Padang, relasipublik – Wali Kota Padang, Fadly Amran memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026). Rapat tersebut menjadi forum koordinasi untuk memperkuat kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus memastikan program prioritas nasional itu berjalan optimal dan berkelanjutan di Kota Padang.
Hadir dalam kegiatan tersebut Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wilayah Kota Padang, Utami Yuliani Amir mewakili Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Sumatera Barat Ikrar Abdi, Kepala BPS Kota Padang Dessi Febriyanti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal, serta para kepala OPD terkait dan perwakilan yayasan mitra SPPG.
Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, tetapi juga harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha, UMKM, petani, nelayan, peternak, serta produsen lokal dalam rantai pasok pangan.
“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” tegas Fadly.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh operasional dapur MBG, tetapi juga didukung oleh sistem pendataan yang akurat, mulai dari kebutuhan setiap SPPG, ketersediaan bahan baku, pola distribusi, hingga respons masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut.
Fadly juga mendorong seluruh SPPG di Kota Padang untuk mempersiapkan diri menghadapi sistem penilaian atau grading dari Badan Gizi Nasional (BGN). Ia berharap setiap dapur MBG mampu memenuhi standar terbaik dari aspek mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional.
Selain itu, ia menekankan pentingnya standardisasi rantai pasok bahan baku agar pasar tradisional dan pelaku usaha lokal dapat menjadi bagian dari ekosistem pemasok pangan yang memenuhi standar MBG. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Wali Kota Padang itu juga meminta Perumda Air Minum dan organisasi perangkat daerah terkait memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses air bersih yang memadai. Di samping itu, ia mengingatkan seluruh yayasan dan pengelola SPPG agar mematuhi ketentuan daerah terkait pembangunan gedung dan pemanfaatan lahan.
“Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang juga Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Alfiadi, menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan MBG dilakukan secara rutin dan komprehensif setiap bulan guna memastikan seluruh aspek program berjalan optimal, mulai dari penyediaan bahan baku, operasional dapur, hingga pelayanan kepada penerima manfaat.
Ia mengungkapkan, saat ini sebanyak 72 SPPG telah beroperasi di Kota Padang atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG. Pemerintah Kota Padang menargetkan kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan mendatang.
“Hingga saat ini pelaksanaan MBG di Kota Padang berjalan relatif baik. Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan Padang Juara,” pungkas Alfiadi.
