Padang,relasipublik – Sering terdengar di lapangan keluhan dari berbagai pihak terutama dari masyarakat yang mengeluhkan tentang permasalahan data masyarakat miskin yang amburadul atau tidak akurat. Disamping itu juga ada banyak data yang tumpang tindih atau data ganda.
Menurut Irwan Basir salah satu penyebab dari kurang akuratnya data tentang masyarakat miskin karena data itu berasal dari banyak sumber dan bukan dari satu pintu.
Hal itu disampaikan oleh mantan Kabid Linjamsos Dinas Sosial Propinsi Sumbar Irwan Basir Dt. Rajo Alam, SH.MM saat menjadi nara sumber dalam acara Komplementaritas dan Rakor PKH se-Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Propinsi Sumbar pada Kamis 16/6/2022 di Rocky Hotel Padang.
Lebih lanjut dikatakan permasalahan dalam kesalahan data akan berimbas kepada pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran kepada masyarakat penerima manfaat. Akibatnya akan muncul riak-riak kecil di masyarakat terutama yang pantas menerima tidak menerima sedangkan yang tidak pantas menerima justru menerima bantuan.
” Kalau saya melihat permasalahan data yang sering dikeluhkan masyarakat ini salah satunya adalah sumber data yang diterima di Dinas Sosial tidak berasal dari satu sumber saja, tapi dari banyak sumber. Jika sumbernya berbeda-beda tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahan apalagi kalau kriteria yang diterapkan tidak sama. Imbasnya tentu kepada masyarakat penerima manfaat. Karena kesalahan pada pendataan berakibat salah pula dalam pemberian bantuan,” ujar Irwan Basir yang juga Ketua DPD LPM Kota Padang ini.
Di samping itu Irwan Basir juga mengkhawatirkan jika petugas pendata tidak satu visi dan tidak satu pendapat serta tidak satu arah cara berpikir yang sehat dalam menyikapi permasalahan data ini, tentu itu akan menjadi problem yang sangat mendasar untuk segera diselesaikan.
” Kepada petugas pendata, baik itu PKH, PSM atau dari instansi lainnya mari persamakan persepsi dalam melakukan pendataan. Jalin kerjasama, komunikasi dan koordinasi agar tidak terjadi kesalahan data atau data yang tumpang tindih. Kalau itu terjadi, yang rugi adalah masyarakat kita,” ungkap Irwan Basir.
Kegiatan Komplementaritas dan Rakor PKH ini diadakan karena banyaknya terjadi komplen dari masyarakat tentang kesalahan data masyarakat. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dari seluruh petugas PKH di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Disamping itu untuk mencari solusi agar kedepannya kesalahan dalam melakukan pendataan masyarakat dapat dikurangi.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kabid Jamsos Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Sumbar dan Koordinator PKH Kabupaten/Kota seluruh Sumatera Barat.
