PASBAR, RELASIPUBLIK.COM – Pasca penggerebekan PH yang diketahui Ketua DPRD Pasaman Barat di Kantor DPC Gerindra oleh warga bersama aparat gabungan dari Polres dan BNNK pada Senin (19/04) sekitar pukul 21.30 WIB membuat AS dan keluarganya merasa malu karena dituduh berbuat mesum dengan PH salah seorang Ketua Partai di Pasaman Barat.
Berkaitan dengan hal tersebut AS yang didampingi pengacara mengklarifikasi secara resmi Rabu (21/04).
Menurut AS Klarifikasi yang dilakukan nya tanpa ada paksaan dan tidak terkait kepentingan pribadi maupun kepentingan Partai, semata-mata hanya demi kepentingan Pribadi.
Dalam klarifikasinya AS juga menjelaskan dimana Awal nya Ia janji bersama Ajudan PH untuk mengambil data Partai ke Kantor DPC Gerindra. Karna data yang lama ada dalam Flashdisk yang Ia hilangkan.
Awalnya Ia hanya berdua dengan Ajudan PH, Tidak lama kemudian kurang lebih setengah jam PH datang dan minta tolong untuk melengkapi data-data partai untuk diserahkan ke Kesbangpol yang akan diserahkan ke BPK-RI dan harus selesai malam itu juga.
Sementara sejak kedatangan PH ajudannya pergi minum kopi dan AS akui dirinya hanya tinggal berdua dengan PH.
Meskipun kondisi lampu dalam keadaan Mati serta Pintu dalam keadaan tertutup namun AS bantah dirinya berbuat Mesum dengan PH seperti yang dituduhkan kepada dirinya.
AS juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan khusus dengan PH, selain hubungan Kerja antara ketua DPRD dan Sespri.
Dalam hal ini Ayda juga menegaskan bahwa dirinya tidak ada hubungan sama sekali dengan ketua DPRD selain hubungan kerja.
Sementara Kepala Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Pasaman Barat, Harlina Syahputri bantah pernyataan apa yang disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra yang juga Ketua DPRD Pasaman Barat, inisial PH saat jumpa pers di Polres Pasaman Barat, Selasa (20/04) pasca penggerebekan dirinya dengan seorang perempuan oleh warga di kantor DPC Gerindra.
Dalam jumpa pers tersebut PH mengatakan bahwa Kesbangpol meminta bahan partai untuk pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Kita tidak ada meminta bahan persyaratan partai untuk persiapan pemeriksaan oleh BPK di bulan ini, seperti apa yang disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra,” bantahnya Sabtu (24/04) di Simpang Empat.
Nina yang juga Plt Sekwan DPRD Pasaman Barat juga menyanggah jika perempuan yang ditemukan oleh warga bersama Ketua DPRD di Kantor Gerindra Pasaman Barat bukan lah seorang Sespri.
“Dalam SK nya sebagai staf bagian keuangan sekretaris dewan. Lagian tenaga harian lepas tidak boleh berurusan dengan partai, harus netral seperti ketentuan aturan netral pegawai negeri sipil,” jelasnya. (DD/**)
