BUKITTINGGI, RELASIPUBLIK – Komisi IV DPRD Sumbar mendorong pembangunan infrastruktur yang berkeadilan bisa diakomodir melalui APBD 2022. Utamanya dalam pembangunan jalan dan jembatan untuk kebutuhan lalu lintas kabupaten dan provinsi.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Muzli M Nur kepada wartawan, Minggu (24/10).
Dikatakan Muzli, saat rapat kerja pembahasan Ranperda APBD Tahun 2022 dengan mitra kerja di Gedung Utama Tirta Arga Bukittinggi , Sabtu (23/10), beberapa pokok yang di bicarakan terkait Infrastruktur, diantaranya kewenangan dan kewajiban pemerintah provinsi yang ada di kabupaten/kota. Salah satunya seperti jalan provinsi yang ada di Kabupaten Pasaman yang ada sebanyak empat titik, dan jalan-jalan provinsi yang ada kabupaten lainnya.
“Itu kita bahas saat pembahasan RAPBD kemarin, bagaimana pembangunan untuk jalan-jalan provinsi ini bisa terlaksana dengan berkeadilan,” ujar Muzli.
Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam pembahasan APBD tahun 2022 tersebut, juga menyinggung masalah jalan lintas nasional yang terlambat pelaksanaan perbaikan oleh pemerintah pusat atau APBN , karena ini adalah menjangkut masalah ekonomi, kalau insfratruktur berjalan dengan baik maka perekonomian akan membaik,karena jarak tempuh akan semakin cepat .
Sementara, sambung Muzli, terkait jalur evakuasi Komisi IV meminta ini wajib untuk ada, termasuk kebutuhan akan Early Warning System (EWS) . Sebab Sumbar adalah daerah yang rawan bencana. Menurut dia, dalam persoalan bencana, pemerintah daerah tidak boleh diam, tenang, dan terlena, karena bencana bisa datang kapan saja tanpa diduga-duga.
“Maka itu, kita di komisi IV DPRD Sumbar akan mengupayakan infrastruktur untuk mendeteksi bencana Early Warning System (EWS ) agar diperbanyak pemasangannya, karena yang ada saat ini masih sangat kurang, ” katanya. (DW)
