sumbar.relasipublik.com // Bukittinggi
Kembali raih penghargaan atas prestasi yang dicapai, terkait pemerintah daerah tercepat di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam penyelesaian rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah periode semester I tahun 2025, Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM terima piagam dari Kepala KPPN Bukittinggi.
Penghargaan tersebut diserahkan pada saat Stakeholder’s Day Forum Konsultasi Publik & KPPN Bukittinggi Awards 2025, yang dilaksanakan di Aula KPPN Kota Bukittinggi, Kamis (18/09/2025).
Usai menerima penghargaan, Bupati Eka Putra usai katakan jika penghargaan itu penting bagi stakeholder untuk memotivasi dalam realisasi pajak bagi pembangunan daerah, karena ini juga berkaitan dengan pengembalian Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah.
“Alhamdulillah kita Tanah Datar kembali meraih Awards dari KPPN Kota Bukittingi atas percepatan rekonsiliasi pajak pusat terhadap belanja daerah. Ini motivasi bagi kita Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga instansi vertikal yang juga mendapat Awards dari KPPN Bukittinggi,” ucapnya.
Bupati Eka Putra menambahkan, ke depannya akan terus berupaya mengefisiensikan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan berupaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan masyarakat Tanah Datar.
Ketika didapuk memberikan testimoni pada saat reward tersebut, Bupati Eka Putra juga berharap dengan awards tersebut dapat membawa angin segar bagi keuangan daerah dan di tahun 2026 nanti tidak ada pemotongan anggaran dari pusat.
Bupati Eka Putra juga sampaikan harapan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan KPPN selama ini berjalan baik, ke depan agar terus ditingkatkan dan juga dengan stakeholder lannya seperti instansi vertikal.
Sebelumnya, Kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra dalam sambutannya menyebutkan awards ini diberikan KPPN Bukittinggi namun seyogyanya diberikan oleh Menteri Keuangan atas kinerja Pemerintah Daerah yang baik.
“Awards ini penting, sekaligus untuk konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah, dimana kita semua yang ada di sini adalah entitas-entitas ekonomi dan keuangan negara dan daerah yang ujungnya untuk peningkatan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.
Khairil Indra juga sampaikan apresiasi yang tinggi bagi daerah-daerah yang berprestasi dengan kinerja baik dari OPD nya. Dan wilayah kerja yang terbebas dari korupsi.
Terkait kebijakan dana fiskal daerah, dikatakannya belum banyak yang tahu dan KPPN bukan sekedar juru bayar saja, melainkan banyak hal yang dilakukan KPPN terkait dengan peningkatan perekonomian daerah.
Tugas KPPN disampaikan Khairil selain KPPN juga berperan dalam penyaluran dana transfer ke daerah dan penyediaan layanan kepada satuan kerja pemerintah, juga Financial Advisor (FA), meliputi pelaksanaan fungsi perbendaharaan dan bendahara umum negara di daerah. (d13)
