PADANG PANJANG, RELASIPUBLIK.COM – Pengelolaan risiko menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan program pemerintah daerah berjalan efektif dan memberikan hasil sesuai sasaran.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam Bimbingan Teknis Manajemen Risiko yang digelar Pemerintah Kota Padang Panjang sekaligus dirangkaikan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Panjang, Senin (5/10/2026), dan dibuka langsung oleh Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur perangkat daerah, mulai dari kepala OPD, sekretaris dinas, kepala bidang, hingga pejabat fungsional ahli muda.
Hendri mengatakan pemahaman manajemen risiko perlu dimiliki seluruh perangkat daerah. Hal tersebut penting agar setiap OPD mampu mengetahui potensi persoalan yang dapat muncul dalam pelaksanaan program.
Dengan mengetahui risiko sejak awal, pemerintah dapat menyiapkan langkah pengendalian yang sesuai. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah risiko berkembang menjadi persoalan yang menghambat pencapaian target.
Hendri menegaskan SPIP Terintegrasi harus diterapkan dalam seluruh proses pemerintahan. Sistem pengendalian internal tidak hanya berkaitan dengan pengawasan setelah kegiatan dilaksanakan.
Menurutnya, pengendalian perlu diperhatikan sejak proses perencanaan, kemudian diterapkan dalam pelaksanaan, hingga dilakukan monitoring dan evaluasi. Pola tersebut diharapkan membuat penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif dan akuntabel.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Arif Ardiyanto dalam pemaparannya menekankan pentingnya integrasi manajemen risiko dengan proses perencanaan dan penganggaran.
Arif mengingatkan agar program pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Penggunaan anggaran harus diarahkan untuk menghasilkan keluaran dan manfaat yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
Penerapan manajemen risiko juga dinilai dapat membantu perangkat daerah dalam mengambil keputusan secara lebih tepat. Selain itu, langkah tersebut dapat mengurangi potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Keseriusan Pemko Padang Panjang kemudian ditegaskan melalui Penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Seluruh perangkat daerah diharapkan menjalankan komitmen tersebut secara konsisten sehingga tata kelola pemerintahan semakin kuat dan program pembangunan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.(gito)
