sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Pengukuhan Ikatan Perantau Kapuah Seluruh Indonesia (IPKSI) periode 2025–2030 di Batipuh, Rabu (25/3), menandai pergeseran peran perantau: dari sekadar jaringan emosional menjadi kekuatan strategis pembangunan.
Di hadapan pengurus yang baru, Eka Putra menegaskan bahwa kekompakan perantau bukan lagi simbol kebersamaan semata, tetapi modal nyata untuk mendorong percepatan ekonomi daerah. Perantau dinilai memiliki posisi unik—menguasai jejaring, akses, dan sumber daya yang tak selalu dimiliki daerah.
Namun, pesan yang disampaikan tidak berhenti pada apresiasi. Bupati secara tegas mengingatkan agar organisasi seperti IPKSI tidak terjebak dalam seremoni. Kepengurusan dituntut aktif, solid, dan berani keluar dari ego sektoral.
“Organisasi perantau harus produktif, bukan hanya simbolis,” menjadi garis tegas arah yang diinginkan pemerintah daerah.
Dalam konteks itu, IPKSI diproyeksikan menjadi jembatan antara ranah dan rantau—mempermudah aliran informasi, investasi sosial, hingga dukungan terhadap program strategis daerah, mulai dari sektor pertanian hingga penguatan SDM.
Ketua DPRD dan jajaran pejabat daerah yang hadir memperkuat sinyal bahwa pemerintah membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan diaspora. Bahkan, dukungan politik dan sosial dari perantau disebut berkontribusi pada kesinambungan kepemimpinan daerah.
Ketua umum terpilih, Darman, dihadapkan pada tantangan besar: membuktikan bahwa IPKSI bukan sekadar wadah silaturahmi, tetapi mesin penggerak kontribusi nyata bagi Jorong Kapuah dan Tanah Datar secara umum.
Pengukuhan ini pada akhirnya menegaskan satu hal—di era sekarang, kekuatan daerah tidak hanya bertumpu pada apa yang ada di kampung, tetapi juga pada seberapa kuat ia terhubung dengan warganya di perantauan(d13)
