Padang, Fokuscyber.com – Pemerintah Kabupaten Solok terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan pascabencana melalui pemanfaatan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026. Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, yang menghadiri Rapat Asistensi dan Monitoring Penyesuaian APBD dalam rangka Pemanfaatan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026).
Forum strategis yang dipimpin Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu menjadi momentum untuk memastikan setiap daerah mampu mengoptimalkan tambahan anggaran negara secara tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, SP, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, MEc.Dev., Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Fernando H. Siagian, S.STP., M.Si., para kepala daerah se-Sumatera Barat, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta pimpinan OPD terkait.
Pemerintah Daerah Diminta Percepat Pemulihan Pascabencana
Dalam arahannya, Dr. Kastorius Sinaga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya dituntut mempercepat penyaluran bantuan, tetapi juga harus segera menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi secara permanen.
Menurutnya, normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas utama karena berhubungan langsung dengan pemulihan jaringan irigasi pertanian, penyediaan air bersih, hingga infrastruktur yang menjadi penopang aktivitas masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa tahapan rehabilitasi di Sumatera kini memasuki fase pembangunan permanen setelah ditetapkannya Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk tiga tahun ke depan. Karena itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama keberhasilan program.
Selain pembangunan fisik, Kastorius juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik. Pemerintah daerah diminta aktif memanfaatkan website resmi, media lokal, hingga media sosial agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai progres pembangunan sekaligus mencegah munculnya informasi yang menyesatkan.
Dana Transfer Rp2,617 Triliun Harus Segera Direalisasikan
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, MEc.Dev., mengungkapkan bahwa tambahan Dana Transfer ke Daerah untuk Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp2,617 triliun dan telah disalurkan ke rekening kas daerah sejak Februari hingga April 2026.
Ia menegaskan bahwa sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, penggunaan dana tersebut diprioritaskan untuk rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi bencana, serta pemulihan pelayanan dasar masyarakat.
“Pemerintah daerah tidak perlu menunggu perubahan APBD untuk memulai kegiatan karena mekanisme penyesuaian anggaran telah diatur dalam regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Selain percepatan pelaksanaan program, seluruh daerah juga diminta mengantisipasi potensi El Niño yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September serta menyampaikan laporan perkembangan pemanfaatan TKD secara berkala kepada pemerintah pusat.
Kemendagri: Dana Jangan Mengendap di Kas Daerah
Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah, Fernando H. Siagian, memberikan penekanan khusus agar tambahan dana yang telah diterima pemerintah daerah segera dimanfaatkan.
Menurutnya, dana tersebut tidak boleh mengendap terlalu lama di Rekening Kas Umum Daerah, melainkan harus segera diwujudkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fernando juga mengingatkan agar penggunaan anggaran tidak dialihkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanganan bencana, seperti penambahan tunjangan, pembelian kendaraan dinas mewah, maupun kegiatan pendukung yang tidak berdampak langsung terhadap pemulihan daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta meningkatkan transparansi dengan menyampaikan perkembangan pembangunan melalui media resmi pemerintah sehingga masyarakat dapat mengawasi sekaligus mengetahui progres pelaksanaan program.
Gubernur Sumbar Dorong Kolaborasi Seluruh Pihak
Menutup rapat, Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera menyusun perencanaan yang rinci disertai target waktu penyelesaian setiap kegiatan.
Ia juga mendorong pembentukan tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan agar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih efektif.
Menurut Mahyeldi, koordinasi yang intensif menjadi kunci keberhasilan program sehingga setiap kendala di lapangan dapat segera diselesaikan melalui dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Komitmen Kabupaten Solok Optimalkan Dana TKD
Keikutsertaan Bupati Solok Jon Firman Pandu dalam rapat asistensi tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Solok untuk memastikan setiap rupiah tambahan Dana Transfer ke Daerah dimanfaatkan secara optimal, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, diharapkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan maksimal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok. (A3)
