sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Aula Kantor Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Selasa (16/9), menjadi ruang terbuka bagi masyarakat menyuarakan mimpi dan kebutuhan pembangunan nagari. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun ini membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 serta Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DURKP) 2027. Namun, di balik hangatnya forum partisipatif tersebut, hadir pula catatan penting: minimnya anggota DPRD setempat yang datang.
Dari seluruh legislator yang memiliki dapil di wilayah itu, hanya Adib Fhadil, S.S, dari Fraksi PKS, yang terlihat ikut duduk bersama masyarakat, perangkat nagari, dan pemangku kepentingan lainnya. Ketidakhadiran sebagian besar wakil rakyat sontak menimbulkan pertanyaan besar di kalangan peserta.
Musrenbang Bukan Sekadar Formalitas
Walinagari Sungai Patai, Dedet Syukri, S.Pd, menegaskan Musrenbang bukan acara tahunan belaka, tetapi kesempatan berharga untuk menyatukan arah pembangunan.
“Kita berharap seluruh elemen, termasuk wakil rakyat, aktif berkontribusi demi kemajuan nagari. Aspirasi masyarakat hanya akan terwujud jika didengar dan diperjuangkan bersama,” ujarnya penuh makna.
Suasana forum menjadi refleksi nyata: masyarakat datang membawa harapan, tetapi mereka juga ingin diyakinkan bahwa suara itu sampai ke ruang kebijakan yang lebih tinggi.
Camat Sungayang: Legislator Harus Hadir
Camat Sungayang, Roza Melfita, S.STP, ikut menekankan betapa pentingnya peran DPRD dalam mengawal Musrenbang.
“Hadirnya anggota dewan sangat krusial. Mereka adalah jembatan antara pemerintah nagari dan kebijakan anggaran di tingkat kabupaten. Kehadiran Pak Adib hari ini patut diapresiasi sebagai contoh nyata komitmen politik,” tuturnya.
Legislator Bicara Amanah
Sementara itu, Adib Fhadil, S.S yang satu-satunya hadir, menegaskan bahwa kehadirannya tidak sebatas memenuhi undangan.
“Saya hadir bukan sekadar formalitas. Ini amanah yang harus dijalankan. Aspirasi masyarakat akan saya perjuangkan, terutama terkait infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pembangunan nagari tak cukup hanya dengan perencanaan, tetapi juga komitmen politik untuk mewujudkannya.
Usulan Konkret Warga
Musrenbang Sungai Patai dihadiri OPD Kabupaten Tanah Datar, Forkopimca Sungayang, BPRN, KAN, dan berbagai tokoh masyarakat. Dari forum tersebut, mengemuka sejumlah usulan yang menyentuh kebutuhan dasar warga: mulai dari perbaikan jaringan irigasi, peningkatan akses jalan pertanian, hingga program penguatan UMKM.
Harapan masyarakat sederhana: agar rekomendasi itu tidak sekadar tertulis dalam dokumen, tetapi benar-benar masuk prioritas anggaran tahun mendatang.
Partisipasi Masyarakat, Tantangan Wakil Rakyat
Musrenbang kali ini menunjukkan betapa kuatnya komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Namun, absennya sebagian besar anggota DPRD menjadi catatan reflektif: di saat masyarakat rela meluangkan waktu dan tenaga, wakil rakyat ditunggu untuk berdiri di garis depan perjuangan aspirasi(d13)
