PADANG, RELASIPUBLIK – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) meraih capaian prestisius sebagai terbaik I pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2021, untuk kategori pemerintah provinsi. Selain Pemprov Sumbar meraih peringkat I, juga ada peringkat II diraih oleh Pemprov Jawa Barat (Jabar) dan peringkat III diraih oleh Pemprov Bengkulu.
Prestasi ini diumumkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 pada penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2022, yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (4/5) di Jakarta.
Pengumuman PPD dilaksanakan oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dan dihadiri langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), menteri dan seluruh gubernur, bupati dan wali kota melalui virtual.
Atas pencapaian terbaik tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengucapkan rasa syukur dan selamat kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian penghargaan ini. “Ini adalah berkah Ramadhan bagi masyarakat Sumatera Barat,” ucap Mahyeldi Ansharullah dengan bangga.
PPD adalah apresiasi pemerintah kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, karena berprestasi menghasilkan perencanaan berkualitas dan mencapai target-target pembangunan di daerah. PPD ditujukan agar dapat mendorong pemerintah daerah, untuk terus berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumbar, Hansastri mengatakan, prestasi ini berhasil diraih karena hasil penilaian dari sisi perencanaan. Di mana, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2021 sudah memuat kebijakan pemulihan Covid-19, terinternalisasi pada prioritas pembangunan dan kebijakan daerah bidang ekonomi, kesehatan dan kebencanaan. Sedangkan pencapaian pembangunan yang dinilai berhasil dilihat dari berkurangnya ketimpangan yang didukung oleh program penanganan daerah tertinggal. Dengan pendekatan infrastruktur, ekonomi, lingkungan dan pembangunan manusia.
“Syukur dan selamat. Ini berkat kerja keras banyak pihak, dengan bimbingan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Juga peran kolaborasi dari perangkat daerah dan lembaga lainnya terkait capaian inovasi daerah dalam penanganan Covid-19 dan distribusi pangan dalam pengendalian inflasi daerah di masa pandemi. Semua terinternalisasi dalam proses perencanaan yang dilakukan, dengan melibatkan stakeholder, instansi vertical juga lembaga non pemerintah,” ungkap Hansastri.
Hansastri menyebutkan, prestasi yang diraih ini melalui proses penilaian yang cukup panjang. Mulai dari permintaan dokumen, keluarnya nominasi, kemudian dilakukan wawancara dan presentasi secara virtual. Kemudian dilakukan seleksi untuk masuk 10 besar yang juga dilanjutkan kembali dengan presentasi dan wawancara serta kunjungan lapangan. “Yang dinilai itu beberapa aspek. Yakni, perencanaan, pencapaian dan inovasi,” ungkap Hansastri.
Untuk penilaian perencanaan, banyak items yang detail dilakukan penilaian. Secara garis besar, harus memenuhi kaidah dan prinsip pembangunan. Yakni memenuhi unsur partisipatif dan melibatkan masyarakat. “Untuk memenuhi unsur ini, kita melakukan musrenbang dan pra musrenbang,” terangnya.
Selain itu, ada hal lain yang dilakukan. Yakni melaksanakan rapat koordinasi gubernur dan wakil gubernur didampingi OPD bersama bupati dan wali kota. Melalui rapat koordinasi ini sangat berpengaruh terhadap singkronisasi. “Di mana secara top down, apakah singkronisasi perencanaan ini mengacu pada pemerintahan pusat melalui RPJM dan RKP. Kita punya RPJMD. Nah, apakah singkron atau tidak,” ungkap Hansastri.
Untuk perencanaan tahun 2020 dilaksanakan pembangunannya pada tahun 2021. Capaian dari perencanaan tersebut indikator makro-nya di antaranya, pertumbuhan ekonomi. Di mana Sumbar pada 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonominya berada di atas nasional. Termasuk di masa pandemi Covid-19 tahun 2020, yang dihadapkan pada kondisi seluruh negara dan daerah pertumbuhan ekonominya anjlok. Namun, Sumbar pertumbuhan ekonominya minus 1,6 persen, namun masih lebih baik dari nasional yang minus 2,07 persen.
Indikator lainnya, tingkat kemiskinan. Tahun 2020 lalu, Sumbar tingkat kemiskinan di Sumbar 6,56 persen jauh lebih baik dari nasional yang mencapai 10,19 persen. Termasuk juga tingkat pengangguran terbuka. Meksipun tingkat pengangguran di Sumbar naik 6,88 persen, namun masih lebih baik dari nasional yang mencapai 7,07 persen. Juga ada indikator lainnya, yakni Gini Ratio Sumbar yang mencapai 0,301 persen lebih baik dari nasional yang mencapai 0,365 persen.
Selain sesuai dengan kaidah dan prinsip pembangunan, juga ada penilaian terhadap inovasi yang dilakukan. Dari sekian banyak inovasi yang dilakukan, Pemprov Sumbar pernah masuk peringkat tiga nasional. Bahkan inovasi pengendalian inflasi pernah tiga kali berturut turut terbaik di Sumatera.
Dengan meraih peringkat terbaik I PPD, maka Pemprov Sumbar menurut Hansastri akan menerima insentif dalam bentuk anggaran nantinya. Berapa jumlah anggaran yang akan diterima dari pemerintah pusat, diakui Hansastri, belum mengetahui pasti.
Sementara, Sekretaris Bappeda Sumbar, Deti menyebutkan, penilaian PPD dilakukan beberapa tahap. Tahap I penyerahan dokumen. Tahap II ada 24 inikator besar yang harus dipenuhi. Bahkan, dalam penilaiannya juga melibatkan Ombudsman Perwakilan Sumbar.
Penghargaan ini sudah lama dinanti sejak tahun 2013 silam. Di mana tahun tersebut terakhir Pemprov Sumbar meraih capaian terbaik nasional dengan nama penghargaan Pangripta Nusantara saat itu.
Akan tetapi, capaian saat itu masih mengkategorikan daerah provinsi di Jawa dan luar Pulau Jawa. Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar, Hefdi yang sebelumnya pernah bertugas di Bappeda Sumbar pada tahun 2013 silam menyebutkan, tahun 2013 penilaian hanya murni pada dokumen yang diserahkan. “Setelah dokumen diserahkan, kemudian kita diundang ke pusat untuk mempresentasikan. Kita paparkan RKPD, indikator inovasi tidak ada. Spesial tematik holistic belum ada,” ungkap Hefdi.
Sementara, Deti juga menambahkan, penghargaan PPD saat ini gengsinya lebih tinggi, karena proses penilaian disetarakan untuk seluruh daerah. Di mana di era kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) penilaian diperketat. Perencanaan yang dibuat harus dilihat juga realisasinya. Bahkan sekarang juga ada target untuk pencapaian perencanaan secara nasional. “Sekarang itu juga dilihat deviasi target dan realisasinya apakah tercapai atau tidak,” ungkapnya.
Capaian prestasi PPD tahun 2021 ini menjadi awal dan semangat baru dalam perencanaan pembangunan di Sumbar. Karena bertepatan dengan momentum sedang disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Direncanakan Kamis, 6 Mei 2021 akan diselenggarakan Musrenbang RPJMD ini.
“Kami mengharapkan terus berpartisipasi semua pihak dalam memberikan masukan dan saran penyempurnaan. Sehingga dokumen ini bisa lebih implementasi dan inovatif, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar lima tahun mendatang,” harapnya.(**)
