Kota Padangpanjang

Raker Komwil 1 Apeksi, Pj Wako Sonny: Ajang Berbagi Program Wali Kota

47
×

Raker Komwil 1 Apeksi, Pj Wako Sonny: Ajang Berbagi Program Wali Kota

Sebarkan artikel ini

 

PADANG PANJANG, RELASI PUBLIK — Penjabat (Pj) Waki Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si hadiri kegiatan Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) 1 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang dihelat di Balairung Hotel Pangeran, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (3/5/2024).

Menurutnya, raker ini sangat bermanfaat, menjadi ajang bertukar pikiran dan berbagi program bagi wali kota se-Indonesia khususnya di Komwil 1.

“Dalam kegiatan ini seluruh wali kota hadir. Di sini kami bertukar pikiran tentang menuntaskan program pembangunan di daerah, agar terwujudnya pembangunan yang merata di setiap daerah,” ucap Sonny di sela-sela raker itu kepada Kominfo.

Ditambahkan Sonny, dalam raker itu, berbagai program Pemerintah Kota di bahas. Slah satunya terkait Pilkada. Di mana setiap calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi hendaknya mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) teknokrat 2024-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

“Selain itu dalam Raker APEKSI juga mendorong Pemerintah memprioritaskan perubahan iklim dan dampaknya dalam perencanaan pembangunan kota. Serta menyiapkan payung hukum yang memungkinkan adanya alternatif pembiayaan dan meningkatkan transparansi akses mekanisme infrastruktur di bidang lingkungan,” jelas Sonny.

Raker yang dibuka Wakil Rektor IPDN, Suhajar Diantoro itu juga turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, M.E bersama delegasi Padang Panjang seperti Asisten I, Syahdanur, S.H, M.M, Staf Ahli, Nofiyanti, S.STP, M.M, Kadis Pangan dan Pertanian, Ade Nafrita, M.P, Kabag Tata Pemerintahan Setdako, Marjulas Sabri, M.E serta lainnya.

Dalam sambutannya, Suhajar Diontoro mengatakan, setiap wali kota harus responsif terhadap setiap masukan dan saran dari masyarakat.

“Setiap masukan membangun dari masyarakat hendaknya segera ditindaklanjuti oleh wali kota. Agar pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik dan penuh transparansi,” ujar mantan Sekjen Kemendagri itu. (gito)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *