembangunan nagari.

“Melalui kebersamaan tersebut, pembangunan rumah marbot dan rumah singgah Masjid Raya Sunua diharapkan tidak hanya menambah fasilitas masjid, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, kepedulian sosial, dan gotong royong masyarakat Sunua Raya,” tutup Usman.(**)

Artikel Perantau dan Masyarakat Sunua Raya Bersatu, Pembangunan Rumah Marbot dan Rumah Singgah Masjid Raya Dimulai pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

KRNT edisi ke-11 berlangsung sepekan pada 5–12 September 2026 di Sekretariat KSNT, Korong Kasai, Nagari Kasang, Padang Pariaman, hadir sebagai ruang tanya tentang hubungan manusia, budaya, dan alam. Mengusung dua mata acara utama—pameran seni rupa kampanye “Harimau Adalah Minang” bertajuk Harimau, Kemudian Kita serta Gelar Karya Kelana Akhir Pekan Angkatan III bertema Ada Banyak Kita Di Sini—KRNT #11 menegaskan fungsinya sebagai wadah ekspresi yang inklusif dan kolaboratif.

Melalui pameran Harimau, Kemudian Kita yang dikerjakan bersama Sumatera Wild Adventure dan Kelompok SILOTIGO, publik diajak melihat Harimau Sumatera bukan sekadar angka yang menyusut dalam data konservasi, melainkan bagian dari ingatan, kepercayaan, dan luka ekologi bersama.
Kurator pameran sekaligus Ketua KSNT, Mahatma Muhammad, menegaskan bahwa pameran ini berangkat dari kegelisahan mendasar.

“Sudah lumrah, ketika harimau dibicarakan dalam percakapan mengenai konservasi, perhatian segera diarahkan kepada jumlah populasinya, luas habitat yang tersisa, konflik dengan manusia, perburuan, perdagangan satwa, atau kerusakan hutan. Pertanyaan itu penting. Tanpa pengetahuan mengenai kondisi konkret Harimau Sumatera yang hingga hari ini masih berstatus Critically Endangered, pembicaraan tentang pelestarian mudah berubah menjadi romantisme, kerinduan pada satwa yang lebih nyaman dibayangkan daripada dihadapi,” ujarnya.

Namun menurut Mahatma, ada pertanyaan lain yang lebih sulit diajukan ketika konservasi ditempatkan berdekatan dengan kebudayaan: bagaimana kebudayaan memandang keberadaan harimau? Apakah ia semata dipahami sebagai satwa yang harus dilindungi, atau ia hidup pula di dalam ingatan, pengetahuan, cerita, dan cara masyarakat memaknai hutan?
Dari situlah lahir judul pameran. Kata ‘kemudian’ sengaja dibiarkan terbuka, bukan ‘dan’. “Harimau, kemudian kita. Ada urutan yang dibiarkan. Harimau datang lebih dulu, dengan hutan, tubuh, ketakutan, pengetahuan, konflik, mitos, dan kehilangan yang dibawanya. Kita datang kemudian. Pertanyaannya sederhana: apa yang terjadi setelah itu?” kata Mahatma.

Di Minangkabau, sebutan Inyiak atau Inyiak Balang menunjukkan bahasa penghormatan, sebuah jarak yang dijaga sekaligus kedekatan kultural. Namun, Mahatma mengingatkan agar pengetahuan itu tidak dibaca sebagai bukti bahwa masyarakat masa lalu sudah memiliki sistem konservasi sempurna.

“Klaim semacam itu membuat kebudayaan berhenti hidup dan berubah menjadi benda museum. Istilah kearifan lokal terlalu sering dipakai sebagai jalan pintas. Padahal kebudayaan selalu berubah, masyarakat selalu bernegosiasi dengan kebutuhan hidupnya, dan hubungan manusia dengan alam tidak pernah bebas dari kepentingan yang saling berebut,” jelasnya.

Jarak antara keyakinan kultural dan realitas ruang hidup yang menyusut inilah yang dibongkar para perupa lewat karya. Boy Nistil meletakkan kobaran api di kanvas Warna yang Berubah dan mempertemukan Rumah Gadang dengan motif belang harimau dalam Alam Budaya dan Habitat. Olimsyaf Putra Asmara memindahkan citra harimau ke bodi sepeda motor pada karya Inyiak di Jalan Raya, menabrakkan alat perambah lanskap dengan satwa yang terdesak. Imam Teguh menaruh miniatur Rumah Gadang di punggung harimau dalam Harimau di Minang dan melukis Di Bancah, seekor harimau yang cacat akibat konflik dengan manusia.

Di sisi lain, Diah Anggi merekam gerak Silek Harimau dari tendangan hingga kuncian. Matasegara menangkap kelebatan gerak pertunjukan Minang lewat fotografi slow shutter. Jimmi Kartolo membongkar boneka kain menjadi replika kulit harimau dalam Ego yang Dikuliti, menyindir industri suvenir pelestarian. Rendy NJ mengajak masuk lewat tawa melalui Ooiikk! Hihihi. Sementara dari tangan anak-anak Kelas Seni Rupa Kelana Akhir Pekan lahir karya Harimau, Hutan dan Kami dengan coretan telapak kaki yang polos.

Kolektif SILOTIGO menutup narasi lewat tiga pendekatan: karya raksasa Harimau, Kemudian Kita yang menjadi pusat gravitasi visual ruang, mural 24 meter di Pos Pemuda RT 04 yang mempertemukan fungsi pos ronda dengan kesadaran menjaga satwa, serta Lingkaran Roda Gigi Bertabur Merak sebagai alegori laju industri.

Di luar wilayah pameran, KRNT #11 juga menjadi panggung presentasi hasil belajar peserta Kelana Akhir Pekan Angkatan III bertajuk Ada Banyak Kita Di Sini. Selama April–Agustus 2026, peserta dari kelas Silek, Teater, Musik, Tari, Seni Rupa, dan Menulis Kreatif telah mengikuti proses pembelajaran seni gratis di Komunitas Seni Nan Tumpah. Mereka datang dari latar belakang yang sangat beragam—mulai dari anak TK, pelajar, mahasiswa, pekerja harian lepas, hingga ibu rumah tangga di Nagari Kasang. Ada yang baru pertama kali memegang kuas, baru belajar langkah silek, hingga yang baru berani menuliskan ceritanya sendiri. Gelar karya ini membiarkan seluruh keragaman latar belakang tersebut berdampingan tanpa dipaksa seragam.
Rangkaian acara semakin kaya dengan Tur dan Bincang Karya, serta peluncuran buku Harimau Adalah Minang: Jejak Harimau dalam Tradisi, Kepercayaan, dan Ingatan Orang Minangkabau karya Novi Rovika dan Sefniwati terbitan Sumatera Wild Adventure.

Masyarakat dan pelajar di Korong Kasai dan Nagari Kasang juga diajak terlibat langsung lewat Pelatihan Cipta Karya harian, mulai dari pembuatan asbak gypsum, melukis di atas limbah pohon, membuat bunga plastik, kolase kain perca untuk pelajar SMP–SMA, hingga kreasi daur ulang celengan dan kotak pensil.

Setiap sore dan malam, kemeriahan acara diisi dengan Pertunjukan Atraksi Budaya dari Jumaidil Firdaus Project, Ekskul Seni SMAN 1 Lembang Jaya, Komunitas Kiraiku Nan Jombang, Sanggar Seni Marawa, Tuah Sepakat, Museum Parang Sintuak, Pangpek Sadagam, Bungo Lado, dan Redusa. Tak ketinggalan, digelar pula pemutaran film karya sineas Sumatera Barat dari Mozaik Art Lab, Komune Film, Manoc Film, dan Dhika Rizki, yang menampilkan karya-karya seperti Siampa, Tunduak Padi, Manjapuik Raso, Galatiak, dan Barendo.
Inisiatif kolaboratif ini menjadi penting karena mempertemukan dua wilayah yang selama ini kerap berjalan sendiri: upaya pelestarian satwa dan kerja kebudayaan. KRNT #11 terbuka untuk pelajar, mahasiswa, pelaku seni se-Sumatera Barat, orang tua peserta, komunitas, serta masyarakat Nagari Kasang khususnya Korong Kasai.

Informasi lengkap mengenai jadwal dan rangkaian kegiatan dapat diakses melalui media sosial dan situs web resmi Komunitas Seni Nan Tumpah.(*)

Artikel Menyoal Harimau Hingga Merayakan Perbedaan: KRNT 11 Gelar Pameran dan Pertunjukan Seni pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

Jembatan yang memiliki panjang masing-masing 40 meter dan 75 meter dengan lebar 1,2 meter tersebut dibangun prajurit TNI AD bersama masyarakat sebagai upaya membuka kembali akses warga yang sebelumnya terputus akibat bencana galodo yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat.

Pembangunan jembatan ini menjadi wujud nyata sinergi TNI AD bersama pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di hadapan awak media, Pangdam XX/TIB Mayjen TNI Arief Gajah Mada mengatakan, keberadaan jembatan tersebut akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas sehari-hari.

“Aktivitas masyarakat akan terbantu, termasuk peningkatan roda perekonomian. Kemudian akses anak-anak ke sekolah akan lebih aman dan mempersingkat waktu,” ujar Pangdam.

Pangdam menambahkan, program pembangunan jembatan yang dilaksanakan TNI AD terus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Khusus di wilayah Sumatera Barat, sebanyak 98 jembatan telah selesai dibangun, sementara satu jembatan masih dalam proses pengerjaan.

Bagi masyarakat Batu Kalang, hadirnya jembatan tersebut bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menjadi kembali terbukanya harapan setelah akses mereka terputus akibat bencana.

Maryani, salah seorang warga Nagari Batu Kalang, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan TNI AD atas pembangunan jembatan tersebut.

Dengan mata berkaca-kaca, Maryani mengungkapkan rasa syukurnya karena akses yang selama ini dinantikan akhirnya kembali dapat digunakan masyarakat.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden dan TNI AD. Kami sangat bersyukur karena jembatan ini sudah dibangun. Sekarang kami bisa kembali beraktivitas dengan lebih mudah. Semoga kebaikan ini dibalas oleh Allah SWT,” ungkap Maryani haru.

Selain jembatan Perintis Batang Mangoi, terdapat program unggulan lainnya berupa pembangunan sumur bor penyediaan air bersih di Nagari Balah Hilia, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.

Sumur bor tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

Keberadaan fasilitas air bersih ini disambut penuh rasa syukur dan sukacita oleh masyarakat. Bagi warga, air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Melalui berbagai program unggulan tersebut, TNI AD terus menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, membantu mengatasi kesulitan rakyat serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.

Artikel Pangdam XX/TIB Tinjau Jembatan Perintis Batang Mangoi, Bukti Nyata TNI Hadir untuk Rakyat pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

Kegiatan diawali dengan penyerahan simbolis bibit mangrove dari Regional CEO Angkasa Pura Indonesia Kantor Regional III kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya, penanaman dilakukan bersama oleh unsur Forkopimda, pemerintah daerah, manajemen Bandara Internasional Minangkabau, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Regional CEO Angkasa Pura Indonesia Kantor Regional III, Dwi Ananda Wicaksana, mengatakan penanaman mangrove merupakan implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) InJourney Group Tahun 2026 sekaligus bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

“Kami melaksanakan penanaman 10.000 bibit pohon mangrove di Pantai Tiram sebagai perwujudan program InJourney Green yang bertujuan menjaga kelestarian ekosistem pesisir sekaligus menahan abrasi yang dapat merusak keindahan Pantai Tiram sebagai kawasan wisata edukatif,” ujar Dwi.

Menurutnya, Pantai Tiram dipilih karena memiliki posisi strategis di dekat Bandara Internasional Minangkabau dan berada di kawasan yang rentan terhadap abrasi akibat berhadapan langsung dengan laut lepas. Keberadaan mangrove dinilai penting untuk menjaga garis pantai sekaligus menjadi pelindung alami dari potensi bencana pesisir.

Dwi menambahkan, manfaat mangrove tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan. Vegetasi tersebut juga berperan dalam menyimpan karbon, menjaga keanekaragaman hayati, menyaring air, meningkatkan kualitas lingkungan, hingga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan sektor pariwisata.

“Kami berharap penanaman 10.000 bibit pohon mangrove ini dapat menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan di Pantai Tiram serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Padang Pariaman. Kami juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman, Syofrion, menyampaikan apresiasi atas inisiatif InJourney dan Angkasa Pura Indonesia dalam mendukung konservasi lingkungan. Ia menilai program tersebut sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang mendorong ekonomi hijau.

“Penanaman mangrove ini bertujuan mengamankan kawasan pesisir. Selain melindungi pantai dari abrasi, kegiatan ini juga menjaga dan mengembalikan ekosistem yang ada di kawasan pesisir,” ujar Syofrion.

Ia menegaskan, keberhasilan penghijauan tidak hanya bergantung pada proses penanaman, tetapi juga pemeliharaan setelahnya. Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga tanaman mangrove agar tumbuh optimal dan memberikan manfaat jangka panjang.

Tokoh masyarakat Padang Pariaman, Mak Rajo Sampono, turut mengapresiasi langkah InJourney dalam menghijaukan kawasan Pantai Tiram. Menurutnya, program tersebut tidak hanya memperkuat perlindungan pesisir dari abrasi, tetapi juga mendukung pengembangan destinasi wisata yang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat setempat.

Melalui program InJourney Green, InJourney Group berharap pelestarian lingkungan, penguatan ketahanan iklim, pengembangan pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan beriringan sehingga memberikan dampak berkelanjutan bagi Kabupaten Padang Pariaman dan generasi mendatang. (***)

Artikel InJourney Tanam 10 Ribu Mangrove di Pantai Tiram, Perkuat Ekosistem dan Pariwisata Padang Pariaman pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

Kegiatan penyuluhan diikuti oleh siswa-siswi SDN 06 Batang Gasan dengan suasana yang aktif dan interaktif. Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN berupaya memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pengertian bullying, berbagai bentuk bullying, dampak yang dapat ditimbulkan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi atau menyaksikan tindakan perundungan.

Dalam penyampaian materi, mahasiswa menjelaskan bahwa bullying tidak hanya berupa tindakan kekerasan secara fisik, tetapi juga dapat terjadi dalam bentuk verbal, sosial, maupun melalui media digital. Contoh sederhana yang diberikan kepada siswa antara lain mengejek teman, memberikan julukan yang tidak disukai, mengucilkan teman dari pergaulan, mengancam, mendorong atau memukul, hingga menyebarkan sesuatu yang mempermalukan teman.

Materi disampaikan dengan metode yang disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Mahasiswa menggunakan bahasa yang sederhana, contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta mengajak siswa untuk berpartisipasi secara langsung. Hal ini dilakukan agar siswa tidak hanya memahami pengertian bullying secara teori, tetapi juga mampu mengenali perilaku perundungan yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar mereka.

Mahasiswa KKN juga menekankan pentingnya saling menghargai, menyayangi, dan membantu sesama teman. Siswa diajak untuk memahami bahwa setiap anak memiliki perbedaan, baik dari segi karakter, kemampuan, penampilan, maupun latar belakang. Perbedaan tersebut bukan alasan untuk mengejek atau merendahkan orang lain, melainkan menjadi bagian dari kehidupan bersama yang harus dihargai.

Selain membahas dampak bullying terhadap korban, kegiatan ini juga memberikan pemahaman kepada siswa mengenai peran mereka sebagai teman dan saksi (bystander). Siswa diarahkan untuk tidak ikut menertawakan atau mendukung tindakan bullying. Sebaliknya, mereka didorong untuk membantu teman yang menjadi korban, melaporkan kejadian kepada guru atau orang dewasa yang dipercaya, serta berani mengatakan bahwa tindakan bullying merupakan perilaku yang tidak baik.

Kegiatan penyuluhan berlangsung secara interaktif. Para siswa diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan teman-teman di sekolah. Antusiasme siswa terlihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti kegiatan dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh mahasiswa KKN.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa KKN Kelompok 02 berharap para siswa dapat menjadi generasi yang memiliki karakter positif, mampu menghargai sesama, serta berani mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini juga menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa KKN Universitas Taman Siswa Padang untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan turut berkontribusi dalam memberikan edukasi kepada generasi muda. Penyuluhan anti-bullying diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi saja, tetapi dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya sekolah yang ramah anak, saling menghargai, dan bebas dari perundungan.

Dengan adanya kolaborasi antara mahasiswa KKN, pihak sekolah, guru, dan siswa, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter siswa yang peduli, berempati, berani, dan mampu menghargai orang lain.

Artikel Mahasiswa KKN Universitas Taman Siswa Padang Kelompok 02 Gelar Penyuluhan Anti-Bullying di SDN 06 Batang Gasan pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

Kegiatan yang digelar di Pondok Lesehan Eby “Piak Nona”, Jalan Akses Bandara Padang Pariaman, tersebut dihadiri masyarakat Nagari Ketaping. Turut hadir Wali Nagari Ketaping terpilih, Dasman, serta Kepala BPBD Sumatera Barat yang diwakili Analis Kebencanaan Ahli Muda, Acil Erbara.

Dalam sosialisasi tersebut, Sitti Izzati Aziz menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai upaya penanggulangan bencana.

Menurutnya, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi, sehingga kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko dan dampak bencana.

“Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Karena itu, pemahaman mengenai aturan dan langkah-langkah menghadapi bencana perlu terus ditingkatkan,” ujar Sitti.

Ia menjelaskan, Perda Nomor 4 Tahun 2023 menjadi salah satu landasan bagi pemerintah daerah bersama masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Sitti juga mendorong masyarakat Ketaping untuk memahami potensi bencana yang dapat terjadi di lingkungan masing-masing serta mengetahui langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat memiliki kesiapsiagaan. Dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa meminimalkan risiko dan menyelamatkan lebih banyak jiwa ketika bencana terjadi,” katanya.

Sementara itu, Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Sumatera Barat, Acil Erbara, turut memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebencanaan dan pentingnya membangun kesiapsiagaan di tingkat nagari.

Menurutnya, masyarakat merupakan garda terdepan dalam menghadapi bencana karena berada langsung di wilayah yang berpotensi terdampak. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas masyarakat harus menjadi perhatian bersama.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPBD, pemerintah nagari, dan masyarakat dalam membangun budaya sadar bencana.

Wali Nagari Ketaping terpilih, Dasman, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana dapat memberikan pengetahuan praktis bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesiapan Nagari Ketaping dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana.

Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami regulasi penanggulangan bencana, tetapi juga mampu mengambil langkah cepat dan tepat ketika menghadapi situasi darurat.

Artikel Anggota DPRD Sumbar Sitti Izzati Aziz Sosialisasikan Perda Penanggulangan Bencana kepada Masyarakat Ketaping pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

Ketua Komunitas Seni Nan Tumpah, Mahatma Muhammad, mengatakan program ini lahir dari kesadaran bahwa ruang belajar seni di sekolah masih sangat terbatas. Menurut Mahatma, tujuan utama program ini bukan hanya menampilkan pertunjukan, tetapi juga membangun proses berekspresi yang berkelanjutan. “Sudah lima belas tahun kami masuk ke sekolah-sekolah. Yang kami bawa selalu sama: satu pertunjukan, pelatihan dan satu pertanyaan. Pertanyaannya berbeda-beda tergantung tahun pelaksanaannya. Tapi intinya sama: cerita apa yang ada di kepala anak-anak sekolah menengah, dan apa yang menghalangi mereka untuk mengeluarkannya. Kami bukan guru kesenian. Kami datang, main, melatih, lalu pulang. Yang kami harapkan: setelah kami pulang, ada yang tidak ikut pulang,” ujarnya.

Selama kunjungan, KSNT akan membawakan pertunjukan teater berjudul Selamat Hari Profesi dan penampilan musikalisasi puisi. Pertunjukan musikal ini naskahnya ditulis oleh Karta Kusumah dengan sutradara Desi Fitriana dan Desvy Sagita serta penata musik Tenku Raja Ganesha. Pemain yang akan tampil adalah Cadhla Tri Gunawan, Nadya Sri Novita, M. Fakkur Riski, Daffa Al Zikra, Diah Anggina, dan Hilda Ismia, sebagian besar merupakan remaja dari kelas kolektif seni Kelana Akhir Pekan. Pertunjukan ini turut didukung tim produksi yang terdiri dari Rahmila Wahdera, Olimsyaf Putra Asmara, Erik Ade Pratama, dan David Agustian. Setelah pertunjukan dari KSNT, giliran siswa yang tampil dengan kesenian dari sekolah masing-masing.

Manager Program KSNT, Fajry Chaniago, menjelaskan bahwa sesi pelatihan menjadi bagian penting dari program ini. Menurutnya, siswa tidak dibiarkan hanya jadi penonton, sehingga begitu pertunjukan usai, mereka langsung diajak masuk ke sesi pelatihan yang mencakup dasar-dasar penulisan lakon dan cerita, penciptaan musikalisasi puisi, dasar-dasar pemeranan, dasar-dasar koreografi, hingga pengantar penyutradaraan. “Kami sengaja bikin materinya lengkap, dari menulis sampai olah tubuh sampai musik, karena kami tidak pernah tahu dari sisi mana siswa bakal tertarik. Ada yang ternyata jago menulis, ada yang justru lebih pede olah tubuh daripada bicara di depan kelas. Makanya semua pintu kami buka,” kata Fajry.

Program Nan Tumpah Masuk Sekolah merupakan bentuk komitmen Komunitas Seni Nan Tumpah dalam memperluas jangkauan ekosistem yang sedang diusahakan oleh Komunitas Seni Nan Tumpah. Semakin banyak sekolah yang dikunjungi, semakin luas pula jejaring yang terjalin. Tahun ini, pelaksanaan NTMS didukung oleh program fasilitasi bagi komunitas sastra dari Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sejak 2011, Nan Tumpah Masuk Sekolah telah mengunjungi lebih dari empat puluh sekolah di Sumatra Barat, dari Padang hingga Kepulauan Mentawai, dari Pasaman Barat hingga Sijunjung. Di antara sekolah-sekolah yang pernah dikunjungi: SMA N 1 Siberut Selatan, SMA Lentera Mentawai, SMA S Al Istiqomah Pasaman Barat, SMK N 4 Sijunjung, SMA Plus INS Kayutanam, SMA N 1 Padang Panjang, SMA N 1 Payakumbuh, dan puluhan lainnya.
Informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan kegiatan NTMS 2026 dapat diikuti melalui media sosial resmi Komunitas Seni Nan Tumpah dan Nan Tumpah Masuk Sekolah. (*)

Artikel Bawakan Pertunjukan “Selamat Hari Profesi!”, NTMS 2026 Siap Kunjungi 8 Sekolah di Sumbar pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

“Batalkan saja, tak usah ada tol lagi, meranalah kampung kita ini, suka hatilah,” kata tokoh masyarakat Masful dalam wawancara di Padang, Sabtu (18/7).

Menurut dia, kalau tol tetap akan dibangun, arahkan ke Tanah Datar.
“Kita sudah lelah, melihat berbagai sengketa dan cara memberlakukan pembangunan di Sumbar,” katanya. Ia menunjuk lambannya proyek jalan selama ini. “Ingat By Pass Padang panjangnya 25 Km siapnya 25 tahun. Ingat tol Padang Sicincin, satu karton obat nyamuk jombo kita ditinggal Riau,” ujarnya.

“Yang salah bukan rakyat, tapi pemerintah daerah benar-benar lemah. Gubernur dan para bupati, tidak belajar kebudayaan, sosiologi dan kebiasaan rakyatnya. Paling fatal, tidak memikirkan ekonomi,” tegasnya.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyebut daerahnya sudah siap untuk jalan tol. “Jangan ganggu kampung kami, memang yang boleh maju sebelah sana saja, Tanah Datar dan juga Solok perlu lebih maju,” kata dia.

Wartawan senior yang juga Ketua Jaringan Pemred Sumbar, Adrian Tuswandi, dalam wawancara terpisah di Jakarta, Sabtu (18/7), menyoroti cara komunal Sumbar membaca pembangunan. “Kadang orang yang paling tahu ilmunya justru berselimut di balik adat,” kata dia.

Tanah ulayat, nama lainnya lahan tidur. Kuat menjaga, lengah memanfaatkan. Adat menyediakan cara menjaga tanah ulayat. Adat juga menyediakan konsep pemanfaatannya, sama tua umurnya, namun jarang diimplementasikan.

Dalam himpunan 1000 Pepatah-Petitih, Mamang-Bidal, Pantun-Gurindam susunan Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, konsep itu terang benderang: dek ameh sagalo kameh, dek padi sagalo jadi. Ekonomi yang sehat menjamin keselamatan rumah tangga dan negara. Adat bahkan memerintahkan membuka lahan: didulang ameh di sungai, ditambang ameh jo loyang, ditaruko gurun jo bancah. Manaruko, membuat sawah dan ladang, adalah perintah tua nenek moyang.

Wartawan senior Khairul Jasmi menilai persoalannya berpangkal pada cara memandang adat. “Adat menjaga ulayat, tapi adat memberi pintu keluar dan tidak dimanfaatkan. Pemimpin saja tidak tahu soal itu,” kata dia.

Dari Sumbar muncul kata-kata, “kami tak makan tol tak makan infrastruktur.” Padahal itu sama dengan saluran irigasi. Takkan sampai air ke sawah kalau irigasi tak ada. Tak lancar hasil pertanian dikirim ke Riau jika jalan tak memandai.

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Sumatera Barat pada 2025 hanya tumbuh 3,37 persen, turun dari 4,37 persen pada 2024. Pada triwulan II 2025, Sumbar tumbuh 3,94 persen, terendah se-Sumatera. Kepri tumbuh 7,14 persen, Sumut 4,69 persen, Riau 4,59 persen.

Secara nasional, Sumbar di peringkat 31 dari 36 provinsi. Triwulan III melambat lagi jadi 3,36 persen, tetap paling bawah se-Sumatera. Triwulan IV tinggal 1,69 persen, dihantam bencana. Ini bukan nasib buruk setahun. Awal 2010-an pertumbuhan Sumbar masih di atas 6 persen, lalu turun ke 5 persen, ke 4 persen, kini mendekati 3 persen.

Provinsi yang ekonominya terendah se-Sumatera adalah provinsi yang sama yang menolak tol dan membiarkan tanah ulayatnya tidur.

Yang menghidupi kampung hari ini justru mereka yang pergi. Menurut Bank Indonesia, kiriman perantau Minang lewat perbankan saja tercatat Rp14,2 triliun pada 2023, naik dari Rp13,4 triliun setahun sebelumnya. Bila dihitung semua jalur, ditaksir Rp20 triliun lebih setahun. Artinya sekitar Rp1,7 triliun mengalir ke kampung tiap bulan. Sebagian besar habis untuk konsumsi keluarga, bukan usaha. Tanah yang ditinggalkan tetap tidur.

Membiarkan tanah tidur justru yang melanggar adat. Adat adalah aturan dan tata kelola kehidupan bernagari, juga ekonominya.

Jalan keluar sebenarnya tersedia. Bila sawah dan ladang produktif terkena tol, trase bisa dipindah, ganti rugi disepakati, atau ditempuh skema saham. Menurut Khairul Jasmi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar perlu disusun ulang, dengan syarat benar-benar dilaksanakan, bukan berhenti saat masalah muncul lalu tanah ulayat yang disalahkan. Tugas utama di Minangkabau adalah maksimalisasi tanah adat. Bila tak dikerjakan, wacana Daerah Istimewa Minangkabau akan terus mengintai. Yang salah bukan tanah ulayat, melainkan seluruh pengelola, dari nagari sampai provinsi.**

Artikel Tol Sumbar Batal, Cukup 36 Km Saja pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

Dalam kesempatan tersebut, Endarmi menegaskan bahwa Nagari Anduriang memiliki potensi wisata yang besar dan perlu terus ditingkatkan nilainya melalui pembangunan sarana dan prasarana yang memadai.

“Nagari Anduriang memiliki berbagai potensi wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas, infrastruktur, dan fasilitas pendukung menjadi hal yang sangat penting agar sektor pariwisata dapat berkembang lebih optimal,” ujar Endarmi.

Ia juga menyampaikan bahwa selama ini dirinya terus memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat Nagari Anduriang, termasuk peningkatan sarana dan prasarana umum, pembangunan akses jalan, serta perbaikan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi pada tahun lalu.

Menurut Endarmi, potensi wisata unggulan Nagari Anduriang seperti wisata arung jeram dan Air Terjun Pelangi memiliki daya tarik yang besar bagi wisatawan. Dengan dukungan infrastruktur yang lebih baik, destinasi-destinasi tersebut diyakini mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Ketika kunjungan wisata meningkat, maka peluang usaha masyarakat juga akan berkembang, mulai dari kuliner, penginapan, transportasi hingga sektor ekonomi kreatif lainnya,” katanya.

Endarmi menambahkan, saat ini dirinya bertugas di Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat yang bermitra dengan Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lainnya. Posisi tersebut, menurutnya, menjadi peluang untuk terus mendorong berbagai program pembangunan yang mendukung kemajuan sektor pariwisata daerah.

Dalam sesi diskusi, masyarakat juga menyampaikan sejumlah gagasan pengembangan destinasi wisata baru. Dani, Wali Korong Asam Pulau, mengusulkan pengembangan agrowisata berbasis kebun durian yang dapat dikemas dalam bentuk area berkemah dan penginapan untuk wisatawan.

Sementara itu, perwakilan masyarakat dari Korong Kampuang Tangah menyampaikan rencana pengembangan wisata Anduriang River Tubing dan rafting dengan memanfaatkan potensi alam yang telah dimiliki Nagari Anduriang.

Kegiatan sosialisasi juga dihadiri oleh Camat 2×11 Kayu Tanam, Wali Nagari Anduriang, para wali korong, tokoh masyarakat, pemuda, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.

Artikel Endarmi Dorong Penguatan Pariwisata Nagari Anduriang Melalui Sosialisasi Perda Wisata Halal pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

Anggota DPRD Sumatera Barat, M. Yasin, mengatakan bahwa ketersediaan pangan merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat. Menurutnya, ketersediaan pangan sangat bergantung pada keberadaan dan keberlanjutan lahan pertanian yang produktif.

“Lahirnya Perda Nomor 4 Tahun 2020 ini merupakan langkah strategis untuk melindungi lahan pertanian sebagai fondasi dalam mempertahankan ketersediaan pangan, sekaligus mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Sumatera Barat,” ujar Yasin.

Ia menjelaskan, masifnya alih fungsi lahan pertanian menjadi ancaman serius bagi masa depan sektor pangan. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut dapat mengurangi luas lahan produktif dan berdampak pada kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Selain mengatur perlindungan lahan pertanian, perda tersebut juga memuat dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana, seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan serta perbaikan irigasi, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya.

Yasin menambahkan, regulasi tersebut juga telah mengatur pembagian kewenangan secara jelas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Regulasi tersebut diharapkan menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya petani kecil.

“Perda ini nantinya menjadi instrumen penting untuk melindungi dan memberdayakan petani, sehingga kesejahteraan mereka dapat terus meningkat. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap para petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan,” katanya.

Yasin juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional dan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menempatkan kemandirian pangan sebagai salah satu prioritas utama.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi petani dan organisasi petani. Dukungan tersebut diwujudkan melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian, seperti hand tractor, alsintan, serta akses terhadap pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sosialisasi ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Sejumlah peserta menyoroti pentingnya perlindungan lahan pertanian di tengah meningkatnya tekanan alih fungsi lahan. Selain itu, persoalan ketersediaan pupuk bersubsidi juga menjadi perhatian utama yang diharapkan mendapat solusi dari pemerintah daerah.

Salah seorang peserta, Suparman, meminta adanya kejelasan mengenai implementasi perlindungan lahan pertanian serta kepastian ketersediaan pupuk bagi petani.

“Kami berharap ada kepastian mengenai sejauh mana perlindungan lahan pertanian dapat diterapkan di lapangan, termasuk solusi terhadap ketersediaan pupuk yang masih menjadi persoalan bagi petani,” ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian sebagai aset strategis daerah, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Artikel Perkuat Ketahanan Pangan dan Perlindungan Petani, M Yasin anggota DPRD Sumbar Sosialisasikan Perda perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.