Jakarta,relasipublik – Infrastruktur pertanian di Sumatera Barat kembali menjadi sorotan dalam pertemuan antara Rahmat Saleh dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sumbar di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Audiensi itu tidak hanya membicarakan penyelenggaraan haji, tetapi juga menyentuh problematika pembangunan sektor pertanian di Sumbar yang masih menghadapi keterbatasan sarana pendukung.
Pengurus IPHI Sumbar menyampaikan aspirasi mengenai hambatan yang dialami jamaah haji asal daerah tersebut.
Mereka menilai penyelenggaraan ibadah haji memang setiap tahun mengalami perbaikan, namun sejumlah persoalan dasar seperti pelayanan, biaya, dan pembinaan jamaah masih memerlukan perhatian serius.
Harapan pun disampaikan agar wakil rakyat di Senayan dapat memperjuangkan kepentingan jamaah haji dari Sumbar.
Selain itu, diskusi berkembang pada isu pembangunan infrastruktur pertanian.
Sektor ini disebut sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Minangkabau, tetapi hingga kini masih terkendala jaringan irigasi, jalan usaha tani, hingga sarana pascapanen.
Menanggapi hal tersebut, Rahmat Saleh menyebut masukan dari IPHI sangat bernilai untuk evaluasi penyelenggaraan haji.
“IPHI memiliki pengalaman langsung dalam mendampingi dan mendengar cerita para jamaah. Karena itu, saya memandang penting masukan ini untuk disampaikan kepada Kementerian Agama maupun lembaga terkait lainnya,” katanya.
Ia juga menilai keluhan mengenai pertanian sejalan dengan aspirasi masyarakat Sumbar yang banyak ia terima.
Rahmat menegaskan masih banyak petani yang kesulitan mengakses lahan karena kondisi jalan yang rusak maupun sarana pendukung yang terbatas. “Kalau infrastruktur pertanian tidak memadai, produktivitas akan terganggu. Padahal, Sumbar punya potensi besar untuk menjadi lumbung pangan,” ujarnya.
Dalam pandangannya, pembangunan infrastruktur pertanian tidak bisa hanya bergantung pada pusat.
Dia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah melalui APBD dan sinergi lintas pihak.
“Dukungan APBD sangat penting, selain itu perlu sinergi antara pusat dan daerah. Kita dorong agar pembangunan di bidang ini lebih berkesinambungan,” jelasnya.
Rahmat menambahkan komitmennya untuk memperjuangkan program yang langsung menyentuh kepentingan petani.
Dia menegaskan aspirasi yang disampaikan akan dibawa ke forum resmi DPR RI, baik melalui rapat kerja dengan kementerian terkait maupun melalui jalur fraksi. “Saya ingin memastikan bahwa suara masyarakat Sumbar terdengar jelas di Senayan. Aspirasi ini bukan hanya catatan, tapi akan kita perjuangkan bersama,” ungkapnya.
