Kota Solok, Relasipublik.com – Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra menghadiri kegiatan Exit Meeting bersama tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat yang berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Solok, Jumat (13/3/2026).
Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, karena melalui Exit Meeting tersebut tim pemeriksa menyampaikan hasil sementara pemeriksaan sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah daerah sebagai bahan perbaikan dalam pengelolaan keuangan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Inspektur, serta Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Solok. Exit Meeting ini merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Solok yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
Dalam proses pemeriksaan tersebut, Exit Meeting menjadi tahapan akhir sebelum penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pada kesempatan itu, tim pemeriksa menyampaikan hasil sementara dari pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Solok.
Selain itu, tim pemeriksa juga memberikan sejumlah masukan serta rekomendasi kepada Pemerintah Kota Solok guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Solok berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, masukan dan rekomendasi dari tim pemeriksa menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar semakin baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah Kota Solok akan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional,” ujarnya.
Melalui kegiatan Exit Meeting ini diharapkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Solok ke depan semakin baik serta mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. (A3)
