Padang,relasipublik – Saat ini polri bagaikan sebuah kapal yang terombang ambing diterpa gelombang besar, badai ini terjadi akibat perilaku segelintir oknum anggota yang gagal paham akan tupoksinya, bahkan jumawa dan lupa diri, lupa bahwa diatas langit masih ada langit.
Lupa bahwa didunia ini tak ada yg abadi
dan yang paling naif adalah lupa dengan ajaran agamanya, tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yg bhatil. Berlomba lomba mengejar duniawi yg bersifat sementara.
Krisis integritas ini akan mendapat ” balance” dari alam hukum keseimbangan alam berlaku bagi penghuninya ” Buah busuk akan jatuh sendiri dari pohonnya”.
Saya melihat dari konsep besar penegakan hukum sesuai UUD 45 pasal 27(1) serta azaz hukum Equality before the law. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didepan hukum dan pemerintahan (persamaan didepan hukum).
Dari sudut pandang subjektif bahwa ulah oknum-oknum dimaksud telah meruntuhkan kehormatan dan wibawa institusi polri, Ini karena arus digitalisasi yang kemudian membawa pengaruh besar terhadap presepsi masyarakat sepenuhnya hal ini tidak bisa disalahkan.
Dari sudut pandang objektif hal ini justru menunjukkan bahwa Hukum tidak lagi tumpul ke atas, tajam kebawah, hukum sudah bagian dari pedang yang tajam menebas semua pelanggar hukum tanpa pandang bulu.
Diera Jenderal Sigit Prabowo justru polri semakin terbuka apa adanya, tak ada yang disembunyi sembunyikan. Transparansi ini hendaknya jangan disalah artikan sebagai sebuah “Aib” yang memalukan, justru ini harus didukung sepenuhnya, supaya momentum bersih-bersih ini berkesinambungan sehingga menghasilkan polri menjadi ” sapu yang bersih ” dalam upaya menciptakan penegak hukum yang dipercaya masyarakat.
Upaya bersih-bersih ini diharapkan tidak dilakukan oleh Polri saja juga dilakukan oleh penegak hukum lainnya. Sehingga yang tersisa hanya generasi penegak hukum yang benar-benar menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
Kita harus optimis bahwa bangsa Indonesia sedang berproses menuju penegak hukum, masyarakat yang taat dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
