Oleh: Dr. H Febby Dt Bangso , Sst Par M.Par QRGP, CFA*
Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2030 bukan sekadar kontestasi politik lima tahunan. Ia telah menjelma menjadi arena epik bagi para tokoh terbaik Minangkabau dari berbagai poros kekuatan: birokrasi, agama, pendidikan, media, dan parlemen nasional. Sebuah ajang strategis yang akan menentukan arah masa depan ranah ini: tetap terjebak dalam romantisme masa lalu, atau melompat ke masa depan yang progresif dan berkarakter.
Nama Vasco Ruseimy, Wakil Gubernur 2025–2030, muncul sebagai figur muda dengan jaringan nasional. Ia berhadapan dengan Audy Joinaldy, mantan Wagub 2020–2025, yang membawa pendekatan teknokratik dan pengalaman lapangan. Dari kepala daerah, tampil Eka Putra (Tanah Datar), Benny Yuswir (Sijunjung), Ramlan Nurmatias (Bukittinggi), Fadly Amran (Padang), Hendri (Padang Panjang), serta Khairunnas (Solok Selatan) — semuanya mewakili suara akar rumput dan kekuatan daerah.
Tak kalah menarik, Ziggo dari Fraksi Golkar di DPR RI menjadi kuda hitam dengan kekuatan logistik partai besar. Sementara dari poros keumatan dan masyarakat sipil, muncul dua raksasa moral: Irman Gusman (yang kini dirangkul Muhammadiyah untuk membawa narasi politik etis dan rekonsiliasi nasional) dan Prof. Ganefri (mantanRektor UNP yang dianggap sebagai representasi NU dalam arus pendidikan dan spiritualisme).
Poros intelektual diperkuat oleh Khairul Jasmi (Khairul JS) dari dunia pers yang dikenal vokal, serta Eva Yonedi, Rektor Universitas Andalas, sebagai simbol akademisi dengan kepemimpinan akademik yang modern dan inklusif.
Dari PKS, dua tokoh besar masuk dalam radar: Tifatul Sembiring, mantan menteri dan tokoh Islamis moderat asal Sumbar, dan Rahmat Saleh, anggota DPR RI Fraksi PKS yang dikenal santun namun tajam dalam isu-isu publik. Jika PKS serius mendorong kadernya ke Pilgub, keduanya menjadi representasi kuat gerakan politik Islam yang terstruktur dan ideologis.
Menuju Pertarungan Ide dan Integritas
Pilgub Sumbar 2030 diperkirakan bukan hanya adu elektabilitas, tapi adu integritas, intelektualitas, dan rekam jejak. Pertanyaan besarnya: Siapa yang mampu menyatukan adat, agama, dan ilmu dalam satu visi Sumbar Baru?
Akankah ranah ini dipimpin oleh teknokrat, ulama, cendekiawan, atau justru kolaborasi lintas kekuatan?
Sumatera Barat tidak kekurangan tokoh. Tapi rakyat kini menuntut lebih: bukan sekadar “urang awak,” tapi pemimpin sejati yang bisa menjawab zaman.
*FDB Institute
