BeritaBerita UtamaDaerahKabupaten Pesisir SelatanTERBARU

Pemkab Pessel Pastikan Muhammad Afandi Diberikan Pelayanan Kesehatan Gratis

221
×

Pemkab Pessel Pastikan Muhammad Afandi Diberikan Pelayanan Kesehatan Gratis

Sebarkan artikel ini
Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan, Intan Novia. (Foto dok/Rls)

PESSEL, RELASI PUBLIK — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), memastikan Muhammad Afandi (11) warga nagari Ampiang Parak, Kampung Padang Laweh, Kecamatan Sutera, diberikan fasilitas dalam memperoleh pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah setempat.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan, Intan Novia Jum’at (28/6/2024) diruanganya.

“Ya, kita pastikan Muhammad Afandi telah diberikan fasilitas dalam memperoleh pelayanan kesehatan gratis oleh pemkab pessel,” kata Intan.

Tidak hanya itu, kata Intan, Pemkeb Pessel juga memastikan memiliki kartu BPJS aktif subsidi iuran kepesertaan gratis terhadap muhammad Afandi tersebut. Serta pemerintah juga memantau dan mengontrol kondisi kesehatannya.

“Selain pelayanan kesehatan gratis, kami juga akan pantau dan kontrol melalui bidan desa, puskesmas, dan RSUD M. Zein aktif terhadap pengobatan Alfandi,” ujarnya.

Intan membeberkan, bahwasanya Afandi berobat ke puskesmas surantih pada tanggal 26 Juni 2024 dengan analisa dokter dinyatakan tidak bisa berjalan, kaki bisa digoyang tapi tidak bisa diangkat.

“Dokter menyampaikan kepada keluarga dan disarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di poli puskesmas,” kata dia.

Akan tetapi, pada tanggal 27 Juni 2024, pihak keluarga langsung membawa Alfandi ke RSUD M Zein Painan dan merujuk kepada pemeriksaan dokter anak, Afandi dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang.

“Kondisi saat ini, berdasarkan pemantauan bidan desa setempat, keluarga sedang bermusyawarah untuk tindakan pengobatan lanjutan bagi Afandi,” bebernya.

Lebih lanjut, ia berpesan kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap tetangga dan masyarakat.

Sehingga, kata dia, tidak ada masyarakat yang sakit tidak terakomodir oleh pemerintah apalagi berdampak terhadap proses belajar dan mengajar.

“Jadi, ini harus kita tingkatkan secara bersama- sama dalam menyampaikan informasi dimulai dari perangkat nagari, bidan desa, atau puskesmas terdekat, sehingga tindakan dapat diambil segera,” ungkap Intan. (Mil)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *