PADANG, RELASIPUBLIK – Wali Kota Padang, Fadly Amran, resmi membuka Program Pembinaan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C bagi 101 warga binaan Lapas Kelas IIA Padang di Aula Sahardjo Lapas Kelas IIA Padang, Kamis (23/7/2026).
Program hasil kolaborasi antara Lapas Kelas IIA Padang dan Yayasan Pendidikan Gempita Sumatera Barat tersebut bertujuan memenuhi hak pendidikan warga binaan sekaligus membekali mereka dengan pengetahuan akademik sebagai bekal saat kembali ke tengah masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Barat Kunrat Kasmiri, Kepala Lapas Kelas IIA Padang Ronaldo Devinci Talesa, Kepala PKBM Gempita Sumbar Silvia Sismona, para pejabat administrator Kanwil Ditjenpas Sumbar, serta jajaran pejabat struktural Lapas Kelas IIA Padang.
Dalam sambutannya, Fadly Amran menegaskan Pemerintah Kota Padang siap memperkuat sinergi dengan Lapas Kelas IIA Padang melalui pengembangan program pelatihan keterampilan bagi warga binaan.
Menurutnya, pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari upaya meningkatkan angka harapan sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan formal.
“Program pembinaan pendidikan kesetaraan ini sejalan dengan cita-cita kita melalui Program Unggulan Padang Juara dan Padang Melayani dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan. Kami berharap inovasi ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Sumatera Barat,” ujar Fadly.
Ia juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti program hingga tuntas.
“Kami berharap 101 warga binaan yang mengikuti program ini dapat menyelesaikan pendidikan hingga lulus. Ke depan, kami juga siap mendukung pengembangan pelatihan keterampilan, seperti servis AC, menjahit, servis kendaraan, maupun keahlian lainnya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjenpas Sumbar Kunrat Kasmiri mengatakan program pendidikan kesetaraan merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sekaligus bagian dari program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menurutnya, pendidikan menjadi kesempatan kedua bagi warga binaan untuk memperbaiki diri sebelum kembali ke masyarakat.
“Kami berharap program ini dilengkapi pelatihan vokasi agar mereka memiliki keterampilan kerja dan dapat kembali sebagai pribadi yang lebih baik, produktif, serta mampu berinteraksi dengan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Kalapas Kelas IIA Padang Ronaldo Devinci Talesa menyebut program tersebut menjadi yang pertama sejak Lapas Kelas IIA Padang berdiri.
Ia menjelaskan, sebanyak 101 warga binaan mengikuti program setelah lolos asesmen dari total 671 penghuni lapas. Seleksi dilakukan berdasarkan motivasi belajar, masa pidana, serta komitmen mengikuti seluruh proses pendidikan hingga selesai.
“Pembelajaran akan dilaksanakan oleh tutor PKBM Gempita Sumbar dengan dukungan modul dan perlengkapan belajar yang telah disiapkan,” ungkap Ronaldo.
Kepala PKBM Gempita Sumbar Silvia Sismona menilai kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung program Pemerintah Kota Padang menuntaskan anak tidak sekolah (ATS).
Ia menegaskan pendidikan kesetaraan memiliki standar yang setara dengan pendidikan formal sehingga lulusannya memiliki hak yang sama untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Kami sangat berharap dukungan pemerintah dalam penyediaan tutor, sarana pembelajaran, serta fasilitas asesmen dan ujian berbasis komputer di Lapas Kelas IIA Padang agar program ini berjalan optimal,” tutup Silvia.
