JAKARTA, RELASIPUBLIK – Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyatakan, ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak komoditas tersimpan di gudang.
Pemerintah juga perlu memastikan hasil produksi petani dan nelayan terserap agar peningkatan produksi tidak justru berujung pada penurunan harga di tingkat produsen, kerugian, hingga terbuangnya hasil pangan.
Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan bersama Komisi VI ke Perum Bulog, Jakarta, Senin (14/9/2026). Pertemuan itu disambut langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Rahmat mengatakan penyerapan hasil produksi menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan kebutuhan pangan masyarakat.
Ketika hasil panen atau produksi tidak memiliki kepastian pasar, petani dan nelayan dapat menghadapi tekanan harga saat pasokan melimpah.
“Bukan hanya memastikan stok pangan tersedia, tetapi bagaimana hasil produksi petani dan nelayan juga bisa terserap dengan baik. Jangan sampai produksi meningkat, tetapi tidak ada kepastian pasar bagi produsen,” kata Rahmat.
Menurut dia, kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap pendapatan petani dan nelayan.
Harga yang jatuh ketika hasil produksi tidak terserap dapat membuat biaya produksi sulit tertutup.
”Untuk komoditas tertentu yang mudah rusak, lemahnya penyerapan juga meningkatkan risiko hasil produksi terbuang,” sebutnya.
Dalam jangka panjang, persoalan itu dapat memengaruhi keberlanjutan produksi pangan.
Petani dan nelayan yang tidak memperoleh kepastian dari hasil produksinya akan menghadapi semakin besar risiko untuk mempertahankan maupun meningkatkan usaha.
“Karena itu, Bulog perlu menjalankan fungsi penyerapan secara optimal, bersamaan dengan upaya menjaga ketersediaan komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging, telur, dan pangan lainnya,” katanya.
Rahmat juga turut menyoroti pentingnya stabilisasi harga dan pasokan secara tepat sasaran, terutama ketika terjadi kelangkaan, kenaikan harga yang tinggi, bencana alam, atau gangguan distribusi.
“Penguatan infrastruktur dan distribusi pangan sangat diperlukan agar hasil produksi dapat bergerak dari sentra produksi menuju pasar secara lebih efisien,” sebutnya.
Di sisi lain, sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan Bulog, BUMN pangan, petani, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha perlu diperkuat melalui sistem data pangan yang terintegrasi.
“Data yang terintegrasi penting supaya pengadaan dan penyaluran bisa lebih efektif. Kita harus bisa melihat kebutuhan pasar sekaligus memastikan hasil produksi petani dan nelayan terserap,” ujarnya.
Dengan demikian, ketahanan pangan bukan hanya soal memenuhi gudang dengan stok.
”Sistem pangan yang sehat juga harus memastikan orang yang memproduksi pangan memperoleh kepastian pasar dan penghasilan yang layak dari hasil kerjanya,” tutupnya.
