Padang, relasipublik – Pemulihan sektor pertanian pascabanjir yang melanda tiga provinsi dinilai belum berjalan optimal akibat persoalan mendasar dalam tata kelola irigasi yang masih tumpang tindih. Kondisi ini membuat upaya rehabilitasi jaringan pengairan tidak efektif dan belum memberikan manfaat nyata bagi petani di daerah terdampak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh saat bertemu dengan awak media di Padang, Jumat (16/1/2026).
Dia menilai kerusakan akibat banjir tergolong sangat serius, terutama pada areal persawahan dan jaringan irigasi yang selama ini menjadi penopang utama ketahanan pangan daerah.
Rahmat menjelaskan, pengelolaan irigasi primer dan sekunder berada di bawah kewenangan Kementerian PU melalui Komisi V DPR RI, sementara irigasi tersier yang langsung mengaliri sawah petani menjadi tanggung jawab Komisi IV DPR RI melalui Kementerian Pertanian.
Menurutnya, pembagian kewenangan tersebut kerap memicu persoalan teknis di lapangan.
Rahmat mengungkapkan, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksinkronan pekerjaan antara irigasi hulu dan hilir.
“Sering terjadi irigasi primer dan sekunder belum selesai diperbaiki, tetapi irigasi tersier sudah dikerjakan. Padahal dana irigasi tersier itu sudah tersedia. Akibatnya, pekerjaan tidak efektif dan petani belum merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Dia menyebutkan, banjir yang terjadi telah memberikan dampak luas terhadap sektor pertanian, sehingga perhatian Komisi IV DPR RI saat ini difokuskan pada pengawalan proses pemulihan atau recovery.
Fokus tersebut mencakup sektor pertanian, perikanan, dan kelautan yang menjadi mitra kerja komisi.
“Alhamdulillah kita tetap bergerak sesuai koridor hukum. Namun harus diakui, dampak banjir ini sangat besar. Saya fokus mengawal recovery di sektor yang menjadi mitra Komisi IV, terutama pertanian secara umum,” katanya.
Selain persoalan irigasi, Rahmat juga menyinggung lemahnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan bencana.
Dia mengatakan, persoalan banjir beserta dampaknya telah dibahas dalam rapat Komisi IV DPR RI, dengan salah satu catatan penting berkaitan dengan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Menurutnya, dalam kondisi bencana berskala besar seharusnya terdapat komando nasional yang kuat agar penanganan dapat berjalan cepat dan terkoordinasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan koordinasi antarlembaga masih berjalan lambat dan belum maksimal.
“Dalam situasi bencana besar, seharusnya ada komando nasional yang kuat. Faktanya, koordinasi masih lambat. Di beberapa daerah, termasuk Aceh, setelah lebih dari 25 hari, masih banyak dampak banjir yang belum tertangani secara tuntas,” ucapnya.
Rahmat mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan irigasi dan lemahnya koordinasi tersebut dalam rapat Komisi IV DPR RI.
Dia mendorong agar dilakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang dinilai lamban dan kurang responsif dalam penanganan pascabencana.
Rahmat menilai, persoalan ini perlu diketahui publik agar mendorong perbaikan tata kelola ke depan.
“Kalau memang tidak berjalan, harus dievaluasi, bahkan diganti. Ini demi percepatan pemulihan sawah dan kepentingan petani pascabencana,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa ke depan pengelolaan irigasi sekunder dan tersier sebaiknya dapat ditangani langsung oleh Kementerian Pertanian agar rehabilitasi sawah pascabanjir bisa berjalan lebih cepat.
Pengecualian hanya berlaku untuk sungai-sungai besar yang tetap berada di bawah kewenangan balai sungai.
“Dengan kewenangan yang lebih sederhana, perlindungan sawah bisa lebih cepat. Persoalan terbesar ke depan adalah penataan ulang pola jaringan irigasi agar lebih siap menghadapi bencana,” kata Rahmat.
