sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mulai menggenjot kualitas pemerintahan nagari melalui langkah tak biasa: mengirim puluhan wali nagari ke “kawah candradimuka” birokrasi. Sebanyak 75 wali nagari resmi dilepas Bupati Eka Putra untuk mengikuti retreat di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumatera Barat, 5–10 April 2026.
Dari total peserta, 73 orang dipastikan berangkat, sementara dua lainnya absen karena sakit. Kegiatan ini disebut sebagai bagian dari program strategis nasional yang digagas Prabowo Subianto untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan hingga ke level paling bawah.
“Sekarang giliran wali nagari. Ini bukan sekadar kegiatan, tapi upaya serius meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nagari,” tegas Eka Putra.
Ditunda Bencana, Kini Dikebut Kapasitas
Retreat ini sejatinya direncanakan sejak 2025, namun tertunda akibat bencana galodo yang melanda Tanah Datar. Kini, di tengah tuntutan akuntabilitas dan kompleksitas pengelolaan dana nagari, kegiatan tersebut menjadi semakin relevan—bahkan mendesak.
Selama enam hari, para wali nagari akan digembleng oleh berbagai institusi strategis, mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, TNI AD, hingga Kementerian Dalam Negeri. Materi difokuskan pada tata kelola pemerintahan, penggunaan anggaran, hingga deteksi persoalan hukum di tingkat nagari.
Menurut Bupati, retreat ini juga menjadi ruang bagi wali nagari untuk “membuka kartu” persoalan di lapangan.
“Banyak program pusat bersentuhan langsung dengan nagari. Di sini, kendala bisa disampaikan dan akan menjadi bahan evaluasi hingga ke tingkat kementerian,” ujarnya.
Dipantau Pusat, Tak Ada Ruang Main-Main
Eka Putra mengingatkan bahwa kegiatan ini dipantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Artinya, tidak ada ruang untuk sekadar hadir tanpa hasil.
Ia menekankan pentingnya disiplin, etika, dan tanggung jawab selama mengikuti kegiatan, karena wali nagari adalah wajah daerah di tingkat akar rumput.
“Bapak wali nagari adalah representasi Tanah Datar. Sikap dan perilaku selama di IPDN mencerminkan kualitas kepemimpinan kita,” tegasnya.
Ujian Serius atau Sekadar Formalitas?
Di balik seremoni pelepasan, retreat ini menyimpan pertanyaan besar: apakah benar akan melahirkan perubahan nyata di nagari, atau hanya menjadi rutinitas pelatihan tanpa dampak?
Pemerintah daerah tampaknya ingin memastikan yang pertama. Bupati bahkan menginstruksikan OPD terkait, khususnya Dinas PMD, untuk mengawal penuh pelaksanaan kegiatan agar berjalan efektif dan tidak kehilangan substansi.
Apel pelepasan turut dihadiri Wakil Bupati Ahmad Fadly, Sekda, para asisten, serta jajaran OPD dan camat se-Tanah Datar.
Kini, bola ada di tangan para wali nagari. Enam hari di IPDN akan menentukan: kembali sebagai pemimpin yang lebih siap, atau sekadar pulang dengan sertifikat tanpa perubahan(d13)
