PADANG, RELASIPUBLIK – Data statistik yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik sangat dibutuhkan untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan karena sinergi dan kolaborasi perlu ditingkatkan.
“Sumbar memiliki potensi pertanian dan pariwisata. Untuk mengembangkannnya diperlukan berbagai dukungan dari semua pihak, salah satunya dari BPS berupa data statistik sebagai dasar mengambil kebijakan,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat membuka kegiatan Seminar Nasional dalam rangka Hari Statistik Nasional (HSN) 2021, yang gelar secara virtual di Kantor BPS Provinsi Sumbar, Rabu (22/9/2021).
Ia mengatakan dengan data statistik dapat dipantau perkembangan sektor pertanian dan pariwisata dari waktu ke waktu dapat diketahui perkembangannya sebagai
dasar pengambilan kebijakan dalam pembangunan.
Data sangat berperan menjadi acuan utama dalam menyusun perencanaan dan kebijakan
pembangunan nasional dan daerah sehingga lebih tepat sasaran.
Sebagai instansi penyedia data, BPS Sumatera Barat merupakan penyumbang data statistik
utama bagi pemerintah Sumatera Barat. Namun demikian tidak semua data menjadi kewajiban BPS.
Statistik sektoral seperti statistik pariwisata sesuai dengan Perpres39/2019 tentang Satu Data Indonesia, menjadi kewajiban OPD/satuan kerja masing-masing.
Peraturan tersebut memberikan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam penyelenggaraan tata kelola data; mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses mendorong keterbukaan dan
transparansi data; dan mendukung Sistem Statistik Nasional.
“Kedepannya, saya berharap kerja sama yang semakin erat antara BPS dengan semua
instansi di lingkungan Provinsi Sumatera Barat sehingga apa yang diharapkan Perpres 39
tahun 2019 yaitu terwujudnya Satu Data Indonesia di Sumatera Barat dapat dilakukan
dengan baik,” katanya.
Menyongsong Hari Statistik Nasional yang jatuh pada tanggal 26 September, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ia mengajak kepada semua masyarakat untuk meningkatkan pentingnya statistik, bagi produsen data, untuk terus meningkatkan
kualitasnya, bagi konsumen manfaatkan data dengan sebaik-baiknya.
Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, Herum Fajarwati mengatakan pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di dunia tak terkecuali di Sumatera Barat.
Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan 1 tahun 2020 masih tumbuh positif sebesar 3,89 persen lalu terkontraksi pada triwulan 2 sebesar -4,92 persen, triwulan 3 sebesar -2,91 persen dan -2,23 persen pada triwulan 4 sehingga pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 sebesar -1,60 persen.
Pertumbuhan ekonomi masih
terkontraksi pada triwulan 1 tahun 2021 sebesar -0,15 persen. Tetapi mulai triwulan 2 tahun 2021, pertumbuhan ekonomi sudah mulai tumbuh positif yaitu sebesar 5,76 persen.
Selama ini perekonomian Sumatera Barat ditopang oleh sektor pertanian (21,62%),
perdagangan (15,66%), serta transportasi dan pergudangan (10,70%). Sektor
pertanian merupakan sektor unggulan yang menggerakkan perekonomian di desa/nagari.
Sementara di perdesaan tersebut ada potensi wisata yang bisa dikembangkan sehingga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang bisa menggerakkan perekonomian desa/nagari.
Selain karena potensi pariwisata yang luar biasa, juga perilaku masyarakat yang sekarang ini didominasi generasi milenial, memiliki selera wisata terhadap keindahan alam, tempat-
tempat yang instagramable menjadi daya tarik bagi kaum ini.
Pada sisi lain dengan adanya pandemi COVID-19 telah membuat masyarakat merasa jenuh. Hal ini menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan bagi Provinsi Sumatera Barat. Karena itu, berbagai elemen masyarakat termasuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota sampai tingkat desa/nagari sudah waktunya untuk berbenah dalam menangkap peluang ini.
Akan tetapi untuk bisa menjadikan pariwisata sebagai sumber ekonomi baru dibutuhkan sejumlah upaya agar angka kunjungan wisatawan semakin meningkat.
Dengan mengandalkan kekayaan alam saja tidak cukup tetapi juga perlu pengelolaan yang baik seperti fasilitas penunjang, kebersihan dan data yang harus diperhatikan. Pengelolaan wisata tingkat desa juga akan menunjang untuk lahirnya para enterpreneur milenial dan peran serta masyarakat sehingga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.
Turut hadir pada acara itu, Kepala Biro Perencanaan BPS RI, Selaku Ketua Harian Reformasi Birokrasi, Kepala BPS Provinsi Sumbar, Direktur Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata RI, Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Kementerian PDTT RI, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar.***
BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR
