MEDAN,RELASIPUBLIK—-20 orang wartawan yang tergabung pada Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Sumbar dan biasa meliput kegiatan legisltif Sumbar, Jumat 18/12 melakukan studi tiru ke DPRD Sumatera Utara.
Ketia FWP DPRD Sumbar Novrianto mengatakan kunjungan ini dalm rangka menjalin silaturahmi dan mensinergiskan pola pemberitaaan kegiatan DPRD Sumut dan Sumbar.
“Kita saling sharing dengan DPRD Sumut terkiat polarisasi penberitaan kegiatan wakil rakyat. Ada banyak yang kiga gali dan kita sharing dengan DPRD Sumut,”ujar Novrianto di sela-sela pertemuan di lantai dua ruang pertemuan DPRD Sumut.
Sementara Plt Kabag Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Sumbar Lazwardi selalu pimpinan rombongan studi tiru wartawan DPRD Sumbar saat pertemuan mengakui peran wartaan dalam mengeksistensikan kegiatan wakil rakyat di Sumbar.
“Tanpa wartawan saya pastikan kegitan wakil rakyat tidak akan tersosialisasikan ke masyarakat, dan akan menjadi hanbar rasany kegiatan DPRD tanpa tersampaikan ke masyarakat melalui media,”ujar Lazwardi.
Lazwardi mengakui selama ini pesan aspirasi yang diperjuangkan wakil rakyat Sumbar cukup
bagus tersampaikan ke masyarakat Sumbar.
“Itu karena kawan-kwan wartawan yang mengemasnya dan menyajikan di media mereka mareka masing-masing tanpa menghilangkan independensi dan profesional wartawan. DPRD Sumbar dari dulu hingga nanti selalu menjadikan kawan media sebagai mitra strategis dam harmonis,”ujar Lazwardi.
Saat studi tiru ke DPRD Sumut, rombonhan FWP DPRD Sumbar disambut Kabag Informais dan Protokol Setwan DPRD Sumut Nuraini
“Terus terang pola kemitraan dibangun sekretariat DPRD Sumbar dengan media terus terang sangat menginspirasi DPRD Sumut, karena kami tahu sekali bagaimana pemberitaan DPRD Sumbar sangat agresif dan positif. Apalagi berita ketua DPRD sambut demonstran Ombudsman Law lalu yang beritanya viral sampai ke Sumut ini,”ujar Nuraini.
Nuraini mengakui harmonisasi DPRD Sumut dengan wartawan berakhir setelah banyak temuan terkait anggaran jumpa pers.
”Sehingganya sekarang fasilitasi wartawan berhubungan dana kita trauma karena banyak temun, apalagi Sumut ini zona merah bagi KPK dan BPK,”ujar Nuraini.
Untuk menginformasikan karena trauma tadi, DPRD Sumut mengandalkan media sosial.
”Untuk publikasi kegiatan DPRD Sumut kita lebih memperkuatnya dengan media sosial, facebook, twitter dan instgaram,”ujar Nuraini. (own)
