PADANG, RELASIPUBLIK– Komitmen besar untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel kembali ditegaskan di Ranah Minang. Seluruh jajaran pimpinan daerah se-Sumatera Barat berkumpul dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang digelar secara khidmat di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).
Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama seluruh kabupaten/kota serius dalam membentengi tata kelola anggaran daerah dari praktik penyimpangan. Momentum penting ini dihadiri langsung oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) untuk memperkuat arah kebijakan pencegahan korupsi di daerah.
Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., bersama para Kepala Daerah se-Sumbar menegaskan soliditas antara legislatif dan eksekutif. Sinergi ini ditujukan untuk memperketat tata kelola APBD, menjaga integritas para pejabat publik, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Acara berskala besar ini turut dihadiri oleh pejabat penting dari berbagai instansi pusat dan daerah. Tampak hadir Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, pejabat Kementerian Dalam Negeri dan KPK RI, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, serta Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar.
Dari jajaran daerah, tampak hadir secara kompak para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, Ketua DPRD kabupaten/kota, hingga para Sekretaris Daerah beserta jajaran pejabat eselon II se-Sumatera Barat. Kehadiran seluruh elemen kunci ini mencerminkan tekad bersama dalam membangun sistem pemerintahan daerah yang transparan dan bebas korupsi.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menegaskan kembali komitmen Pemprov Sumbar untuk terus menjaga marwah tata kelola pemerintahan. Gubernur menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, serta akuntabel sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua KPK RI, Komjen Pol. (Purn) Dr. Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi ini merupakan bagian vital dari upaya pencegahan (prevention). Penguatan pemahaman mengenai regulasi pencegahan tindak pidana korupsi diharapkan dapat membentengi para pejabat daerah dari potensi pelanggaran hukum.
Ketua KPK menekankan agar dokumen komitmen bersama yang telah ditandatangani tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan diterapkan secara konsisten dalam tugas sehari-hari. Fokus utama implementasi tersebut mencakup kepatuhan anggaran, pengadaan barang dan jasa, transparansi mutasi dan rotasi jabatan, hingga kedisiplinan pelaporan LHKPN.
Melalui sinergi erat antara Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Pemprov Sumbar, KPK, Kemendagri, dan BPKP, rakor ini diharapkan mampu memantapkan tata kelola pemerintahan Sumatera Barat yang makin maju. Langkah bersama ini menjadi modal berharga dalam menghadirkan iklim investasi yang sehat dan pelayanan masyarakat yang optimal tanpa rasa cemas akan praktik korupsi. (*)
