PAINAN, RELASIPUBLIK – Dinas Kehutanan Sumatera Barat bersama sejumlah pejabat di Kabupaten Pesisir Selatan serta Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) turun ke Kambang guna menelusuri untuk mencari tahu penyebab banjir yang terjadi akibat meluapnya sungai Batang Kambang pada Sabtu (31/10).
” Pada jari ini kami bersama pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menelusuri hulu sungai Batang Kambang serta hutan yang gundul akibat pembukaan areal berladang,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi Usama Putra di Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan, Kamis (5/11).
Dikatakan, kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal yang menyebabkan banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di Kambang.
Berdasarkan hasil peninjauan dapat dipemetakan serta beberapa solusi yang harus dilakukan pihaknya bersama Pemkab Pesisir Selatan dan juga Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat.
Diantaranya, permasalahan pembukaan areal berladang terutama yang berada di kawasan hutan, katanya, akan ditempuh dua opsi yakni penegakan hukum dan pola kerjasama dengan masyarakat.
“Jika para peladang membuka diri maka akan diterapkan pola kerjasama sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial, namun jika tidak penegakan hukum akan dilakukan” ungkapnya.
Pada pola kerjasama akan ada pendampingan yang komprehensif, sehingga hutan tetap lestari ditengah aktivitas berladang.
Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional III Pesisir Selatan, Laskar Jaya Permana, menyebut, khusus di Kecamatan Lengayang selain adanya warga yang berladang di dalam taman nasional juga terdapat aktiviitas “ilegal logging”.
“Terkait hal itu kami terus melakukan sosialisasi akan pentingnya menjaga kawasan hutan serta sanksi bagi masyarakat yang melakukan pengrusakan, selanjutnya kami juga intens melaksanakan patroli rutin,” sebutnya.
Sementara itu, Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Pemkab Pesisir Selatan, Mimi Riarti Zainul menyebut banjir yang terjadi akibat meluapnya sungai Batang Kambang berdampak terhadap 3.988 kepala keluarga serta menyebabkan 55 unit rumah rusak parah di Kecamatan Lengayang.
“Dengan adanya kegiatan ini kami berharap ditemukannya jalan keluar yang baik, yang tidak memberatkan masyarakat namun disatu sisi mampu meminimalkan terjadinya banjir,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga hadir sejumlah pejabat di Pemkab Pesisir Selatan diantaranya Kepala Bapedda, Kepala Dinas PSDA, Kepala BPBD serta Kepala KPHP Pesisir Selatan, Madrianto dan lainnya.(Amri/Erik)
