SOLOK,RELASIPUBLIK— Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam penanganan pascagalodo di Kabupaten Solok. Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mendorong pelebaran sungai dan pengendalian banjir untuk mengurangi risiko bencana berulang.
Zigo menyampaikan hal tersebut saat meninjau Kantor Bupati Solok dalam agenda reses perorangan Anggota DPR RI, Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (22/10/2026).
Sekadkab Solok beserta jajaran, Kepala BPJN, Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Cipta Karya, dan hadir dalam peninjauan tersebut.
Menurut Zigo, pemerintah tidak cukup hanya memperbaiki bangunan yang rusak akibat galodo pada 21 September 2026. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat mendapat perlindungan dari ancaman banjir bandang berikutnya.
“Yang harus menjadi perhatian utama adalah keselamatan masyarakat. Pelebaran sungai harus menjadi prioritas karena menyangkut keamanan warga, bukan hanya perkantoran pemerintah,” tegas Zigo.
Ia mengusulkan pelebaran sungai sekitar 20 hingga 30 meter pada masing-masing sisi. Pemerintah juga perlu memperkuat pengendalian banjir melalui pembangunan check dam, sabo dam, dan jalan inspeksi sungai.
Zigo meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) melakukan kajian teknis menyeluruh. Kajian tersebut perlu mencakup kondisi kawasan hulu hingga wilayah permukiman. Ia juga mengingatkan pentingnya mencegah aktivitas penebangan liar yang dapat memperburuk kondisi lingkungan.
“Kalau memang kantor tidak direlokasi, pelebaran sungai harus menjadi prioritas. Namun, jika relokasi dilakukan, lokasi baru harus benar-benar aman dan status lahannya jelas,” ujarnya.
Selain penanganan sungai, pemerintah daerah juga menghadapi pilihan antara merenovasi atau memindahkan perkantoran yang terdampak. Zigo berharap keputusan tersebut dapat ditetapkan paling lambat Desember. Ia juga mengingatkan agar rencana relokasi tidak mengganggu pembangunan Sekolah Rakyat.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok, Effia Vivi Fortuna, menjelaskan galodo sempat mengganggu aktivitas perkantoran selama sekitar satu bulan. Aktivitas normal baru kembali berjalan dalam dua pekan terakhir setelah sejumlah kerusakan diperbaiki.
Effia menyebut pemerintah daerah turut mempertimbangkan pemindahan kantor ke lokasi yang lebih aman. Sebagian bangunan berada di kawasan yang berpotensi terdampak bencana. Pemerintah daerah juga memiliki lahan sekitar enam hektare yang dipertimbangkan untuk pengembangan perkantoran.
Sementara itu, Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, menjelaskan bahwa kerusakan bangunan memiliki tingkat berbeda. Kerusakan berat terjadi pada sejumlah elemen struktural, seperti kolom dan balok, sehingga membutuhkan penanganan lebih kompleks.
Kerusakan kategori sedang ditemukan pada gedung DPRD, Sekretariat Dewan, dan kantor pariwisata. Kerusakan ringan juga terjadi pada sejumlah kantor, termasuk sekretariat, inspektorat, Bappelitbang, pertanian, dan kesehatan.
Maria menjelaskan rencana lokasi baru masih membutuhkan kajian teknis. Dokumen tata ruang provinsi menunjukkan potensi risiko gempa dan likuefaksi di lahan yang sedang dipertimbangkan.
Menurut Maria, kompleks perkantoran membutuhkan lahan sekitar lima hektare. Sementara itu, lahan seluas 7,3 hektare telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga tersisa sekitar 4,4 hektare.
Anggota DPRD Sumatera Barat, Yogi Pratama, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Solok agar mempertimbangkan risiko likuefaksi dan kemampuan anggaran sebelum menentukan lokasi perkantoran baru. Ia menilai perubahan rencana tata ruang membutuhkan proses panjang, sehingga pemerintah daerah perlu mengkaji alternatif lokasi.
Yogi juga menekankan pentingnya kajian teknis untuk memastikan keamanan dan kelayakan lahan sebelum pemerintah menetapkan keputusan relokasi.
Zigo menegaskan, keputusan mengenai perkantoran harus berjalan seiring dengan upaya melindungi masyarakat. Pelebaran sungai, pengendalian banjir, dan kajian teknis perlu menjadi bagian dari penanganan pascagalodo agar risiko bencana berikutnya dapat ditekan. (***)
