Kota Solok, relasipublik– Pemerintah Kota Solok menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok tahun 2025-2045 pada hari Selasa (5/3/24) di Gedung Kubuang Tigo Baleh. Mengangkat tema “Solok Kini jo Solok 20 Tahun Nan Ka Datang”, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 250 orang peserta.
Musrenbang RPJPD ini dibuka oleh Wakil Walikota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M dan dihadiri oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat, DPRD Kota Solok, Kepala Bappeda Kota Solok, Pimpinan OPD, Organisasi Mahasisawa, Organisasi Profesi, Lembaga adat dan tokoh masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Bayu Kharisma, menyampaikan bahwa RPJPD merupakan penjabaran arah pembangunan daerah dan memiliki kedudukan yang sangat strategis. Oleh karena itu, penyusunannya harus terpadu, terarah, dan tanggap terhadap perubahan.
“Kesempatan ini adalah saat yang tepat untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Untuk itu, diminta peserta aktif dalam melakukan kegiatan diskusi RPJPD ini,” ujar Bayu.
Wakil Walikota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M, menyampaikan bahwa RPJPD adalah dokumen rujukan untuk pembangunan di Kota Solok dan akan menjadi warisan untuk kemajuan pembangunan di masa depan.
Pada kesempatan ini, Wawako juga menyampaikan capaian kinerja makro pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Solok. Diantaranya, pertumbuhan ekonomi Kota Solok yang tercatat tumbuh positif 4,6%, angka kemiskinan 3,05%, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3.72%.
“Untuk membangun Kehidupan masyarakat Kota Solok yang maju, sejahtera, unggul dan berdaya saing, telah dibangun berbagai infrastruktur dasar. Seperti Peningkatan kualitas rumah ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, serta infrastruktur ekonomi seperti pasar, irigasi, jalan, jembatan dan berbagai fasilitas lainnya,” papar Wawako.
Wawako juga menyampaikan tentang masalah dan tantangan yang dihadapi oleh kota Solok tahun 2025-2045 sebagai pertimbangan di RPJPD, seperti bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, air bersih, limbah sampah, pencemaran, pangan dan kapasitas fiskal daerah.
Setelah sambutan Wawako, Musrenbang RPJPD dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Akademisi, Dirut PDAM dan CEO Padimall ina. (A2)
