PADANG PANJANG, RELASIPUBLIK.com— Diera digital, informasi tidak hanya dituntut cepat, akurat, dan mudah dipahami, tetapi juga hadir dengan kemasan yang menarik serta interaktif.
Inilah yang melatarbelakangi konsep Social Media Jurnalisme (SMJ), yang kini didorong supaya diterapkan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang Panjang.
Yusrizal KW, penulis, jurnalis sekaligus penggiat literasi Sumbar mengemukakannya saat memberikan materi kepada operator dan petugas humas seluruh OPD di ruang pertemuan Dinas Kominfo, Rabu (24/9/2025).
“SMJ mengajak kita bergeser dari pola ‘mengumumkan’ menjadi ‘mengisahkan’. Informasi pemerintah harus disampaikan dengan menarik, interaktif, dan dekat dengan warga,” ujarnya.
Menurut Yusrizal, paradigma lama yang menganggap produksi konten membutuhkan peralatan mahal sudah tidak relevan. Kini, sebuah ponsel bisa berfungsi sebagai studio mini untuk meliput, merekam, mewawancarai, hingga mengedit video pendek dengan standar jurnalistik.
Karena itu, setiap operator humas di OPD harus mampu menguasai keterampilan Mobile Journalism (MoJo) agar bisa menghasilkan konten yang efektif dan berkualitas.
Dia juga menekankan pentingnya storytelling berbasis data. Informasi seperti APBD, capaian target, atau layanan publik, perlu diolah menjadi cerita yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Jangan hanya menyebut miliaran rupiah untuk sebuah program, tapi tunjukkan manfaat nyatanya. Berapa sekolah yang dibangun, siapa penerima beasiswa, dan apa dampaknya bagi warga. Itu yang lebih mengena,” jelasnya.
Selain menyajikan informasi, SMJ menuntut adanya komunikasi dua arah. OPD tidak hanya bertugas menyampaikan, tetapi juga mendengarkan, menanggapi kritik, serta membuka ruang diskusi.
Menjawab komentar, mengadakan polling, hingga menggelar sesi tanya jawab rutin di media sosial, lanjutnya, adalah bagian penting dari distribusi informasi.
“Respon cepat dengan data yang benar akan meningkatkan kepercayaan publik,” terang Yusrizal.
Dia menambahkan, penyebaran informasi Pemko bukan hanya dibebankan kepada Dinas Kominfo. Seluruh OPD harus ambil peran dengan menghadirkan konten rutin minimal sekali dalam seminggu.
Dikatakannya lagi, publik ingin tahu apa yang sedang dan sudah dikerjakan OPD, mulai dari program sosial, penertiban, hingga peluang beasiswa. Semua itu dapat disampaikan lewat media sosial dengan bahasa yang segar dan visual yang menarik.
Dijelaskannya, tantangan komunikasi publik di era digital justru menjadi peluang besar. Dengan kreativitas, keterampilan jurnalistik, dan pemanfaatan platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, serta YouTube, informasi Pemko akan lebih cepat sampai dan mudah dipahami masyarakat.
“Zaman berubah, cara pikir pun harus berubah. Media sosial adalah ruang utama kita berkomunikasi hari ini. Jika tidak hadir di sana, kita kehilangan audiens,” pungkasnya. (gito)
