BeritaNasionalPolitikTERBARU

Adaptasi Prinsip Design Thinking dan Inovasi, Wakil Ketua DPRD Sumbar Diskusi dengan Pakar

40
×

Adaptasi Prinsip Design Thinking dan Inovasi, Wakil Ketua DPRD Sumbar Diskusi dengan Pakar

Sebarkan artikel ini

BANDUNG,RELASIPUBLIK-Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Nanda Satria berdiskusi dengan pakar inovasi desain dan pengembangan strategi Michael Lewrick, Senin (9/12). Michael Lewrick merupakan seorang pakar yang terkenal dengan konsep pemikiran inovatif (Design Thinking-red) yang arahannya sangat berguna untuk sektor bisnis dan organisasi.

Dengan diskusi tersebut, Nanda Satria akan mengadopsi nilai-nilai dari pemikiran yang didapatkan demi menciptakan iklim pemerintahan daerah yang inklusif serta pelayanan publik yang efektif. Diskusi Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria dengan Michael Lewrick dilakukan dengan makan malam dengan tema “Celebrating Innovation and Collaboration”.

Acara tersebut juga dihadiri oleh akademisi, media, instansi pemerintah, komunitas, BUMN dan perusahaan swasta yang diselenggarakan oleh The Local Enablers. Nanda mengatakan gagasan Lewrick relevan untuk digunakan dalam pemerintahan.

“Kita dapat mengadaptasi prinsip design thinking dan inovasi yang digagas Lewrick dalam konteks pemerintahan, sehingga menciptakan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih inklusif. Tidak hanya itu, pelayanan juga efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.”katanya.

Dia juga menganut konsep Citizen-Centered Design, Lewrick menekankan keterlibatan masyarakat dalam perumusan solusi dan merancang kebijakan dan pelayanan publik. Hal tersebut bertujuan untuk memahami kebutuhan, tantangan dan harapan yang ada dalam masyarakat.

“Yang paling penting adalah reformasi birokrasi dari pemerintahan yang kaku dan konvensional menjadi lebih inklusif, sederhana dan efisien,” katanya

Dia menyebut pendekatan inovatif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan menciptkan kebijakan yang lebih relevan serta berorientasi pada masa depan.

“Saat ini juga kita dihadapkan dengan terbatasnya dana APBD. Sehingga pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dalam merancang program, dan aktif berkolaborasi bersama komunitas dan stakeholder lainnya. Kita harus menggerakkan semua potensi untuk terlibat dalam pembangunan daerah, sehingga anggaran yang digunakan untuk menjalankan program pemerintahan akan lebih optimal hasilnya.” Tutup Nanda.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *