PADANG PANJANG,RELASIPUBLIK.com – Pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dengan menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Menurut Hendri, transparansi dan pengawasan keuangan harus terus diperkuat agar seluruh program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia menilai tata kelola keuangan yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kita ingin pengelolaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.
Pemerintah kota juga terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kedisiplinan administrasi, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Selain itu, koordinasi antara Badan Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat, dan perangkat daerah lainnya terus diperkuat guna meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
Padang Panjang sendiri sebelumnya mencatat capaian tinggi dalam tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan persentase TLRHP mencapai 84,56 persen dan menempati posisi kedua terbaik di Sumatera Barat.
Capaian tersebut dinilai menjadi indikator keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan dan memperbaiki kualitas tata kelola keuangan secara berkelanjutan.
Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan pemotongan dana transfer daerah pada 2026, Pemerintah Kota Padang Panjang menegaskan komitmennya untuk menjaga APBD tetap sehat, transparan, dan akuntabel tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Pemerintah daerah juga menilai penguatan pengawasan keuangan penting untuk memastikan seluruh program prioritas pembangunan tetap berjalan optimal meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
Dengan target meraih WTP ke-10 secara berturut-turut, Pemerintah Kota Padang Panjang berharap mampu mempertahankan konsistensi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat secara maksimal.(gito)
