PADANG, RELASIPUBLIK — Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat sinergi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat (Sumbar) dalam mencegah sekaligus memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (1/9/2026).
Pertemuan ini salah satunya membahas upaya pencegahan narkoba dari tingkat hulu, khususnya melalui penguatan edukasi di lingkungan pendidikan. BNNP Sumbar mendorong penerapan Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN) di sekolah-sekolah di Kota Padang yang ditargetkan mulai diterapkan tahun ini.
Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid mengatakan, penguatan koordinasi dengan Pemko Padang diperlukan agar upaya pencegahan narkoba dapat dilakukan secara lebih sistematis dan menyentuh masyarakat sejak dini.
“Terima kasih kepada Pak Wali atas dukungannya terhadap integrasi kurikulum anti narkotika di tingkat SD dan SMP se-Kota Padang. Kita akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menindaklanjuti rencana tersebut,” ujar Toton.
Menurutnya, kondisi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, masih membutuhkan perhatian serius. Hingga saat ini, belum terlihat penurunan yang signifikan sehingga kewaspadaan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat perlu terus ditingkatkan.
Toton mengungkapkan, berdasarkan survei prevalensi tahun 2019, angka penyalahgunaan narkoba di Sumbar mencapai 1,1 persen atau sekitar 63 ribu orang dari total populasi sekitar 5,4 juta penduduk.
Di sisi lain, kapasitas rehabilitasi yang tersedia saat ini baru mampu menangani sekitar 500 orang per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan besar antara jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan dengan kapasitas layanan rehabilitasi.
“Artinya, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan dan kapasitas rehabilitasi yang tersedia. Karena itu, upaya pencegahan harus terus diperkuat agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas,” katanya.
Toton juga menekankan bahwa pencegahan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum maupun BNN. Keterbatasan personel membuat peran masyarakat, keluarga, lingkungan, serta unsur adat menjadi semakin penting.
“Kita tidak mungkin selalu mengandalkan aparat karena keterbatasan personel. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam isu narkoba harus terus ditumbuhkan, termasuk melalui kepedulian terhadap lingkungan dan penguatan peran unsur adat,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan kesiapan Pemko Padang mendukung program BNNP Sumbar, termasuk penerapan Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai langkah menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dari penyalahgunaan narkotika.
“Kita siap mendukung program ini, termasuk Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) yang digagas BNNP untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan dan pergaulan siswa,” kata Fadly.
Fadly menambahkan, program IKAN juga dapat diintegrasikan dengan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) sebagai bagian dari aktivasi Program Unggulan (Progul) Smart Surau.
Selain itu, materi pencegahan narkotika dapat diperkuat melalui muatan lokal di tingkat SD dan SMP. Dengan demikian, edukasi bahaya narkoba diharapkan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga terintegrasi dengan pembinaan karakter dan kehidupan sosial peserta didik.
Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Padang Tarmizi Ismail, Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang Syahendri Barkah, serta jajaran BNNP Sumbar.
Pemko Padang dan BNNP Sumbar berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat upaya pencegahan narkoba secara berkelanjutan, terutama dengan membangun kesadaran generasi muda sejak dini serta melibatkan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkotika.
