PADANGPANJANG,RELASIPUBLIK- Menindak lanjuti kegiatan beberapa waktu lalu bersama asisten dan kepala OPD, Inspektorat kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Eselon II dan III, di Auditorium II Mifan Waterpark, Rabu (3/8/2022).
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si Ketika membuka acara ini mengatakan, saat ini Kota Padang Panjang masih berada pada level 2 (Berkembang) pada capaian Sistem Pengelola Internal Pemerintah (SPIP). Dengan dilaksanakannya rakor dan bimtek ini, bisa naik level ke depannya.
“Sesuai dengan hasil skor penilaian baseline SPIP terintegrasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Kota Padang Panjang saat ini berada pada level 2. Jadi kami berharap kepada bapak ibu eselon II dan III untuk dapat mewujudkan menjadi naik level setidaknya ke level 3,” ujarnya.
Disebutkan, penyebab utama dari level 2 SPIP ini, di antaranya pelaksanaan pengendalian belum terdokumentasi dengan lengkap, penilaian risiko sehingga sulit teridentifikasi dengan baik. Sehingga sulit dipastikan seberapa besar pengaruh risiko tersebut terhadap pencapaian tujuan, serta penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) belum optimal. Bahkan ada yang belum menyusun RTP.
Sekdako Sonny juga menyebutkan, tujuan dari Manajemen Risiko ini bisa memprediksi bahaya atau hal yang tidak menyenangkan yang akan dihadapi, dengan perhitungan yang cermat serta pertimbangan yang matang, berdasarkan berbagai informasi awal, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Target kita bisa naik level untuk SPIP ini. Jadi kami berharap kepada bapak ibu semua untuk bisa memahami semua paparan yang disampaikan narasumber nantinya. Dan, juga bisa menyosialisasikan Manajemen Risiko ini di OPD masing-masing,” tuturnya lagi.
Inspektur Kota, Dr. Syahril, M.H, CGCAE menyampaikan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah memahammi pentingnya pengelolaan risiko dan mengimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan supaya dapat mengendalikan risiko pada tingkat yang seminimal mungkin. Sehingga kegiatan mencapai tujuan yang efektif dan efisien, terjaminnya keamanan aset, laporan yang andal, ditaatinya ketentuan dan peraturan yang berlaku.
“Kegiatan ini merupakan lanjutan kegiatan sebelumnya yang dihadiri seluruh kepala OPD beberap waktu lalu di Kantor Perwakilan BPKP Sumbar di Padang. Semoga ke depannya Manajemen Risiko ini dapat terlaksana sehingga tidak ada lagi kegiatan yang sulit dikendalikan. Yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya temuan administrasi, keuangan, bahkan tindak pidana korupsi,” ungkapnya. (s**a)
