Padang, relasipublik – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Zigo Rolanda, memastikan pembangunan Jembatan Kalawi di Kelurahan Limau Manis, Kota Padang, terus dikawal hingga memasuki tahap konstruksi. Proyek senilai sekitar Rp25,4 miliar itu menjadi salah satu prioritas penanganan infrastruktur pascabanjir di Sumatera Barat.
Hal itu disampaikan Zigo saat menggelar Reses Perseorangan Masa Sidang V Tahun Sidang 2026/2027 di Kelurahan Limau Manis, Kota Padang, Rabu (5/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Padang, Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa, BPJN, BWS Sumatera V, anggota DPRD Kota Padang Fraksi Golkar, serta masyarakat Limau Manis.
Zigo menjelaskan perjuangan membangun Jembatan Kalawi telah dimulai sejak sebelum banjir besar melanda Kota Padang pada November 2025. Namun, bencana tersebut membuat seluruh desain harus dikaji ulang agar lebih aman dan tahan terhadap banjir.
“Awalnya sudah ada rancangan pembangunan Jembatan Kalawi. Tetapi setelah banjir, desain harus ditinjau kembali. Salah satu perubahan penting adalah menaikkan elevasi jembatan sekitar dua meter agar lebih aman,” kata Zigo.
Jembatan baru itu akan memiliki bentang sepanjang 70 meter dengan konstruksi rangka baja kelas B, lebar enam meter. Selain membangun jembatan, pemerintah juga menyiapkan normalisasi sungai, pengaman tebing, dan pembebasan lahan seluas 448 meter persegi.
Menurut Zigo, seluruh tahapan perencanaan, mulai dari survei hingga kajian teknis, telah rampung. Bahkan, anggaran proyek sudah masuk dalam pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum.
“Biasanya sangat sulit sebuah proyek bisa masuk pada pagu indikatif awal. Alhamdulillah, Jembatan Kalawi sudah masuk. Tinggal pendalaman pembahasan anggaran. Kalau seluruh proses berjalan sesuai jadwal, pekerjaan fisik bisa dimulai pada Februari dan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 10 bulan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi warga Limau Manis yang bersedia menghibahkan sebagian lahannya demi mendukung pembangunan jembatan. Menurutnya, kontribusi tersebut layak mendapat penghargaan dari Pemerintah Kota Padang.
Selain Jembatan Kalawi, Zigo mengatakan Komisi V DPR RI juga mengawal penanganan banjir di Air Dingin, Batang Maransi, hingga Surau Gadang. Berdasarkan kajian Balai Wilayah Sungai (BWS), volume sedimentasi yang harus dikeruk mencapai lebih dari 2 juta meter kubik, sehingga penanganannya dilakukan secara bertahap dari bagian hulu.
“Ini merupakan hasil kajian teknis para ahli. Penanganan dimulai dari hulu agar material tidak terus terbawa ke hilir dan pekerjaan menjadi lebih efektif,” katanya.
Ia menambahkan rehabilitasi Daerah Irigasi Gunung Nago dan Daerah Irigasi Koto Tuo juga dijadwalkan mulai berjalan pada Agustus. Sementara pembangunan Jembatan Surau Gadang akan didahului dengan pengendalian banjir agar infrastruktur yang dibangun lebih aman.
Zigo menegaskan pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat. Menurutnya, bersama Kementerian PU dan Komisi V DPR RI, pemerintah telah menetapkan anggaran sekitar Rp17,8 triliun untuk penanganan pascabencana hingga 2029.
“Kami memohon dukungan masyarakat agar seluruh proses pembangunan berjalan lancar. Infrastruktur yang dibangun ini bukan hanya untuk memulihkan kondisi pascabencana, tetapi juga agar lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan,” tutup Zigo. (***)
