PADANG,RELASIPUBLIK,—Lembaga Survey Poltracking Indonesia merilis hasil survei Pilkada Sumbar yang dilakukan apda 16-23 Oktobee 2020. Hasilnya jika tak ada gempa dan tsunami politik bahkan dengn money politik sekalipun tetap tak memperngaruhi kemenangan Mulyadi di waktu hanya sebulan ke tahapan pencoblosan.
Atas bantahan bahkan ada yang mengguliti hasil survey itu, Pengamat Politik asal Sumbar Yosmeri mengajak surveyor dari lembaga lain untuk membantah dengan survey pula.
apa yang disampaikan Poltracking, secara ke ilmuan sudah pasti dapat dipertanggung jawaban, mestinya dibantah dengan survei pula,”ujar Yosmeri kepada berbagai media, Rabu 4/11 di Padang.
Dan ingat track record Poltracking Indonesia merupakan lembaga survei nasional, kiprah hasil survei selama ini cukup kualifaid.
“Hasil survei Poltracking ini hampir selaly mendekati hasil rekapitulasi suara KPU. Jadi tak usah diragukan lagi. Contoh hasil Pilpres, hasil Cagub DKI, dan banyak lagi daerah yang mereka survei. Saya juga terkejut melihat capaian Ir H Mulyadi di survei Poltracking, saya hanya perkiraan akhir Oktober elektabilitas Mulyadi-Ali Mukhni itu 45 persen, ternyata temuan Poltracking 49,4 persen,”ujar Yosmeri. Dan itu wajar melihat aktifitas pasangan ini.
Tapi capaian segitu tentu tidak lepas dari proses Mulyadi mulai proses pra tahapan sampai masa tahapan saat ini.
“Proses tidak mengkhianati hasil itu pasti. Saya melihat strategi, dan penetrasi program dan kegiatan yg dilakukan MUALIM tepat di masa pandemi ini, masiv dan terstruktur. Angka Poltracking sudah tepat, Apalagi MUALIM dapat dukungan besar dari warga Ormas Islam terbesar di Sumbar Muhammadiyah,”ujar Yosmeri.
Ir H Mulyadi sudah melakukan kerja politik selama 12 tahun sejak Pileg 2009, tambah ketika akan maju Pilgub 2015, Mulyadi bergerak menusuk ke lumbung suara terendah yaitu TPS.
“Sehingga itu, ketika 2020 dia benar-benar maju Pilgub Sumbar, wajar angka ini beliau peroleh, bagi orang yang meragukan hasil ini, apalagi dari orang yang berkecimpung di perkulakan survei juga mestinya adu surveilah,”lalu publikasi serta release ujar Yosmeri.
“Kalau survei lain punya data pembanding ayo adu dan bedah metodologi, dan tekhnik pengambilan samplenya, lalu pertaruhkan kredibilitas lembaga kalau meleset jauh, terima konsekwensinya atau bubarkan seperti yang terjadi di Pilpres 2014,”ujar Yosmeri.
