PADANG, RELASI PUBLIK – Perbaikan sistem pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan dianggap sebagai tolok ukur kinerja, kewajiban, dan nilai inti dalam tugas pelayanan. Kabupaten ini sukses meraih penghargaan dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2023 oleh Ombudsman RI.
Bupati Pesisir Selatan, diwakili oleh Sekretaris Daerah Mawardi Roska, S.I.P, mengungkapkan prestasi ini setelah menerima anugerah pada Senin (8/1) malam di Auditorium Gubernuran di Padang. Kabupaten ini berhasil masuk dalam sepuluh besar dengan nilai 79,33, mengungguli Kabupaten Sijunjung (78,78) dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (67,03).
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani, menyoroti pentingnya perbaikan sistem pelayanan publik dalam membentuk nilai inti ASN yang berorientasi pada pelayanan. Tujuan penilaian ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta mencegah mal administrasi.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyatakan bahwa pelayanan adalah esensi kehadiran negara dan pemerintah bagi masyarakat. Dia berharap agar kualitas pelayanan di Sumatera Barat terus meningkat pada tahun 2024, dengan menekankan pentingnya bersinergi dan berkolaborasi antara kabupaten/kota dan provinsi. Acara ini dihadiri oleh Forkopimda, Bupati/Walikota, Bawaslu, KPU, OPD Provinsi Sumatera Barat, dan OPD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
