PADANG, RELASIPUBLIK- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan pentingnya Komunikasi,Koordinasi dan Kolaborasi antar instansi dalam pemerintahan karena pada dasarnya pemerintahan adalah kumpulan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saling mendukung satu sama lain agar kinerja dan pelayanan pada masyarakat bisa maksimal.
“Ibarat satu tubuh, kalau ada satu bagian saja yang mati, yang tidak berfungsi maka akan merusak “tubuh” Pemprov Sumbar secara keseluruhan,” katanya dalam Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (30/6/2021)
Karena itu kata Gubernur, ke depan komunikasi,koordinasi dan kolaborasi harus menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian serius. Seluruh asisten harus mampu meningkatkan koordinasi jajaran yang menjadi tanggung jawabnya serta dengan instansi yang di bawah asisten yang lain termasuk dengan Sekretaris Daerah.
“Dengan lancarnnya Komunikasi dan Koordinasi berbagai permasalahan yang ada dapat terdeteksi sejak dini, yang telah selesai, yang sedang terjadi, yang terkendala dan bisa dicarikan solusi bersama-sama,” tegasnya.
Menurutnya, instansi pemerintahan seperti Sekretariat Daerah itu lengkap, ada biro hukum, biro pembangunan, staf ahli dan banyak pula ahli di Balitbang yang bisa diajak berkoordinasi dan menjadi tempat konsultasi.
Dengan demikian ia meminta ke depan tidak boleh lagi ada persoalan yang tidak terselesaikan. Tidak boleh ada masalah yang tidak ada solusi di Pemprov Sumbar.
Koordinasi itupun tidak pula harus melalui rapat resmi tetapi bisa menggunakan telepon atau secara virtual.
“Tidak ada hambatan dan batas saat ini. Itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi,” katanya.
Dalam rapat koordinasi itu, Gubernur juga menekankan pentingnya perencanaan secara luas, tidak hanya dalam lingkup terbatas Pemprov Sumbar, tetapi dalam konteks kemajuan Provinsi Sumbar.
Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pengentasan stunting yang angkanya cukup tinggi di Sumbar. Data Dinas Kesehatan Sumbar angka stunting itu mencapai 27,67 persen atau hampir sepertiga. Artinya dari tiga orang anak yang lahir satu stunting.
Permasalahan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh provinsi karena itu perlu peran aktif dari sembilan kabupaten/kota yang memiliki angka stunting yang tinggi di Sumbar.
Salah satu cara adalah dengan mengarahkan APBD kabupaten/kota itu untuk mengalokasikan anggaran untuk program pengentasan stunting di daerahnya.
Pemprov memiliki posisi strategis untuk bisa “mengarahkan” melalui evaluasi APBD kabupaten/kota yang tengah berjalan.
“Bakeuda yang bertugas untuk evaluasi tolong pastikan ada anggaran di APBD kabupaten/kota itu untuk pengentasan stunting,” katanya.
Bersamaan dengan program pengentasan stunting, secara bersamaan bisa pula dilakukan upaya meningkatkan imun untuk mengantisipasi COVID-19. Diantaranya dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah misalnya membuat program makan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak.
“Telur, madu dan sayuran produksi petani dan peternak Sumbar bisa dimanfaatkan. Dibeli dengan APBD atau CSR kemudian diberikan kepada masyarakat,” katanya.
Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy juga menekankan tentang kesehatan terutama terkait vaksinasi yang capaiannya masih belum maksimal di daerah itu. Beberapa langkah telah diambil diantaranya pembatalan dan penghentian sementara semua perjalanan dinas ke Pulau Jawa.
Ia juga menekankan soal pemanfaatan teknologi untuk berbagai bidang dalam jajaran pemerintahan di Sumbar seperti sistem merit untuk pegawai, e catalog di perpusatakaan dan arsip.
Ia juga menyinggung soal iven wisata, budaya dan aset daerah baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk SDM PNS.
Wagub menilai hilirisasi sektor pertanian dan peternakan di Sumbar masih lemah. Itu yang menjadi salah satu fokus ke depan diantaranya untuk komoditas gambir yang sebenarnya menjadi salah satu keunggulan Sumbar.*
*BIRO ADPIM SETDA. PROV SUMBAR*
