SOLOK, RELASIPUBLIK – Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Nagari Kabupaten Solok menggelar Focus Grup Discusion (FGD) yang di pusatkan di Grand Inna Muaro Hotel pada Sabtu 21 Nopember sampai dengan 23 Nopember 2020.
Focus Grup Discussion ini bertujuan untuk lebih meningkatkan produktivitas dari para anggota BPN di tiap-tiap Nagari dalam mengemban tugas dan fungsi pengawasan dan Budgeting di tiap Nagari dalam mengelolah anggaran Dana Desa atau Dana Nagari.
Dalam FGD tersebut selain di hadiri oleh 92 ketua dan anggota BPN dari 25 Nagari se Kabupaten Solok, jugq di hadiri oleh Kadis DPNM Kabupaten Solok Ferisnovel, Ass II Sekdakab Solok Medison, Sekretaris .Inspektorat Kabupaten.Solok Syafrizal Syaidina serta ,Kabid Barenlitbangda Kabupaten Solok Syafnur
Dalam laporannya, Ketua FK- BPN Kabupaten Solok Hendi Tirta Bahari, mengatakan bahwa FGD ini terlaksana dari Keinginan para anggota BPN Kabupaten Solok guna meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Nagari, ujarnya.
Disamping itu, lanjut Hendi,..dari seluruh anggota BPN yang saat ini tergabung di FK- BPN Kabupaten Solok, mayoritas di dominasi oleh orang-orang baru, tentu mereka membutuhkan pengalaman dan wawasan yang benar dalam melaksanakan perannya sebagai legislator di nagari agar betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku, pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DPMN Kabupaten Solok Ferisnovel dalam sambutannya.saat membuka.FGD BPN Kabupaten Solok mengatakan bahwa, kegiatan ini terlaksana murni usulan.dari BPN melalui FK- BPN Kabupaten Solok, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota BPN di tiap-tiap Nagari, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , ujarnya.
Di samping itu, tambah Ferisnovel, usulan kegiatan ini sudah melalui berbagai pertimbangan di DPMN, karena FK- BPN mengharapkan agar para anggota BPN Kabupaten Solok dapat di berikan Bintek dikarenakan mayoritas anggota BPN saat ini di dominasi oleh wajah-wajah baru, jadi mereka banyak yang belum mengerti dan paham tentang tugas dan fungsinya, oleh karena itu para anggota BPN tersebut perlu mendapatkan Bimtek tersebut, katanya.
Namun karena DPMN tidak memiliki anggaran untuk menggelar Bimtek tersebut maka di arahkanlah kegiatan tersebut berupa Fokus Grup Discussuon (FGD) Badan Permusyawaratan Nagari seperti yang kita laksanakan pada hari ini,..pungkasnya. (Jun)
