PADANG,RELASIPUBLIK- Polemik terkait pembangunan saluran Irigasi yang melalui drainase di Komplek Indah Pratama I RT.006 RW 001 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Padang, belum menemukan titik penyelesaian. Harapan Gubernur Sumbar pada Dinas PSDA Sumbar agar menyelesaikan persoalan ini dengan baik, ternyata tak bisa diterjemahkan oleh Tim PSDA Sumbar yang dipimpin Fathol Bahri selaku kadisnya.
Meski Kepala PSDA Sumbar Fathol Bari telah turun ke lapangan Senin, 13 Maret 2023, justru membuat warga Komplek Indah Pratama (KIP) bingung dan merasa heran jalan pikiran Kadis PSDA. Masalah belum selesai, Fathol justru terkesan akan meneruskan pembangunan saluran Irigasi tersebut.
Padahal, tujuan kepala PSDA Sumbar Fathol turun ke komplek Indah Pratama adalah tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah. Harapan Gubernur, tim Dinas PSDA turun ke lapangan untuk mencari penyelesaian dan titik temu permasalahan yang dihadapi warga.
Padahal, bersama Fathol, juga hadir Kepala Dinas PUPR Kota Padang Raf Indria yang didampingi Camat Nanggalo Magdalena dan Lurah Surau Gadang untuk meninjau lokasi yang akan terdampak banjir dan sampah dari saluran Irigasi di lingkungan Komplek Indah Pratama.
Menurut ketua RT 006, Joni Irwandi, dalam pertemuan tersebut Warga KIP (Komplek Indah Pratama) menjelaskan, bahwa penyelesaian permasalahan banjir di KIP diharapkan disejalankan dengan rencana pembangunan saluran Irigasi yang dilakukan oleh PSDA Sumbar. Hal tersebut didasari oleh kejadian dan fakta-fakta yang ada selama ini di wilayah yang terdampak banjir dilingkungan KIP dan Jalan Raya Jamal Jamil.
Bahkan salah seorang tokoh masyarakat di seputaran jalan Jamal Jamil yang akrap disapa Buya, mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, mereka beserta keluarga yang tinggal di dekat sodetan yang akan dialiri saluran buang Irigasi tersebut, sudah sering mengalami kebanjiran di rumahnya.
“Karena memang daerah kami tinggal adalah daerah dataran rendah, kami mohon kepada pihak yang berkepentingan bijaksana dalam mengambil keputusan,” pintanya.
Ditambahkan Ketua RT 006, Joni, dalam pertemuan yang berlangsung lebih 3 jam itu, Warga KIP yakni RT.006 sudah berupaya menjelaskan kepada PSDA melalui data dan fakta yang ada selama 5 tahun belakangan. Ini terkait dengan Banjir yang sering melanda wilayah KIP.
“Saya tidak habis pikir selaku ketua RT.006. Bagaimana jalan berpikir Kadis PSDA Sumbar yang terkesan memaksakan proyek Pembangunan saluran buang Irigasi yang masuk ke saluran Drainase warga ini dilakukan sesegera mungkin. Lebih mengherankan lagi, kabarnya proyek belum dditender, kok penggalian sudah dilaksanakan. Dan celakanya lagi, tidak ada sosialisasi resmi. Terkesan main kucing-kucingan dan dipaksakan,” tegas Joni kesal.
Contohnya, lanjut Joni, tanggal 3 Maret 2023 rapat bersama di kantor Camat Nanggalo dan melahirkan kesepakatan. Tetapi tanggal 9 Maret 2023 tiba-tiba sudah ada pekerjaan penggalian tanpa diketahuinya dan mengabaikan kesepakatan rapat tanggal 3 Maret itu.
“Kondisi ini menimbulkan riak ditengah warga saya,” imbuh Joni.
“Alhamdulillah, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi menerima audiensi kami Warga KIP dan memerintahkan Kadis PSDA untuk menghentikan penggalian irigasi tersebut. Tapi tampaknya, diabaikan,” jelas Joni.
Satu hal lagi yang sangat diherankan Joni, kalau ditelusuri lebih dalam lagi, inikan permasalahan banjir di perumahan sebelah, yang melalui kajian, kesepakatan dan perencanaan pada tahun 2017 yang lalu perumahan sebelah memberikan izin saluran Irigasi masuk ke Drainase warga. Ternyata dampaknya sangat luar biasa, sampah dan air tidak dapat dikendalikan.
“Kita dengar dari warga perumahan sebelah terkait masalah sampah kesulitan mengatasinya. Sekarang masalah sampah dan banjir di kompleks sebelah itu akan dialirkan melalui jaringan irigasi yang dikoneksikan dengan drainase perumahan KIP. Ini yang warga KIP menolak,” kata Joni.
Nah,….!!! Sekarang Kadis PSDA Sumbar mau mengatasi banjir dan sampah diperumahan sebelah dengan memindahkan saluran buang Irigasi terkoneksi di saluran drainase yang ada di Blok A11 dan A12 KIP yang secara fakta merupakan daerah rawan banjir dan pernah mengalami banjir bandang pada tahun 2012 yang lalu. Saat itu rumah Warga KIP terendam air dan lumpur hampir setinggi dada. Inikan sangat-sangat ironis, memindahkan masalah bukan menyelesaikan masalah.
“Lingkungan kami KIP /RT.006 sudah daerah cekungan, rawan banjir, lalu mau dimasukan dan ditambah lagi dengan debit air dari saluran Irigasi Gunung Nago yang tentunya ini akan menambah banjir yang lebih besar lagi di KIP. Kami tetap akan memperjuangkannya,” tegas Joni yang diamini warga yang hadir.
Joni tegas menyampaikan bahwa warga KIP tidak menolak pembangunan yang secara kongkrit dapat menyelesaikan permasalah banjir dan sampah secara bersama-sama dan Pembangunannya dilakukan sejalan. Jangan hanya menyelesaikan permasalah satu titik dan satu titik lagi harus merasakan awal baru penderitaan masalah sampah dan banjir yang sudah dialami perumahan sebelah.
“Saya selaku Ketua RT.006 mewakili atas nama Warga Komplek Indah Pratama, memohon kebijaksanaan Pemerintah untuk mengatasi permasalah ini secara konkrit tanpa ada pihak yang merasa dirugikan, sebagaimana keinginan dan harapan Pak Gubernur Sumbar, agar semuanya bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada lagi warga yang kebanjiran,” pungkas Joni. (ms/*/ald)
