PADANG PANJANG, RELASIPUBLIK.COM – Upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas membutuhkan kerja sama lintas lembaga. Hal tersebut menjadi salah satu penekanan Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis saat mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi di Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat tersebut, Hendri bersama sejumlah pejabat pemerintah menandatangani komitmen perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Penandatanganan itu melibatkan Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. Ahmad Wiyagus, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala BPKP, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, ketua DPRD kabupaten dan kota, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, dan lembaga pemberantasan korupsi. Sinergi diperlukan agar upaya pencegahan dapat diterapkan melalui sistem pemerintahan yang tertib dan konsisten.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus mengingatkan bahwa integritas harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas perlu disertai komitmen aparatur untuk menjalankan kewenangan sesuai aturan.
Ia juga menekankan bahwa pencegahan penyimpangan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program. Proses pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang perlu dikelola secara cermat dan bertanggung jawab.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan materi mengenai kepemimpinan berintegritas dalam tata kelola pemerintahan di Sumatera Barat. Ia mengingatkan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dijaga melalui sikap bertanggung jawab, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pesan tersebut menempatkan integritas bukan hanya sebagai prinsip pribadi seorang pemimpin, melainkan juga sebagai dasar pembentukan sistem kerja pemerintahan. Setiap keputusan perlu mempertimbangkan ketentuan yang berlaku serta dampaknya bagi masyarakat.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menilai rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat kesamaan langkah di antara pemerintah daerah. Pembenahan tata kelola diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, khususnya pada sektor perencanaan pembangunan, anggaran, dan pengadaan.
Bagi Pemerintah Kota Padang Panjang, komitmen tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Upaya pencegahan korupsi perlu diterjemahkan ke dalam praktik administrasi serta pelaksanaan program di setiap perangkat daerah.
Hendri Arnis menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama. Pengawasan harus didukung kepatuhan terhadap aturan dan penerapan sistem yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan.
Melalui penguatan kerja sama dengan pemerintah provinsi, DPRD, KPK, dan BPKP, Pemko Padang Panjang diharapkan dapat menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Komitmen tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memastikan kebijakan dan anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab serta memberi manfaat bagi masyarakat.(gito)
