Relasi Publik, Tanah Datar – Sebanyak 225 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Tanah Datar dilantik sekaligus pengambilan sumpah dan pembacaan pakta integritas yang dilaksanakan di Emersia Hotel Batusangkar Selasa, (24/1/2022).
PPS yang dilantik diminta bekerja secara profesional, Independen, menjaga integritas, serta penuh tanggung jawab, dan bekerja secara maksimal yang berpedoman pada undang-undang yang berlaku.
Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Andrianto, yang mewakili Bupati Tanah Datar mengatakan, tantangan kerja PPS tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Sebab, pada 2024 mendatang Indonesia akan melaksanakan perhelatan politik besar, seperti pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan juga Pemilihan Kepala Daerah serentak.
“Untuk itu kepada peserta yang telah dilantik agar bekerja secara propesional, independen, serta jalin koordinasi dengan penyelenggara dan pihak terkait di wilayah masing-masing agar terjalinnya sinergitas yang bermuara pada kelancaran pemilu. Saya berharap jadikanlah pelantikan ini sebagai amanah dan janji pada Allah” kata Andrizal.
Andrizal mengatakan, adapun penilain ataupun tolok ukur dalam pemilu adalah tingkat keberhasilan dan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, kata Andri pelantikan PPS menjadi penting dan strategis terutama dalam penyiapan personil yang akan terlibat pada pemilu mendatang.
“Kita yakin berhasil apabila petugas yang terlibat melaksanakan tugas sesuai fungsi dan kewajibannya dengan baik, dan bekerjasama dengan harmonis,” kata Andrianto.
Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Fahrul Rozi menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan anggota PPS di lingkup Kabupaten Tanah Datar Datar.
Ia berpesan, PPS yang baru dilantik untuk menyatukan persepsi dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta menanamkan dan menunbuh kembangkan integritas dalam diri masing-masing, kejujuran, kedisiplinan, keprofesionalan, dan hindari sikap yang berpotensi terjadinya pelanggaran yang berefek pada KPU Kabupaten Kota dan bahkan KPU RI.
“Satukan persepsi, jangan kita sudah dilantik tapi tidak tahu apa yang akan kita kerjakan. Kalau ada yang kurang diketahui segera dikonsultasikan dengan PPK, karena PPS itu perpanjangan tangan dari KPU, dan jadikan momen ini sebagai islah antar sesama,” pesannya.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diantaranya Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt. Bungsu, perwakilan dari Polres Tanah Datar, Kejaksaaan Negeri Tanah Datar, Kodim 0307 Tanah Datar, Ketua Bawaslu Tanah Datar dan lainnya.(d13)
