Jakarta, relasipublik– Pemerintah Kota Padang bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui koordinasi dan konsultasi terkait penguatan toleransi serta kerukunan umat beragama. Langkah tersebut dilakukan dengan mengunjungi Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI dan Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Rabu (1/7/2026).
Rombongan dipimpin Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Syahendri Barkah, Kepala DP3AP2KB Kota Padang Boby Firman, Ketua FKUB Kota Padang Salmadanis, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Padang Sri Hayati Maigus Nasir, serta jajaran Baznas Kota Padang.
Di PKUB Kementerian Agama RI, rombongan diterima Ketua PKUB Muhammad Adib Abdushomad. Sementara di Kemendagri, rombongan disambut Kasubdit Pembinaan Kerukunan Suku, Umat Beragama, Ras, Golongan, dan Penghayat Kepercayaan pada Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Hartono.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari program kerja Pemerintah Kota Padang bersama FKUB untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menyusun strategi membangun toleransi dan kerukunan antarumat beragama secara berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, upaya memperkuat sinergi tersebut sejalan dengan visi Kota Padang, yakni menggerakkan seluruh potensi untuk mewujudkan Kota Padang yang pintar dan sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota yang maju dan sejahtera.
Menurutnya, Pemerintah Kota Padang selama ini terus berkomitmen menjaga toleransi melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta FKUB.
“Kami ingin terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat agar kehidupan masyarakat Kota Padang tetap harmonis, rukun, dan saling menghormati dalam keberagaman. Kerukunan merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya,” ujar Maigus Nasir.
Ia menambahkan, setelah agenda di Jakarta, Pemko Padang akan melanjutkan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi, Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, FKUB Kota Bekasi, serta Setara Institute sebagai bagian dari penguatan jejaring dan pertukaran praktik baik dalam menjaga kerukunan masyarakat.
Ketua PKUB Kementerian Agama RI Muhammad Adib Abdushomad mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Padang bersama FKUB yang dinilai menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat moderasi beragama dan menjaga harmoni di tengah masyarakat yang majemuk.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, FKUB, dan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam menjaga kondusivitas daerah sekaligus memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya.
Senada dengan itu, Kasubdit Pembinaan Kerukunan Suku, Umat Beragama, Ras, Golongan, dan Penghayat Kepercayaan Kemendagri, Hartono, menilai keberhasilan menjaga kerukunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta FKUB.
“Kerukunan merupakan modal utama dalam menjaga stabilitas daerah dan mendukung pembangunan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, FKUB, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat agar potensi konflik dapat dicegah sejak dini dan kehidupan masyarakat tetap harmonis,” tegas Hartono.
