PESSEL – RELASIPUBLIK – Untuk mengatasi inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengalokasikan anggaran sebesar 2 pesen dari Dana Tranfer Umum (DTU) untuk disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu yang akan disebarkan diseluruh kecamatan di daerah itu.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten tersebut telah disalurkan dibeberapa kecamatan seperti Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Sutera, dan Lengayang melalui Bank Nagari.
“Ya, hari ini kita menyalurkan BLT APBD pada masyarakat kurang mampu untuk Kecamatan Batang Kapas,” kata Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar usai menyerahkan bantuan secara simbolis di kantor camat setempat, Jumat (4/11).
Dalam penyerahan itu, didampingi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pessel,
Wendra Rovikto, Camat Batang Kapas, Deni Anggara, Wapimca Bank Nagari Painan, Abdul Rahman, dan para wali nagari di kecamatan setempat.
Rusma Yul Anwar melanjutkan, bantuan yang diberikan tersebut bertujuan untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat yang kurang mampu. Baik itu dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
Namun, bantuan hari ini berasal dari APBD Kabupaten yang belum mendapatkan bantuan dan tidak termasuk sebagai penerima BLT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Provinsi dan juga Dana Desa (DD).
“Karena tidak semua masyarakat miskin yang tertampung oleh APBN, baik itu APBD provinsi maupun yang bersumber dari DD untuk mendapatkan BLT, sehingga daerah kita menganggarkannya melalui APBD kabupaten,” kata dia.
“Jadi, ibu – ibuk tidak boleh ribut lagi. Dan yang menerima bantuan hari ini besok tidak menerima lagi. Karena kita akan meratakan bantuan ini bagi masyarakat yang tidak mampu yang belum menerima bantuan,” beber Rusma Yul Anwar.
Ia menjelaskan, bantuan dana BLT APBD tahap satu itu akan berlanjut ke kecamatan lainya yang ada di daerah itu.
Maka dari itu bagi yang belum terdata atau pun yang belum mendapatkan bantuan agar dapat disampaikan ke Wali Nagari atau dinas terkait (Dinas Sosial). Termasuk juga masyarakat lain untuk menyampaikanya karena itu merupakan tanggungjawab bersama untuk membantu mereka yang belum menerima bantuan tersebut.
“Jadi bagi penerima bantuan saya berharap agar memanfaatkan bantuan BLT ini dengan sebaik-baiknya dan diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” harapnya.
Sementara, Kepala Dinsos PPPA Pessel, Wendra Rovikto, menyampaikan untuk BLT APBD total penerimanya sebanyak 7000 keluarga penerima manfaat (KPM), dengan total dana sebesar Rp 3.150.000.000 dan tersebar di 15 kecamatan yang ada.
Dana BLT APBD itu berasal dari dana transfer umum (DTU) sebesar 2 persen sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 tahun 2022.
“Untuk Kecamatan Batang Kapas ini berasal dari sembilan nagari dengan jumlah penerimanya sebanyak 255 KPM, yang penyalurannya dilakukan melalui Bank Nagari secara tunai kepada masing-masing penerima,” ujarnya.
“Besar bantuan yang disalurkan terhadap KPM ini adalah Rp 150 ribu perbulan. Dan disalurkan sekaligus selama 3 bulan, yakni bulan Oktober, November, dan Desember, maka totalnya sebesar Rp 450 ribu.
Ia menambahkan bahwa ini merupakan bantuan tahap satu, dengan jumlah KPM sebanyak 2.255. Sisanya pada tahap berikutnya.
“Dan bagi masyarakat yang terdaftar pada daftar terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), seperti penerima PKH, BLT BBM, BSU, BLT dana desa, maka tidak bisa menerima bantuan BLT APBD ini,” tutupnya.(Mil)
