JAKARTA,RELASIPUBLIK— Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan bahwa peringatan Hari Koperasi Indonesia yang jatuh pada 12 Juli mesti menjadi tonggak peristiwa untuk membangkitkan kembali peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.
Pernyataan ini disampaikan Nevi menanggapi kondisi terkini bahwa koperasi di Indonesia yang mengalami penurunan jumlah signifikan dalam satu dekade terakhir.
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi aktif di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebanyak 130.119 unit, turun lebih dari 79 ribu unit sejak tahun 2014. Penurunan ini terjadi seiring proses penataan ulang koperasi yang dilakukan pemerintah.
Legislator asal Sumbar II ini menilai perlu adanya upaya serius dan kolaboratif untuk memperbaiki ekosistem perkoperasian.
“Hari Koperasi Indonesia tahun 2025 harus menjadi momentum kebangkitan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Terlebih lagi, pengembangan koperasi masuk dalam Asta Cita ke-3 Presiden Prabowo. Ini harus kita dukung secara maksimal,” tegas Nevi.
Politisi PKS ini menggarisbawahi berbagai tantangan yang dihadapi koperasi saat ini, mulai dari maraknya koperasi fiktif, rendahnya tingkat digitalisasi dan inovasi, hingga masalah permodalan. Menurutnya, semua persoalan ini perlu diselesaikan secara sistematis dan komprehensif.
“Kementerian Koperasi harus mampu membangun ekosistem koperasi yang sehat dan progresif. Perlu dibangun kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan formal, para aktivis koperasi, serta pemerintah daerah agar koperasi bisa menjadi pilihan ekonomi rakyat yang kuat dan berkelanjutan,” jelas Nevi.
Anggota DPR periode ke dua ini juga menyoroti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam koperasi. Saat ini, hanya sekitar 10 persen penduduk Indonesia yang menjadi anggota koperasi. Bahkan, menurut data Indonesian Consortium for Cooperative Innovation (ICCI), partisipasi generasi Z hanya berkisar 6 persen.
“Mendorong keterlibatan generasi muda dalam koperasi adalah tantangan besar. Di sinilah peran penting pemerintah dan semua pemangku kepentingan dibutuhkan untuk menjadikan koperasi sebagai gerakan yang relevan dan menarik,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Nevi menyampaikan bahwa Fraksi PKS di DPR RI akan terus memperjuangkan pengesahan Undang-Undang Perkoperasian yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pelaku koperasi di tanah air.
“Kami ingin kebangkitan koperasi tidak sekadar slogan, tetapi terwujud dalam kebijakan konkret dan dukungan nyata dari negara,” tutup Nevi Zuairina.(nzr)
