Padang,relasipu – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan layanan sanitasi aman melalui tata kelola yang baik.
Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program (SIIP) yang digelar pada Kamis, (21/8/2025).
“Sanitasi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Maigus.
Program SIIP merupakan hasil nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kota Padang. Program ini berlangsung sejak 2024 hingga Januari 2026, dengan Padang ditetapkan sebagai salah satu dari lima kota percontohan di Indonesia.
“Melalui forum FGD ini, Pemerintah Kota Padang berharap tercapai kesepakatan mengenai tiga hal utama, yakni; rencana pengembangan kapasitas dan kelembagaan, rencana investasi infrastruktur sanitasi termasuk optimalisasi maupun pembangunan baru, serta identifikasi potensi kemitraan dan kolaborasi lintas sektor,” jelas Wawako.
“Kami berharap melalui diskusi ini, lahir dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik yang implementatif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), Lutz Kleeberg, menekankan pentingnya kebijakan bersama serta dukungan dari Pemerintah Kota Padang untuk mengembangkan sektor sanitasi.
“Komitmen itu diperlukan untuk menginisiasi perubahan dan proses transisi terhadap kebiasaan, kesadaran, serta kepentingan bersama. Marilah kita mempersiapkan ekosistem yang mendukung agar infrastruktur yang ada maupun yang akan dibangun dapat dimanfaatkan untuk memperluas layanan kepada masyarakat Kota Padang,” katanya.
Sementara itu, Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, yang diwakili oleh Marsaulina Pasaribu menegaskan bahwa target nasional sanitasi aman ditetapkan sebesar 30 persen pada tahun 2029. Angka ini disebut cukup ambisius mengingat capaian nasional saat ini baru mencapai 10,25 persen.
“Untuk mencapainya diperlukan kolaborasi yang responsif terhadap isu serta berbasis pada kebutuhan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, FGD tersebut merupakan rangkaian penting dalam mendukung perencanaan bidang sanitasi dengan fokus pada aspek tata kelola.
