Kabupaten Solok

Kemensos Serahkan Bantuan Rp358,8 Juta untuk Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Solok

2
×

Kemensos Serahkan Bantuan Rp358,8 Juta untuk Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Solok

Sebarkan artikel ini
Foto istimewa

Solok, Relasipublik.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan dukungan senilai Rp358.862.860 bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Penyerahan dilakukan Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf kepada Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., di Posko Utama Kabupaten Solok, Rabu (7/10/2026).

Penyerahan tersebut turut disaksikan Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S.Farm., Apt., jajaran Forkopimda, BNPB, BPBD Provinsi Sumatera Barat, BPBD Kabupaten Solok, para kepala OPD, lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan warga yang terdampak.

Bantuan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mempercepat pemulihan setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Solok.

Dalam kesempatan itu, Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Sosial bersama jajaran. Menurutnya, kedatangan pemerintah pusat memberikan semangat bagi daerah yang tengah berupaya memulihkan kondisi pascabencana.

“Terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Sosial beserta jajaran. Kehadiran pemerintah pusat membawa kesejukan dan semangat bagi masyarakat Kabupaten Solok yang sedang menghadapi dampak bencana,” ujar Jon Firman Pandu.

Ia menjelaskan, tingginya curah hujan pada September lalu menimbulkan dampak cukup besar. Sejumlah warga menjadi korban, baik mengalami luka-luka maupun meninggal dunia. Kondisi tersebut juga sempat mengganggu aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik.

“Pada saat itu daerah perkantoran kita juga sempat lumpuh. Namun, Solok adalah daerah yang selalu mengedepankan kebersamaan. Kita bersama-sama menghadapi kondisi ini dan berupaya bangkit menjadi lebih baik,” katanya.

Pemkab Solok, lanjutnya, bersama Forkopimda dan seluruh unsur terkait terus melakukan evaluasi penanganan di lapangan. Bahkan, masa tanggap darurat diperpanjang selama tujuh hari untuk memastikan kebutuhan warga dapat ditangani secara optimal.

Menurut Jon Firman Pandu, dukungan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan berbagai pihak telah diterima untuk kemudian disalurkan berdasarkan hasil pendataan serta kebutuhan di lapangan.

“Percepatan dan dana yang kita dapatkan sudah kita salurkan kepada masyarakat yang terdampak. Sesuai dengan target kita, mudah-mudahan seluruhnya dapat terealisasi dengan segera,” ungkapnya.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi situasi darurat. Keberadaan posko dan dapur umum dinilai penting untuk memastikan kebutuhan dasar keluarga terdampak tetap terpenuhi.

“Saya sudah mendengarkan laporan dari Bapak Bupati. Yang pertama harus dilakukan adalah menyelamatkan keluarga-keluarga yang terdampak. Dapur umum juga sangat penting di posko,” kata Syaifullah Yusuf.

Ia meminta pemerintah daerah bersama Forkopimda terus memperbarui data warga yang terdampak. Akurasi pendataan menjadi faktor penting agar setiap bentuk dukungan dapat diberikan kepada penerima yang tepat.

Menurutnya, pemulihan tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD serta berbagai unsur lainnya harus bergerak dalam satu koordinasi.

Kemensos juga menyiapkan dukungan pemulihan berupa bantuan dukungan ekonomi sebesar Rp5 juta dan bantuan isian rumah sebesar Rp3 juta, sesuai ketentuan dan hasil verifikasi penerima.

“Kalau masih ada yang belum mendapatkan bantuan, mohon bersabar karena semuanya berproses. Yang terdata akan mendapatkan bantuan sesuai dengan kepentingannya. Jangan sampai bantuan yang seharusnya untuk masyarakat terdampak justru digunakan untuk kepentingan lain,” tegasnya.

Syaifullah menambahkan, seluruh dukungan yang diberikan pemerintah merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden RI untuk memastikan warga yang terkena musibah dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal.

“Setiap bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau dari instansi mana pun merupakan bagian dari instruksi Bapak Presiden. Ini adalah tugas dan amanah yang harus kita jalankan bersama,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Mensos juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia serta memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan di lapangan, termasuk Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Setelah arahan dan koordinasi, Syaifullah Yusuf menyerahkan dukungan Kemensos kepada Bupati Solok. Prosesi tersebut turut disaksikan delapan perwakilan penerima dari kalangan warga terdampak.

Total nilai yang disalurkan mencapai Rp358.862.860, dengan rincian Santunan ahli waris 2 jiwa: 000.000, bantuan bagi 2 korban luka berat: 000.000, bagi 14 korban luka ringan: 000.000, dan Logistik penanganan bencana: 852.860 serta sembako 200 paket: 900.000

Dukungan tersebut diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan mendesak sekaligus memperkuat proses pemulihan di sejumlah wilayah terdampak. Selain agenda penanganan pascabencana, Menteri Sosial juga menyoroti program Sekolah Rakyat yang diikuti anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun mereka yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan.

Bupati Jon Firman Pandu mengapresiasi perhatian tersebut dan berharap program itu mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak di daerahnya.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri. Inilah anak-anak Sekolah Rakyat kita. Harapan kita, anak-anak Solok tidak ada lagi yang tidak sekolah,” tutur Bupati.

Sementara itu, Syaifullah menyebut anak-anak peserta Sekolah Rakyat sebagai generasi yang harus dipersiapkan sejak dini agar memperoleh kesempatan pendidikan yang layak.

“Anak-anak ini adalah generasi emas yang harus kita jaga dan berikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Solok selanjutnya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BNPB, BPBD, Forkopimda dan unsur masyarakat untuk memastikan proses pemulihan berlangsung cepat, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan. (A3)