Oleh: Alfisyahri
Ekonomi Indonesia sedang menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Pada triwulan II-2026, ekonomi tumbuh 5,29 persen. Pada saat yang hampir bersamaan, tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang.
Jika hanya melihat dua angka tersebut, kita mungkin akan mengatakan bahwa pembangunan berjalan ke arah yang baik: ekonomi tumbuh dan kemiskinan berkurang.
Namun, pembangunan tidak sesederhana itu.
Pada Maret 2026, Gini Ratio Indonesia tercatat sebesar 0,368. Angka ini memang lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,375, tetapi meningkat dibandingkan September 2025 yang berada di angka 0,363.
Di sinilah muncul pertanyaan penting: ketika ekonomi tumbuh dan kemiskinan turun, siapa sebenarnya yang menikmati hasil pembangunan?
Lebih dari setengah abad lalu, ekonom pembangunan Dudley Seers mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai hanya dari naiknya pendapatan atau tingginya pertumbuhan ekonomi.
Menurut Seers, ada tiga pertanyaan sederhana yang perlu dijawab: apa yang terjadi dengan kemiskinan, apa yang terjadi dengan pengangguran, dan apa yang terjadi dengan ketimpangan?
Tiga pertanyaan tersebut masih sangat relevan untuk membaca kondisi Indonesia hari ini.
Ekonomi Tumbuh, tetapi Apakah Semua Ikut Tumbuh?
Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menunjukkan bahwa jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian meningkat.
Kalau dianalogikan sebagai sebuah kue, pertumbuhan ekonomi berarti ukuran kuenya semakin besar.
Masalahnya, kue yang semakin besar belum tentu dibagikan secara merata.
Perekonomian dapat tumbuh karena investasi meningkat, perusahaan berekspansi, konsumsi menguat, atau sektor tertentu berkembang pesat. Semua itu positif. Namun, pertanyaan berikutnya adalah apakah manfaat pertumbuhan tersebut juga dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang baik bukan hanya soal seberapa tinggi angkanya, tetapi juga seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat.
Inilah yang disebut sebagai pertumbuhan inklusif.
Kemiskinan Turun, tetapi Belum Tentu Aman
Pertanyaan pertama Seers adalah: apa yang terjadi dengan kemiskinan?
Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Tingkat kemiskinan turun dari 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 920 ribu orang.
Namun, keluar dari garis kemiskinan belum tentu berarti seseorang sudah benar-benar sejahtera.
Pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional berada pada sekitar Rp669 ribu per orang per bulan. Seseorang yang pengeluarannya sedikit di atas angka tersebut memang tidak lagi masuk kategori miskin secara statistik. Tetapi secara ekonomi, posisinya bisa saja masih sangat rapuh.
Kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, anggota keluarga sakit, atau bencana dapat membuat rumah tangga tersebut kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Apalagi sekitar 74,70 persen komponen garis kemiskinan Indonesia berasal dari kebutuhan makanan. Artinya, kenaikan harga pangan sangat mudah menekan kelompok berpendapatan rendah.
Karena itu, kita tidak cukup hanya bertanya: berapa banyak orang yang sudah keluar dari kemiskinan?
Pertanyaan yang lebih penting adalah: seberapa jauh mereka sudah keluar dari garis tersebut?
Tidak lagi miskin belum tentu berarti sudah sejahtera.
Sudah Bekerja, tetapi Apakah Pekerjaannya Layak?
Pertanyaan kedua Dudley Seers adalah tentang pengangguran.
Namun, dalam kondisi sekarang, persoalannya tidak cukup hanya dilihat dari apakah seseorang bekerja atau tidak.
Seseorang dapat tercatat bekerja, tetapi memiliki pendapatan rendah, pekerjaan tidak tetap, produktivitas terbatas, atau tanpa perlindungan sosial.
Karena itu, penciptaan lapangan kerja harus dibarengi dengan perhatian terhadap kualitas pekerjaan.
Pertumbuhan ekonomi seharusnya menciptakan pekerjaan yang mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
Kalau ekonomi tumbuh tetapi sebagian besar pekerjaan yang tercipta masih berproduktivitas rendah, maka manfaat pertumbuhan akan sulit dirasakan secara luas.
Dalam bahasa sederhana, persoalannya bukan hanya:
“Apakah masyarakat bekerja?”
tetapi juga:
“Pekerjaan seperti apa yang mereka dapatkan?”
Ketimpangan Menunjukkan Siapa Mendapat Bagian
Pertanyaan ketiga Seers adalah: apa yang terjadi dengan ketimpangan?
Pada Maret 2026, Gini Ratio Indonesia tercatat sebesar 0,368. Pada saat yang sama, kelompok 40 persen masyarakat dengan pengeluaran terendah hanya menikmati sekitar 19,22 persen dari keseluruhan pengeluaran masyarakat.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk miskin, tetapi juga dengan bagaimana hasil aktivitas ekonomi dibagikan.
Ketimpangan juga terlihat lebih tinggi di perkotaan.
Gini Ratio perkotaan mencapai 0,387, sementara perdesaan sebesar 0,296.
Kota memang menyediakan lebih banyak kesempatan kerja, investasi, pendidikan, dan bisnis. Namun, kota juga menjadi tempat bertemunya masyarakat berpendapatan sangat tinggi dengan pekerja informal, pedagang kecil, buruh harian, serta rumah tangga yang harus menghadapi tingginya biaya tempat tinggal, transportasi, dan kebutuhan hidup.
Akibatnya, pertumbuhan dapat menghasilkan dua kenyataan sekaligus.
Sebagian masyarakat bergerak semakin cepat menuju kemakmuran, sementara sebagian lainnya hanya berusaha agar tidak tertinggal.
Disparitas Tidak Hanya antara Kaya dan Miskin
Ketimpangan juga terjadi antarwilayah.
Pada triwulan II-2026, Pulau Jawa masih menyumbang sekitar 56,47 persen terhadap perekonomian nasional.
Hal ini memang wajar karena Jawa memiliki jumlah penduduk besar, infrastruktur lebih lengkap, pusat industri, pasar luas, dan akses investasi yang lebih kuat.
Masalahnya bukan karena Jawa tumbuh terlalu cepat.
Masalahnya adalah ketika wilayah lain terlalu lambat mengejar.
Daerah dengan jalan yang baik, internet memadai, tenaga kerja terampil, dan akses pasar yang luas lebih mudah menarik investasi. Ketika investasi masuk, pekerjaan tercipta dan aktivitas ekonomi bertambah.
Sebaliknya, wilayah yang infrastrukturnya terbatas akan lebih sulit menarik aktivitas ekonomi baru.
Karena itu, pembangunan antarwilayah bukan tentang memperlambat daerah yang maju, tetapi mempercepat daerah yang tertinggal.
Pembangunan Tidak Cukup dengan Bantuan
Ketika membicarakan kemiskinan dan ketimpangan, pembahasan sering berakhir pada bantuan sosial.
Bantuan sosial tetap penting, terutama untuk melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi.
Namun, dalam jangka panjang, masyarakat tidak cukup hanya dibantu untuk bertahan.
Mereka membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan.
Pendidikan, kesehatan, keterampilan, infrastruktur, akses modal, teknologi, serta pekerjaan produktif menjadi jauh lebih penting.
Hal yang sama berlaku bagi UMKM.
Pelaku usaha tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga akses pasar, teknologi, kemampuan manajemen, dan produktivitas yang lebih tinggi.
Tujuannya bukan sekadar membuat usaha tetap hidup, tetapi memungkinkan mereka naik kelas.
Di sinilah pembangunan ekonomi seharusnya bekerja: bukan hanya mencegah masyarakat jatuh miskin, tetapi menciptakan jalan agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup.
Jangan Hanya Melihat Satu Angka
Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam membaca ekonomi adalah terlalu terpaku pada satu indikator.
Ketika ekonomi tumbuh, kita mengatakan ekonomi baik.
Ketika kemiskinan turun, kita mengatakan kesejahteraan meningkat.
Padahal kondisi masyarakat jauh lebih kompleks.
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa besar aktivitas ekonomi berkembang. Kemiskinan menunjukkan berapa banyak orang yang berada di bawah batas kebutuhan minimum. Pengangguran menunjukkan kemampuan ekonomi menyediakan pekerjaan. Sementara Gini Ratio membantu melihat bagaimana hasil ekonomi tersebar di antara masyarakat.
Semua indikator tersebut harus dibaca bersama.
Karena itu, tiga pertanyaan Dudley Seers masih sangat berguna hari ini:
Apakah kemiskinan berkurang?
Apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang semakin layak?
Apakah ketimpangan semakin mengecil?
Jawaban atas tiga pertanyaan tersebut sering kali lebih bermakna daripada sekadar mengetahui berapa persen ekonomi tumbuh.
Pembangunan untuk Siapa?
Indonesia tetap membutuhkan pertumbuhan ekonomi.
Tanpa pertumbuhan, akan semakin sulit menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, menarik investasi, dan membiayai pembangunan.
Namun, pertumbuhan bukan tujuan akhir.
Pertumbuhan adalah alat. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.
Ketika ekonomi tumbuh 5,29 persen dan kemiskinan turun menjadi 8,07 persen, tentu ada kemajuan yang patut dihargai.
Tetapi ketika ketimpangan masih bertahan, pekerjaan berkualitas belum tersedia bagi semua orang, dan kesenjangan antarwilayah masih besar, pembangunan belum selesai.
Tantangan Indonesia ke depan bukan hanya membuat ekonomi tumbuh lebih cepat, tetapi memastikan setiap pertumbuhan memberi dampak yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat.
Pembangunan yang berhasil bukan hanya ketika lebih sedikit orang disebut miskin.
Pembangunan yang berhasil adalah ketika mereka yang keluar dari kemiskinan tidak mudah jatuh kembali, pekerja memperoleh pendapatan yang lebih baik, usaha kecil memiliki kesempatan naik kelas, dan tempat seseorang lahir tidak terlalu menentukan besar kecilnya kesempatan ekonominya.
Karena itu, pertanyaan “siapa yang menikmati hasil pembangunan?” bukan pertanyaan untuk meragukan pertumbuhan ekonomi.
Justru pertanyaan itulah yang membantu memastikan bahwa pertumbuhan benar-benar berubah menjadi pembangunan.
Pada akhirnya, ekonomi bukan hanya tentang angka yang tumbuh di atas kertas.
Ekonomi adalah tentang apakah kehidupan masyarakat ikut tumbuh bersamanya.
