sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari Padang Laweh yang digelar di aula kantor nagari, Selasa (16/9), bukan sekadar rutinitas. Forum ini diposisikan sebagai mesin kolektif untuk merumuskan arah pembangunan tahun 2026 serta menyusun daftar usulan strategis 2027.
Ketua Tim Penyusun RKP, Yulius Mery, menegaskan Musrenbang adalah jalur resmi menyalurkan aspirasi warga. Setiap usulan, katanya, akan diprioritaskan berdasarkan urgensi kebutuhan. “Partisipasi aktif masyarakat adalah energi utama pembangunan nagari,” ujarnya.
Wali Nagari Padang Laweh, Rahmat Febri Jeni, S.Sy Dt. Barah Bangso, menambahkan fokus utama RKP 2026 adalah transparansi anggaran dan keberpihakan pada kebutuhan dasar warga. “Skala prioritas menjadi pegangan agar setiap rupiah benar-benar bernilai bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, SE, MM, menolak melihat Musrenbang sebatas acara seremonial. “Forum ini panggung publik. Di sini kita pastikan pembangunan tidak berhenti di wacana, tapi menyentuh rakyat,” katanya.
Camat Sungai Tarab, AH. Miza Aziz, S.Sos, ikut mengingatkan pentingnya sinergi antar-level pemerintahan. “Musrenbang hanyalah fondasi. Tanpa kolaborasi, semua rencana akan berakhir di meja arsip,” ujarnya lugas.
Forum ini dihadiri OPD Tanah Datar, Forkopimca, BPRN, KAN, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa KKN Politeknik Negeri Padang. Aspirasi warga pun mengemuka: dari perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi, penguatan pertanian, hingga pengembangan UMKM.
Dengan rampungnya Musrenbang, Nagari Padang Laweh menandai komitmen menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan—membangun bukan hanya dari angka anggaran, tetapi dari suara masyarakat yang terhimpun dalam satu panggung strategis(d13)
