Sumbar,relasipublik – Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda SE MM meninjau tebing jalan longsor di Kawasan Lembah Anai KM 61.500. Dari hasil kunjungan tersebut, Zigo menilai perlu dilakukan percepatan penanganannya, karena kondisinya semakin parah dan semakin lebar yang sangat membahayakan pengguna jalan yang melewatinya.
Kunjungan ke lokasi tebing jalan longsor ini dilakukan Zigo dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan sekaligus penjemputan aspirasi masyarakat Sumatera Barat, dari tanggal 25-27 April 2025.
“Untuk pengerjaan pengamanan tebing tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 10,4 M, namun karena terdapat pelebaran longsoran, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 4,5 M. Tambahan anggaran tersebut, nanti akan kami perjuangkan pada rapat teknis dengan Kementerian PU dalam waktu dekat,” ujar Zigo. Untuk solusi jangka panjang, kata Zigo lagi, sebaiknya trase jalan diperlebar ke jalur sebelah kiri menuju Kota Padang Panjang dengan membebaskan lahan masyarakat atau lahan perusahaan yang terpakai, sehingga beban jalan di sekitar longsoran tidak terlalu berat.
Dalam kegiatan kunjungan kerja tersebut, Zigo didampingi oleh semua pihak terkait dari Balai/Satker/UPT mitra Komisi V yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat
Kunjungan kerja dilakukan Zigo ke Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota untuk melihat secara langsung pelaknsanaan program dan kegiatan Kementerian Mitra Komisi V DPR RI di daerah tersebut dan sekaligus dalam rangka penjemputan aspirasi masyarakat yang nanti akan diperjuangkan untuk masuk dalam program pembangunan nasional.
Dalam kegiatan kunjungan kerja tersebut, Zigo didampingi oleh semua Balai/Satker/UPT mitra Komisi V yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat, Balai Sungai Sumatera Wilayah V Padang.
Berikutnya BPPW Sumbar, Balai Pengelola Transportasi Darat, Satker Prasarana Stategis, SAR Sumatera Barat dan BMKG Sumatera Barat serta juga didampingi oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.*
