Berdasarkan dokumen syarat akreditasi Unggul, setidaknya ada lima prasyarat utama yang harus dipenuhi perguruan tinggi, termasuk:

1.  Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang konsisten dan efektif.

2.  Pelaksanaan siklus penjaminan mutu (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan) yang menunjukkan tata kelola yang berfungsi baik.

3.  Persentase Program Studi (PS) terakreditasi 100 persen, dengan minimal 50 persen berakreditasi Unggul atau peringkat A.

4.  Memiliki minimal 5 dosen tetap per PS dan untuk PTN-BH, minimal 40 persen dosen tetap berkualifikasi Doktor (S3).

5.  90 persen dosen tetap memiliki jabatan akademik, dan minimal 30 persen bergelar Guru Besar atau Lektor Kepala. (SDG 8,9)

Rektor UNP, Ir. Krismadinata, Ph.D., dalam rapat yang digelar di Ruang Sidang Senat Gedung Rektorat itu menekankan pentingnya kesatuan tekad. “Kita harus menyamakan tekad dan semangat dalam pelaksanaan akreditasi universitas,” tegasnya.

Kepala BPMI UNP, Prof. Dr. Abna Hidayati, S.Pd., M.Pd., secara rinci menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, mengacu pada instrumen akreditasi terbaru. Sementara Wakil Rektor Bidang Keuangan, Umum dan Usaha, Prof. Dr. Ir. Remon Lapisa, S.T., M.T., M.Sc., segera mengambil langkah taktis dengan memetakan dosen ke dalam berbagai tim tugas untuk menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan.

Yang menarik, Prof. Dr. Idris, M.Si., Ketua Tim Asesor UNP, menyatakan ambisi yang lebih tinggi. “Kita akan membuat peraturan rektor terkait dengan standar yang berlaku di universitas. Standar itu sendiri akan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti),” paparnya, menunjukkan komitmen UNP untuk tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui standar nasional.

UNP yang sebelumnya meraih akreditasi Unggul pada 2021 kini tengah berjuang mempertahankan status prestisius tersebut. Proses akreditasi saat ini akan berakhir pada Desember 2026, dengan pengumpulan borang akhir dijadwalkan pada Juni 2026. Persiapan ini melibatkan 77 pejabat struktural dan staf (SDG 17), sebagaimana tercantum dalam Undangan Resmi bernomor 0047/UN35/TU.02.02/2026. (AB/Humas).

#UNP #AkreditasiUnggul #BANPT #PendidikanTinggi #SDGs #PenjaminanMutu #SPMI #Doktor #GuruBesar #KampusUnggul #DiktiSaintek #HumasUNP #BeritaUNP

Artikel UNP Persiapkan Diri Pertahankan Status Akreditasi Unggul pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.

Dalam arahannya, Rektor UNP, Prof. Krismadinata, Ph.D., menekankan pentingnya kesiapan institusi dalam menghadapi era baru akreditasi perguruan tinggi. Ia menyampaikan bahwa seluruh unit kerja perlu bergerak cepat dan terkoordinasi dalam memenuhi berbagai tuntutan instrumen akreditasi yang semakin kompleks.

Rektor menekankan bahwa Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.1 membawa sejumlah perubahan mendasar yang memerlukan kesiapan data yang lebih komprehensif, dokumentasi yang tertata, serta peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma. Ia menegaskan bahwa proses akreditasi tidak dapat lagi dilakukan secara parsial, tetapi harus didukung oleh kerja kolektif yang menyeluruh dari setiap fakultas, sekolah, dan unit penunjang.

“Persiapan akreditasi harus dilakukan jauh sebelum masa kunjungan tiba. Instrumen yang baru menuntut ketelitian, konsistensi data, dan tata kelola mutu yang terintegrasi. Seluruh unit harus mengambil langkah-langkah strategi sejak sekarang,” ujar Rektor.

Ia juga menambahkan bahwa UNP perlu memperkuat tata kelola mutu, meningkatkan kapasitas SDM, dan memastikan keselarasan data akademik sebagai bagian dari upaya menuju standar perguruan tinggi berdaya saing dan berorientasi unggul.

Pada sesi inti FGD, Prof. Johni Najwan memaparkan dinamika akreditasi perguruan tinggi di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi PTN-BH dan perubahan kebijakan BAN-PT. Ia menekankan bahwa akreditasi tidak hanya sekedar menyediakan dokumen, tetapi pembuktian mutual institusi secara objektif.

Pada paparannya, Prof. Johni Najwan menekankan urgensi memahami dan mematuhi Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, yang mengatur transformasi penjaminan mutu dan akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa regulasi ini membawa perubahan mendasar pada tata kelola mutu dan evaluasi perguruan tinggi.

Prof Johni menegaskan bahwa akreditasi bukan lagi proyek lima tahunan, tetapi harus menjadi budaya kerja sehari-hari.

“Mutu bukan agenda menjelang kunjungan, tetapi harus hidup di setiap proses akademik.”

FGD ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan regulasi baru, terutama bagi institusi yang sedang bertransformasi menuju standar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Kegiatan interaktif dengan banyak pertanyaan dari pimpinan fakultas dan unit penjaminan mutu, terutama terkait penerapan regulasi baru dan kekurangan strategi penghematan mutu. UNP menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas tata kelola, mempercepat peningkatan kualifikasi dosen, dan memperbaiki sistem penjaminan mutu sesuai arah kebijakan BAN-PT dan Kemendiktisaintek.

FGD ini menghadirkan Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Ketua dan Wakil Ketua Senat Akademik, Direktur Akademik, Dekan Fakultas, Direktur Sekolah, dan pimpinan unit terkait. Para peserta mendapatkan penjelasan langsung mengenai penerapan instrumen akreditasi terbaru serta langkah-langkah yang perlu disiapkan UNP dalam menghadapi transisi ini. (Syr/HumasUNP).

#UNP #UniversitasNegeriPadang #BANPT #AkreditasiPerguruanTinggi #PenjaminanMutu #QualityAssurance #PendidikanTinggi #SDG4QualityEducation#SDG16StrongInstitutions#SDG17PartnershipsForTheGoals

Artikel Rektor UNP Krismadinata Tekankan Pentingnya Kesiapan Institusi dalam Menghadapi Era Baru Akreditasi Perguruan Tinggi pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumbar.